• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Nilai Strategis Kebijakan Hutan Energi untuk Negara RI Kini dan Masa Datang

Hutan Istimewa

Oleh : Ir Bambang Hendryo, Msc Risk Consulting Group/Februari 2011

Kini rakyat, Pemerintah negara-negara, para pelaku pasar, dan lingkungannya di planet bumi sedang menghadapi tiga krisis besar abad ini, yakni (1) krisis pangan, (2) krisis energi, dan (3) krisis akibat pemanasan global. Suatu krisis, kapan saja dan di mana saja, selalu membawa efek imbas. Istilah ‘krisis’ berasal dari kata krisis (κρ?σις) bahasa Yunani. Menurut kosa kata Yunani, suatu krisis merupakan suatu situasi tidak stabil, berbahaya dan berisiko baik secara sosial, ekonomi, pertahanan, keamanan dan lingkungan. Krisis itu dapat terjadi pada seseorang, makhluk, masyarakat, negara dan lingkungannya. Karena itu, krisis selalu dipahami sebagai ‘a testing time’ atau ‘emergency event’.  

Pemanasan global dapat menjadi ‘threat multiplier’ terhadap kestabilan (order and stability) sejumlah zona negara saat ini dan memicu tantangan-tantangan serius terhadap keamanan nasional setiap negara. 

Pada maret tahun 2009, jumlah penduduk dunia berkisar 6,76 miliar jiwa; pertambahan penduduk dunia berkisar 9 miliar tahun 2050, khususnya di negara-negara berkembang. yang merupakan lonjakan konstan sejak abad 15. Sekitar 50% penduduk dunia bakal terancam kelaparan dan kemiskinan akibat kerusakan dan kemerosotan sumber daya alam, pemanasan global, krisis energi, kerusakan dan kehancuran keragaman hayati (biodiversity). 

Selama tahun 1980-2001, penduduk di Negara Republik Indonesia bertambah 46%, dari 147 juta jiwa menjadi 215 juta jiwa (ke-4 berpenduduk sangat besar di dunia—setelah RRC, India, dan Amerika Serikat). Pertambahan jumlah penduduk secara langsung mempengaruhi lahan dan hutan. PDB Indonesia tumbuh sekitar 3,3% per tahun selama periode yang sama, dari PDB berkisar 194 miliar dollar AS menjadi 561 miliar dollar AS. Kerusakan hutan sangat hebat selama tahun 1980-an sampai tahun 1990-an. 

Pertanyaannya, apakah strategi kebijakan di sektor kehutanan dapat mengatasi ketiga krisis tersebut di atas?  Sejak awal abad ini, mata dunia memang melirik ke sektor kehutanan. Forests for people atau hutan-hutan untuk rakyat, misalnya, adalah motto Year of Forests Tahun 2011 diumumkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) awal tahun ini. Moto itu pernah digaungkan dari Jakarta, ibukota Negara Republik Indonesia (RI) tahun 1978.  Tujuannya ialah meningkatkan pemahaman tentang manajemen hutan lestari, konservasi hutan segala jenis hutan, dan pembangunan hutan berkelanjutan untuk rakyat dan lingkungan hidupnya.

Pada ahun 2008 di seluruh dunia, produksi biofuels berkisar 83 miliar liter atau naik hampir 4 kali lipat dari total produksi biofuels tahun 2000. Menurut International Energy Agency (IEA), jumlah itu hanya dapat melayani kebutuhan sekitar 1,5% dari konsumsi bahan bakar transportasi dunia. Pada masa-masa datang, kemajuan teknologi, semakin mahalnya bahan bakar fosil dan kebutuhan untuk meredam pemanasan global akan mendorong semakin tingginya kebutuhan dan penggunaan biofuels di sektor transportasi dan sektor-sektor industri komersial lainnya.

Hasil riset peneliti biofuels di Universitas Wageningen (Belanda) tahun 2009 menyebutkan bahwa minyak sawit Indonesia, misalnya, termasuk salah satu penghasil biofuel crops yang sangat sustainabel sama seperti gula tebu dari Brasil. Jagung asal Amerika Serikat (AS) dan gandum di Eropa termasuk jenis sumber energi yang sangat tidak sustainabel. Jagung di Cina, seperti halnya gula tebu Brazil dan minyak sawit Indonesia dan Malaysia, efisien menggunakan lahan, air, nitrogen, dan pestisida untuk menghasilkan satu unit energi. 

Di zona AS, kita juga saksikan, untuk pertamakalinya selama 30 tahun terakhir, Pemerintah AS hendak menata-ulang lahan hutannya agar dapat menghasilkan hutan sehat—untuk produksi, hutan lindung, hutan rekreasi, hutan untuk mitigasi pemanasan global, dan lain-lain. Fokus tata-kelola hutan nasional AS dari pemerintahan Presiden AS Barack Obama antara lain (1) restorasi atau tata-ulang lingkungan hutan, (2) menciptakan lapangan kerja baru, (3) crafting forest plans, (4) protection of wildlife and water resources, dan (5) merespons risiko-risiko pemanasan global.  

Kelima sasaran ini hendak dicapai oleh rakyat dan Pemerintah AS melalui tata-ulang lahan dan lingkungan pada 155 hutan negara federal AS dan 20 grasslands yang menutup wilayah seluas 193 juta are, dan menggantikan peraturan lama yang telah usang dari era tahun 1982 masa Presiden AS Ronald Reagan.  
Tulisan singkat ini hendak memaparkan sekilas dasar-dasar, lingkup, dan arah strategi kebijakan hutan energi untuk melayani kebutuhan energi rakyat dan Pemerintah Negara RI, mitigasi pemanasan global, penyediaan lapangan kerja, dan pasokan pangan untuk rakyat. Untuk meraih ketiga sasaran ini, strategi kebijakan hutan energi perlu memadukan dua model atau pencekatan manajemen hutan yang terbukti telah mencatat sukses selama ini di seluruh dunia, yakni (a) manajemen hutan lestari (sustainabel forest management); dan (b) manajemen hutan berbasis masyarakat di lingkungan hutan (community-based forests management).
    
Dinamika Lingkungan Global

Kira-kira sejak 100 tahun silam sampai akhir abad 20, ketika minyak dapat diproduksi dan dijual-beli, kayu tidak lagi menjadi sumber energi sangat penting bagi umat manusia. Meskipun, sampai saat ini, kayu masih merupakan sumber energi pokok untuk rakyat miskin di negara-negara berkembang, termasuk di daerah-daerah pedalaman Negara RI, untuk penerangan, pembakaran, pemanasan, dan memasak.

Sejak awal abad 21, bioenergi yang berasal dari kayu dan hutan akan menjadi sangat penting. Karena hasil-hasil hutan dan pertanian mulai memainkan peran penting dan khusus untuk menghasilkan bioenergi sebagai sumber bahan bakar bios yang cair (liquid biofuels). Tentu saja, perkembangan ini menciptakan dampak dan peluang dalam rangka Manajemen Hutan Lestari (MHL). Khususnya melihat semakin meningkatnya kebutuhan energi di seluruh dunia dari tahun ke tahun. Maka salah satu peluangnya ialah semakin dibutuhkan kebijakan tentang hutan energi (forest energy policy). Ini merupakan tren kebijakan dari setiap pemerintahan negara di dunia akhir-akhir ini.

Begitu pula, perkembangan tersebut di atas mempengaruhi pola-pola produksi bioenergi di seluruh dunia. Ini merupakan domain dari partisipasi masyarakat sekitar hutan dan pelaku usaha atau praktisi industri kehutanan, sektor perbankan, investor, fund-manager, koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pedagang, broker, analis, kalangan akademis, civil societies, dan pers. Partisipasi masyarakat sekitar hutan-hutan misalnya dapat dikelola melalui model suatu program community-based forest management. 

Manajemen hutan mengalami perubahan besar selama beberapa tahun terakhir, khususnya sejak diperkenalkan model Manajemen Hutan Lestari (MHL) tahun 1980-an. Para ahli ekologi hutan umumnya memusatkan perhatian pada perubahan-perubahan hutan dan pola interaksi antara hutan dan lingkungannya. Sedangkan para praktisi hutan lebih memusatkan kegiatannya pada MHL yang memadukan nilai-nilai ekonomis, sosial, dan lingkungan dari hutan, khususnya dengan masyarakat sekitar hutan dan para stakeholders hutan lainnya.

Meningkatnya konsumsi energi, lonjakan emisi gas rumah kaca dan kekhawatiran tentang ketergantungan pada impor energi, mendorong perubahan di seluruh dunia saat ini untuk mencari dan menemukan sumber-sumber energi pada tahun-tahun mendatang. Konsumsi energi diproyeksikan meningkat tajam di negara berkembang dan khususnya di Asia sejak awal abad ini. Bahan bakar fosil akan menambah pasokan energi. Meskipun tingkat konsumsi energi per kapita di negara berkembang mungkin lebih rendah jika dibandingkan dengan negara industri maju, namun konsumsi energi negara berkembang diperkirakan melampaui konsumsi energi negara-negara industri maju sejak tahun 2010.
Dunia kini membidik bentuk energi alternatif guna mengurangi konsumsi bahan bakar fosil dan membatasi emisi gas rumah kaca. Bioenergi, termasuk energi kayu, mendapat porsi jauh lebih besar dalam paket kebijakan sumber-sumber energi “terbarukan” belakangan ini. Oleh karena itu, masa depan sangat dipengaruhi oleh opsi kebijakan energi saat ini dan kemampuan adaptasi terhadap gejolak harga energi di pasar global. Dalam hal ini, pilihan kebijakan hutan energi sangat ideal dan strategis, karena hutan berfungsi memelihara air, sumber makanan, sumber hasil hutan, hutan lindung, dan mitigasi pemanasan global.

Inovasi teknologi diharapkan dapat menghasilkan produk-produk liquid biofuels yang berasal dari bahan selulosa termasuk kayu dengan harga kompetitif. Dalam hal ini, regulasi hak paten dan royalti perlu disediakan oleh Pemerintah. Biofuels cair belakangan ini terutama dihasilkan dari tanaman pangan yang dapat menghasilkan efisiensi ekonomi, kecuali produksi etanol dari tebu. Sedangkan di Brazil, harga ethanol jauh lebih murah dari harga BBM untuk sektor transportasi. Yang perlu dijawab oleh teknologi dan sains ialah bagaimana energi yang dihasilkan dari hutan dapat menjamin lima nilai yakni (1) harganya murah, (2) adanya konservasi energi, (3) mitigasi pemanasan global, (4) tersedianya lapangan pekerjaan, dan (5) lestarinya ekosistem, khususnya hutan. Dalam hal ini, lonjakan kebutuhan pembangunan liquid biofuels semakin mendorong perlunya Pemerintah merilis kebijakan khusus untuk hutan energi.

Penanaman hutan yang khusus untuk menghasilkan energi kini sangat maju dan sudah biasa diterapkan di sejumlah negara.   Sedangkan di zona Negara RI, rakyat, Pemerintah RI, wakil-wakil rakyat, dan pelaku usaha sangat stategi, kebijakan, dan regulasi hutan-energi (forest energy policy). Karena krisis besar dunia akibat perubahan iklim dan pemanasan global semakin meningkatkan kebutuhan kita untuk beralih dari penggunaan bahan bakar fosil ke sumber-sumber energi yang dapat diperbarui atau sustainabel. Pilihan kita ialah kebijakan hutan-energi (forest energy policy. Karbon-dioksida (CO2) yang diambil dari atmosfer melalui vegetasi, dapat menghasilkan biomass baru.  

Hutan-hutan di zona Negara RI dapat mengakumulasi sejumlah besar biomas. Akumulasi biomas ini merupakan gudangnya potential energy yang dapat dikonversi menjadi kinetic energy jika teknologi dan lingkungannya tepat. Dalam hal ini, dibutuhkan penerapan teknologi yang benar-benar memenuhi standar bersih, efisien, dan terpercaya untuk menghasilkan energi “terbarukan” (renewables).

Bagi Rakyat dan Pemerintah Indonesia saat ini, kebutuhan dan pilihan kebijakan hutan-energi (forest energy policy) jauh lebih memiliki nilai-nilai dan manfaat strategis. Pengelolaan sumber energi dari hutan akan membantu pemulihan hutan rusak, penenaman ulang hutan kritis, dan pemulihan lingkungan umumnya. Pengelolaan sumber-sumber energi yang berasal dari hutan juga membantu mengurangi krisis energi, menciptakan lapangan kerja, menyediakan pasokan pangan rakyat, dan mengurangi pemanasan global (global warming).

Saat ini, biomass telah dijadikan bahan bakar di sejumlah pasar dunia, seperti Eropa, Amerika Serikat, India, dan Republik Rakyat Cina, yang dapat menjamin keamanan pasokan energi dan meningkatkan lapangan kerja, pendapatan, dan kegiatan arus barang, jasa, uang, dan manusia di daerah-daerah pedesaan.   Oleh karena itu, rakyat, Pemerintah RI dan para pelaku usaha dapat mengelola peluang-peluang ini. Apalagi di dalam negeri pedagangan biomass sudah ada hanya masih dalam jumlah terbatas. Peran Pemerintah RI diharapkan merumuskan regulasi dan kebijakan khusus di bidang sumber-sumber energi yang berasal dari hutan-hutan zona Negara RI.

Community-Based Forest Management

Salah satu model ideal untuk tata-kelola kebijakan hutan energi ialah strategi community-based forest management (CBFM).  Yakni suatu tata-kelola hutan berbasis masyarakat lokal sekitar hutan-hutan. Alasannya, secara turun-temurun semua hutan di seluruh dunia dimiliki dan dikelola oleh suku-suku, masyarakat, dan keluarga di bagian pedalaman setiap wilayah (indigenous peoples).

Kemudian feodalisme, kolonialisme dan penjajahan tidak mengubah sejarah turun-temurun ini hingga negara-negara merdeka (nation-state) mengambil-alih hak-hak rakyat pedalaman atas hutan-hutannya. Hal ini misalnya dapat kita baca dari rumusan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 

Meskipun demikian, secara de facto di seluruh dunia, hutan umumnya dapat dilestarikan karena adanya partisipasi masyarakat sekitar hutan. Di seluruh dunia, lebih dari 430 juta ha lahan hutan atau 11% dari total hutan di dunia, dimiliki dan dikelola oleh masyarakat sekitar hutan. Sedangkan 13,8% lainnya dikelola oleh industri atau perusahaan yang bergerak di sektor kehutanan. Bahkan hingga tahun 2008, kira-kira 27% dari total lahan hutan di negara-negara berkembang dimiliki dan dikelola oleh rakyat sekitar hutan.  
Melalui strategi kebijakan hutan energi, program pengelolaan hutan berbasis masyarakat sekitar hutan (CBFM) dapat diregulasi. Misalnya, kepemilikan masyarakat lokal atas lahan hutan dilegalkan dan dirumuskan dalam bentuk koperasi-koperasi hutan lestari. Sejauh ini, kebijakan dan kerangka regulasi CBFM di berbagai negara berhasil mendongkrak produksi sektor kehutanan, menciptakan lapangan kerja, efektivitas usaha di berbagai wilayah pedalaman, pelestarian hutan, dan lain-lain. Model-model usaha skala kecil dan skala menengah sektor kehutanan rakyat (community based forest enterprises/CBFEs) di seluruh dunia sukser mengelola sekitar 80 juta lahan hektar hutan hingga awal abad 21. 

Beberapa contoh tata-kelola CBFM  berbentuk CBFEs yang berhasil ialah CBFEs di Amerika Serikat, Swedia, Finlandia, Meksiko, dan Republik Rakyat Cina (RRC). Program-program CBFEs sangat mendukung kemajuan sektor industri kehutanan dan perekonomian nasional. Karena pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat sekitar hutan untuk mengelola hutan-hutannya sangat mempengaruhi struktur industri sektor kehutanan, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan demokrasi ekonomi. Bahkan tradisi, adat, budaya, kepercayaan, nilai, dan local wisdom masyarakat sekitar hutan telah teruji mampu merawat hutan-hutan lestari, khususnya merawat ekosistem termasuk mitigasi pemanasan global.  

Bagi rakyat dan Pemerintah RI saat ini dan pada masa-masa akan datang, strategi kebijakan hutan energi melalui pendekatan community-based forest management ialah sejauh mana kebijakan seperti ini dapat menghasilkan kesejahteraan umum yang dirumuskan dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945, khususnya perlindungan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah (rakyat, tanah, hutan-hutan, laut, dan lingkungannya) serta memajukan kesejahteraan umum.

Jika sekilas kita mencermati, sangat banyak Undang-Undang (UU) dan peraturan terkait dengan tata-kelola kehutanan selama ini, yaitu UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,  UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak, PP No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, PP Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, dan lain-lain.
Dari semua ketentuan tersebut di atas, mekanisme tata-kelola dan manfaat hasil hutan untuk kesejahteraan rakyat telah sangat jelas dan tegas diatur oleh Undang-Undang (UU) No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. UU  ini membuka keran bagi koperasi dan para pelaku usaha skala kecil dari rakyat untuk berusaha pada sektor kehutanan.
UU No. 41 Tahun 1999 juga menjamin kepastian hukum tentang pengelolaan hutan dalam arti seluas-luasnya dan partisipasi masyarakat luas melalui koperasi dan UKM untuk mengelola dan merawat kelestarian hutan dan ekosistemnya. Jadi, koperasi, UKM dan  Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat melakukan investasi untuk mengelola hutan dan ekosistemnya yang lestari dan produktif. Bahkan usaha produktif rakyat dan usaha kecil dapat mengatasi mengurangi angka pengangguran dan menyerap lapangan kerja.  Apalagi, selama gelombang krisis sosial-ekonomi tahun 1998-1999 melanda zona Negara RI, usaha-usaha kecil dan menengah terbukti mampu bertahan menghadapi krisis.  
Oleh karena itu, Pemerintah RI perlu mengeluarkan kebijakan  yang meringankan pelaku pengusaha CBFEs di sektor kehutanan RI. Misalnya, Pemerintah RI menerbitkan kebijakan kelonggaran pembayaran iuran dengan jangka waktu yang variatif  2-20 tahun untuk para pengusaha kecil sektor hutan lestari (MHL) dan produktif. Sehingga  kegiatan usaha kehutanan tidak lagi didominasi pelaku usaha bermodal besar dan konglomerat.

Mengapa kebijakan hutan energi perlu menggunakan 2 (dua) pendekatan pokok yakni manajemen hutan lestari dan manajemen hutan berbasis masyarakat sekitar hutan? Pertama, perlindungan usaha produktif rakyat sekitar lahan hutan adalah pengakuan dan bentuk perlindungan hak-hak rakyat. Pengakuan dan perlindungan hak rakyat ini akan membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi rakyat dan konservasi hutan. Karena rakyat hidup dari hutan. Maka hutan harus dirawat agar lestari dan produktif.
Kedua, nilai kue produksi hutan di seluruh dunia sebagian besar berasal dari skala usaha kecil dan menengah yang berbeda dengan sektor usaha kehutanan yang dikelola oleh negara atau elit pengusaha hutan skala besar. Di seluruh dunia misalnya, semua bentuk usaha kecil dan menengah sektor hutan menyumbang sekitar 90% dari seluruh hasil hutan dunia saat ini. Usaha kecil dan menengah sektor hutan juga menyerap sekitar 50-90% lapangan kerja sektor kehutanan per negara—misalnya 40-70% dari industri hutan Amerika Serikat dan lebih dari 90% industri hutan di Uni Eropa. Pemilik usaha skala kecil dan menengah ini ialah manajemen hutan berbasis masyarakat skala kecil. Ini pula tren di Meksiko, Amerika Tengah, Nepal, dan sejumlah negara Asia dan Afrika kini.

Ketiga, manajemen hutan energi yang lestari-berbasis masyarakat membawa benefit tambahan. Yakni konservasi sumber-sumber hasil hutan, keadilan ekonomi, demokrasi ekonomi, keseimbangan pertumbuhan sosial-ekonomi, dan kohesi rakyat dengan lingkungan, pasar, dan pemerintah.

Keempat, manajemen hutan energi yang lestari dan berbasis masyarakat lokal juga mudah beradaptasi dengan kondisi dan dinamika lingkungan sekitar hutan-hutan, sosial, budaya, dan ekonominya. Pola manajemen hutan seperti ini tentu saja lestari dan mendukung daya saing tinggi sebab semua kegiatan sosial-ekonomi rakyat langsung terkait dengan ekosistem lokal. Sedangkan kontribusi ekonominya dicapai melalui proses produksi, pelatihan keahlian produktif, perdagangan barang dan jasa, dan lain-lain. Keunggulan dan kelemahan setiap strategi kebijakan bioenergi juga akan sangat dipengaruhi oleh konteks lokal, misalnya lokasi, rute pasarnya, penawaran dan permintaan, infrastruktur, iklim dan tanah; lahan hutan dan ketersediaan tenaga kerja. dan struktur masyarakat dan tata pemerintahan.

Oleh karena itu, peran pemerintah diharapkan mendukung CBFEs, misalnya, melalui penerbitan kebijakan dan regulasi jasa-jasa keuangan, membuka jalur-jalur pasar, insentif bagi program-program atau kegiatan konservasi hutan, reformasi kebijakan lahan hutan, perlindungan hak-hak hutan rakyat, tanam ulang hutan kritis, konservasi hutan pemelihara air, agroforestry, carbon stocks, dan lain-lain. Khususnya, manajemen hutan energi yang lestari dan berbasis pada masyarakat sekitar hutan adalah strategi jitu untuk mitigasi dan adaptasi pemanasan global, termasuk pelaksanaan program REDD+.  

Dasar dan Arah Kebijakan Hutan-Energi

Setiap kebijakan dan program-program di bidang pembangunan bioenergi yang terkait dengan sektor kehutanan perlu memperhatikan sejumlah aspek, antara lain, (1) kerangka legal dan kelembagaan, kepemilikan lahan hutan, akses data, dan infrastruktur hutan guna menjamin lestarinya sumber-sumber alam dari hutan; (2) kebijakan, UU, atau peraturan pendukung lainnya; diseminasi informasi pemilik lahan hutan, pengusaha, dan stakeholders lainnya; (3) intensifikasi pemanfaatan sumber-sumber alam dari hutan; (4) perluasan lahan hutan, misalnya melalui inovasi genetik dan silvickultur; (5) pemanfaatan lahan kritis dan marginal untuk menghasilkan energi biomass; (6) penggunaan teknologi yang tepat; dan (7) menemukan inovasi untuk mengatasi krisis energi, mitigasi pemanasan global, mendukung pertumbuhan sosial-ekonomi, dan pelestarian lingkungan, khususnya hutan.

Pendiri Negara RI, melalui rumusan Pembukaan UUD 1945, meletakan dasar, arah, dan tujuan pembentukan Negara dan Pemerintah NKRI, bahwa dasar tata-negara dan Pemerintahan NKRI ialah (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan (5) mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Tujuan pembentukan Negara RI dan Pemerintah RI ialah (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakaan keteritiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Keempat tujuan pembentukan Negara dan Pemerintah RI ini dapat diraih melalui tata-kelola sektor kehutanan. Salah satu dasar hukumnya ialah UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999. Misalnya Pasal 40 – 45 UU No. 41/1999 merumuskan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan Pasal 46 – Pasal 51 UU No. 41/199 merumuskan tentang konservasi dan perlindungan hutan.  Jadi, ada kepastian tentang kewajiban dan sasaran kebijakan. Maka kini dibutuhkan peraturan pelaksanaan tentang fasilitas-fasilitas dan kerangka kelembagaannya.

Di sisi lain, ada perangkat peraturan pendukung pencapaian sasaran tersebut di atas melalui tata-kelola sektor kehutanan, khususnya hutan energi. Misalnya, (1) UU No. 19 Tahun 2004 tentang Perpu No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang. (2) UU No. 4 Th 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;  (3) UU No. 5 Th 1994 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Keragaman Hayati; (4) UU No. 6 Th 1996 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim;  (5) UU No. 23 Th 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; (6) UU No. 18 Th 2004 tentang Perkebunan;  (7) UU No. 24 Th 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Kebijakan strategis kehutanan untuk pengadaan sumber energi umumnya meliputi kebijakan khusus di bidang hutan energi. Misalnya, kebijakan pemerintah daerah membangun lahan hutan yang dijadikan lahan budidaya spesies-spesies pohon dan tumbuhan untuk memasok biomass atau biofuels penghasil listrik atau pemanas. Di daerah-daerah, Pemerintah Daerah dapat menyiapkan lahan khusus yang dapat berasal dari lahan hutan tanam ulang hutan kritis, hutan rusak, atau lahan hutan baru.
Pilihan-pilihan kebijakan hutan energi mesti dibuat dengan merujuk pada hasil-hasil riset tentang jenis lahan dan jenis tanamanannya. Kebijakan hutan energi berbasis sains seperti ini perlu dilakukan guna meredusir kelemahan dari desain kebijakan hutan lestari (sustainable forest management) selama ini yang kurang didahului dan didasari oleh hasil riset ilmiah.  Misalnya, apakah yang dikembangkan di satu wilayah adalah kebijakan hutan dengan rotasi waktu pendek 2-5 tahun ataukah pilihan kebijakan hutan jangka panjang sekitar 8 – 20 tahun.  

Pilihan desain kebijakan ilmiah di sektor hutan-energi tersebut di atas juga dapat mengatasi kelemahan kebijakan di sektor kehutanan di berbagai daerah Negara RI selama ini. Yakni perubahan-perubahan kebijakan hutan sangat dipengaruhi oleh siklus pergantian pemerintahan. Oleh karena itu, perlu dicegah risiko gagalnya penerapan dan pemanfaatan kebijakan hutan-energi akibat pergantian pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Sebab siklus hidup hingga panennya hutan tidak selalu sama dengan siklus Pemilu, Pilpres, dan Pemilihan Kepala Daerah.  

Aspek penting lainnya dari kebijakan hutan-energi yaitu pengawasan atas pelaksanaan kebijakan hutan-energi. Selama ini pelaksanaan kebijakan hutan lestari di tingkat-tingkat daerah Negara RI khususnya, mengalami kelemahan di bidang pengawasan. Umumnya pengawasan pelaksanaan kebijakan sektor kehutanan dilaksanakan per triwulan atau bulanan. Idealnya, pelaksanaan kebijakan hutan-energi mesti diawasi tiap hari dan tiap pekan. Jadwal ketat pengawasan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa kebijakan hutan-energi benar-benar meraih lima manfaat strategis yakni (1) menyerap karbon-dioksida (CO2), (2) menghasilkan energi, (3) menyerap lapangan kerja, (4) merawat kearifan lokal rakyat di desa-desa, (5) menyeimbangkan kebijakan pasokan energi dan pasokan pangan rakyat, dan (6) mendukung efisiensi sektor usaha.
Kebijakan hutan energi tidak hanya merawat mega-biodiversity di wilayah Negara Republik Indonesia, tetapi juga merupakan salah satu terobosan strategis untuk menjadikan Negara Republik Indonesia sebagai negara super-power bidang energi pada abad 21. Hal ini mungkin diraih, antara lain karena zona Negara Republik Indonesia adalah tempat tumbuhnya hutan hujan tropis ke-3 terbesar dunia. Ada 10% spesies bunga dunia, 2% spesies mamalia, 16% spesies reptil dan amphibi, 17% spesies burung, dan 25% spesies ikan dunia. Merawat keragaman hayati ini harus dimulai dari hutan.

Awal abad 21, rakyat dan Pemerintah Negara RI telah menetapkan empat kawasan hutan tetap. Yaitu hutan konservasi seluas 20.500.988 ha, hutan lindung seluas 33.519.600 ha, hutan produksi seluas 58.254.460 ha, dan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 8.078.056 ha. Total luas 120.353.1094 ha. Hingga tahun 2009, hanya 20 juta dari luas hutan itu yang tidak gundul. Pemerintah perlu menambahkan satu kawasan lagi yaitu hutan-energi.  Oleh karena itu, kini saatnya, rakyat dan Pemerintah RI merumuskan, menerapkan dan memanfaatkan strategi, kebijakan, dan regulasi hutan lestari “hutan-energi” dari tingkat Pusat sampai daerah-daerah.
Penerapan dan pemanfaatan kebijakan hutan energi di zona Negara RI antara lain mencegah risiko-risiko akibat pemanasan global dan perubahan iklim. Beberapa risiko tersebut antara lain Risiko pemanasan global meliputi (1) naiknya permukaan laut, (2) perubahan jumlah dan pola precipitation, (3) perubahan iklim ekstrim, (4) cairnya es kutup, (5)  perubahan hasil pertanian, (6) modifikasi rute-rute perdagangan, (7) perubahan batas-batas wilayah negara, (8) glacier retreat, (9) perubahan pola wabah penyakit.
Kebijakan hutan energi dapat diarahkan untuk mitigasi terhadap ancaman dan risiko-risiko pemanasan global, seperti melalui strategi : (1) tanam ulang hutan kritis, (2) pelihara hutan pemelihara air, (3) aforestation, (4) pulihkan hutan rusak, (5) mencegah illegal logging, (6) mencegah deforestation, (7) kontrol kebakaran hutan.Tropical forest policy sangat penting untuk ‘livelihood adaptation’ terhadap perubahan iklim dan ‘mainstreaming adaptation’ dalam proses pembangunan nasional.

Penerapan kebijakan hutan energi juga dapat mendukung ketahanan pangan (food security). Penafsiran umum tentang ketahanan pangan ialah “when all people, at all times, have physical and economic access to sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life.” Satu rumahtangga disebut) ‘food secure’ (aman pangan) jika rumahtangga itu tidak hidup dalam kelaparan (hunger) atau menderita kelaparan (starvation). Hingga tahun 2003, sekitar 852 juta penduduk dunia lapar kronis karena kemiskinan ekstrim, sekitar 2 miliar orang ketiadaan ‘food security’ karena beragam bentuk kemiskinan. 

Sejak akhir tahun 2007, ketahanan pangan dipengaruhi oleh sejumlah faktor dyaitu (1) meningkatnya penggunaan lahan untuk biofuels, (2) lonjakan harga minyak lebih dari 100 dollar AS per barel, (3) lonjakan pertumbuhan penduduk dunia, (4) perubahan iklim, (5) berkurangnya lahan pertanian untuk pembangunan industri dan perumahan, (6) lonjakan permintaan di India dan RRC mendongkrak harga pangan dunia. Akibatnya, timbul gejala ‘food riots’ terjadi di sejumlah negara.

Untuk meredam risiko tersebut di atas, wakil rakyat dan Pemerintah RI perlu segera merumuskan kebijakan hutan tropis—termasuk di antaranya kebijakan hutan energi. Model terapan kebijakan ini harus menggunakan pendekatan ekosistem barang-barang dan jasa-jasa sebagai suatu ‘prospective approach’ bagi pembuat kebijakan,  stakeholders hutan, rakyat dan lingkungan agar memiliki kemampuan survival dan adaptasi (livelihood adaptain) terhadap perubahan iklim, meningkatkan fungsi proteksi hutan, dan meningkatkan peluang meraih ketahanan pangan dan daya kenyal masyarakat terhadap kemiskinan. Diperlukan pula reformasi kebijakan dan kelembagaan guna mengadopsi good governance, equity dan rights bagi rakyat ke sumber-sumber jasa dan barang akosistem.  Pedoman dan langkah kebijakan ekosistem ini lazim disebut sebagai “community-based forest management’ yang telah diuraikan di bagian depan tulisan ini.

Pengentasan kemiskinan tidak mungkin tercapai tanpa mengintegrasikan kepedulian, aspirasi, dan kepentingan sekitar 410 juta rakyat yang hidup dari, dan di hutan-hutan tropis negara-negara berkembang saat ini,  termasuk di Negara RI. Dalam hal ini, ‘community-based planning’ terhadap sumber-sumber alam bersama (integrated-approach) untuk mengatasi beragam tantangan dan aspek pembangunan negara-negara berkembang   seperti halnya  Negara RI--khusus mengatasi cyclical poverty, chronic poverty, transitory poverty, poverty trap. 

Risk Consulting Group, Jakarta

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita