• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Politik Dan Ancaman Global : Analisis Konflik dan Kekerasan Kontemporer

Ilustrasi Konflik Istimewa

Oleh Alfensius Alwino,
Dosen Mata Kuliah Pengembagan Kepribadian (MPK)
di Universitas Katolik Indonesia (UNIKA) Atma Jaya – Jakarta

I.    Introduksi

Ketika komunisme runtuh pada paruh akhir abad XX, Presiden Amerika Serikat (AS), George Bush, menyatakan kemenangan Amerika Serikat  dalam Perang Dingin serta dimulainya inisiasi AS atas ‘Penataan Dunia Baru'. Komentator politik sekaligus penasihat pemerintah AS, Francis Fukuyama mengatakan bahwa runtuhnya Soviet dan ambruknya tembok Berlin adalah dua dari sekian banyak pratanda signifikan telah terjadinya perubahan dramatis pasca Perang Dingin. 

Pasca Perang Dingin selesai, perang selanjutnya tidak lagi menghadapkan dua kekuatan raksasa (blok Timur yang dimotori Rusia dan blok Barat yang dikawal AS), tetapi perang berfokus pada eskalasi perang kecil, perang saudara, kekerasan etnis, perang melawan kaum fundamentalis dan boss narkoba, serta konflik politik di pelbagai belahan dunia. Negara-negara di Atlantik Utara menuding, krisis pasca Perang Dingin berakar di Selatan, yakni eskalasi bersumber pada krisis internal dan krisis diplomatik di antara negara-negara di Selatan.  Benedict Anderson yang menolak tudingan demikian, justeru menyebut negara-negara di Atlantik Utara adalah pelaku utama ancaman global. Negara-negara Atlantik Utara yang dimotori AS adalah pencipta krisis di negara-negara di Selatan.  Jargon-jargon seperti kesetaraan, demokrasi, hak asasi manusia, kebebasan, dan kebaikan global yang dipromosikan negara-negara Atlantik Utara itu, justru kontraproduktif dengan apa yang mereka lakukan di lapangan. Kontradiksi-kontradiksi itulah yang memicu perlawanan di negara-negara Selatan dan negara-negara Dunia Ketiga. Perlawanan yang dilakukan Afganistan (melalui Osama bin Laden), Irak (melalui Saddam Hussein), dan Kuba (melalui Fidel Castro) merupakan representasi atas penentangan entitas tunggal peradaban dan penolakan tertentu terhadap gagasan nilai-nilai universal Barat.  

Pemikir politik kontemporer, Manuel Castells menawarkan beberapa agenda untuk mengatasi krisis-krisis kontemporer di atas.   Krisis-krisis yang terendap dalam globalisasi (ekspansi akumulasi modal) bisa diatasi dengan merekonstruksi sistem demokrasi melalui penguatan local state dan penguatan media transformasional.
 
II.    Ekspansi Kapitalisme, Runtuhnya Kekaiseran, & Transformasi ke Demokrasi

Robohnya sistem oligarki, kekaiseran, monarkhi, otoritarianisme, totalitarianisme, dan fasisme yang diikuti pertumbuhan sistem transformasi ke arah demokrasi justeru menjadi alat kekuasaan baru di tangan para kapitalis.  Dengan menumpang ‘bahtera’ demokrasi, para kapitalis (globalis) semakin leluasa berekspansi terutama ke negara-negara Dunia Ketiga.

2.1.    Ekspansi Kapitalisme dan Runtuhnya Kekaiseran

John Gledhill menyebut Uni Soviet sebagai sebuah kerajaan, daripada sebagai negara-bangsa.  Gledhill mengatakan bahwa kekaiseran yang pernah dipimpin Lenin itu direkonstruksi dari bangkai kekuasaan Romanovs dengan ‘kualitas aneh’ lantaran sifat transenden dari komunisme itu sendiri. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Romanovs bahwa “komunisme adalah nasib masa depan seluruh umat manusia, tertulis dalam pengembangan progresif sejarah”.  Selain itu, mobilisasi Stalin untuk nasionalisme Rusia selama Perang Dunia Kedua, serta perluasan dunia komunis justru mengungkapkan ketidakpraktisan utama dari gerakan itu. Mobilisasi yang dilakukan Stalin adalah sebuah upaya untuk menggantikan hubungan antara batas-batas politik dan konstruksi nasionalis. Selanjutnya, kebangkitan identitas nasional pasca-Soviet mengungkapkan kerapuhan proyek kekaisaran itu.   Jumlah kerajaan Soviet mencakup lebih dari seratus negara, terpisah dalam batas-batas teritorialnya. Dari jumlah tersebut, tidak sampai separuhnya menerima pengakuan politik dari negara Soviet.

Anderson dan Bremmer menilai bahwa sistem negara-berpusat seperti Uni Soviet, menunjukkan betapa kuatnya kooptasi elit nasional oleh pusat. Kooptasi seperti ini mempromosikan kegigihan sentimen nasional di tingkat akar rumput (Bremmer 1993: 8). Apalagi ideologi komunis mendorong penguasa kerajaan Soviet untuk mengejar strategi pembangunan ekonomi yang memiliki kesejajaran dalam dunia kapitalis, sehingga masyarakat akar rumput semakin tidak simpatik dengan sistem ini.  Pada hakikatnya, ideologi komunis tidak mendefinisikan aspirasi sosial populer bagi rakyat Uni Soviet. Ideologi komunis hanya menguntungkan kelas kapitalis, dan tidak memperbaiki keadaan kaum proletar.  Hal inilah yang memperkuat kegigihan sentimen di tingkat kelas proletar. 

Dalam sebuah studi mengenai hubungan antara Amerika Serikat dan Amerika Latin pada akhir 1980-an, James Petras dan Morris menawarkan teori pengartikulasian pembangunan kapitalis global terhadap sifat sosial dan politik yang muncul dari tatanan dunia, termasuk munculnya gerakan-gerakan sosial baru, deracination, dan teror negara. Para penulis melihat keruntuhan kekaiseran merupakan implikasi dari realitas politik yang tersentra pada penguasa.  Dalam model Petras dan Morley, negara bagian AS adalah negara kekaisaran, karena sangat responsif terhadap kepentingan kapitalis untuk menggerakkan modal luar negeri dan akumulasi skala global.  Negara kekaisaran tersebut menciptakan kerangka kerja yang memudahkan perusahaan kapitalis transnasional dapat berfungsi. Negara imperial AS, seperti yang dikatakan Petras dan Morley, memiliki komponen ekonomi dan militer-ideologis yang sangat kuat. Namun demikian, tetap saja ada perbedaan antara imperialisme AS dan para pesaingnya Jepang dan Jerman. Perbedaan itu terletak pada cara hegemoni. Hegemoni AS berbasis pada ideologi militer, sedangkan Jepang dan Jerman menekankan institusi atau lembaga ekonomi. Sebagai akibat dari perbedaan ini, hegemoni AS dalam ekonomi global tampak menurun, yang berimplikasi pada krisis tahunan. Meskipun demikian, hegemoni ekonomi AS justru menguat melalui pengendalian perubahan politik dan sosial di negara-negara 'Dunia Ketiga'. Kesamaan Jepang, Jerman dan AS adalah bahwa negara-negara ini menganut sistem monopoli perdagangan, melalui perusahan-perusahan besar yang mendominasi pasar-pasar tertentu.  Ketiga negara ini, secara financial sangat kondusif terhadap pembentukan dan pertumbuhan kapitalisme perusahan besar. Bank-bank besar di negara-negara tersebut mengambil peran untuk mendanai kegiatan-kegiatan bisnis.  
Selama tahun 1970-an, Petras dan Morley melihat ada pergeseran dari investasi industri kepada pasar keuangan dan akumulasi modal fiktif. Pergeseran ini bukan hanya spekulasi dalam pasar saham dan komoditas, tetapi juga pengembangan real estate, sektor di jantung krisis ekonomi akhir 1980-an dan awal 1990-an. Sepanjang kepemimpinan Reagan-Bush, Amerika menanggapi menurunnya kekuatan industri dan meningkatnya utang internal dan internasional dengan meningkatkan ketergantungan pada modal fiktif, yang didukung oleh kekuatan politik dan militer. Kenyataan ini membawa Amerika Serikat ke debitur terbesar di dunia.  Dan, posisi seperti ini memunculkan aktor-aktor politik baru dengan ideologi militer untuk Keamanan Nasional. Hubungan informal antara AS dan militerisasi politik eksternal, di satu sisi, dan obat terlarang dan perdagangan senjata, di sisi lain dipasang ke dalam logika ekonomi yang semakin berorientasi pada akumulasi modal melalui spekulasi.  Militerisasi politik eksternal ini juga dipakai untuk menggulingkan rezim yang dianggap mengancam hegemoni AS, seperti penggulingan Saddam Hussein di Irak, demi memudahkan AS menguasai ladang-ladang minyak. Intervensi militer AS di luar negeri tampaknya tidak berhenti, meskipun pemerintah AS semakin khawatir bahwa 'masyarakat internasional' dan khususnya, Uni Eropa, banyak menentang kebijakan militer AS. Namun AS tetap bersedia untuk menghabiskan uang dalam jumlah besar pada cara militer untuk mengejar ekonomi yang mereka rasakan dan geo-politik kepentingan. 

Petra dan Morley berpendapat bahwa teror negara 'dirutinkan' di Selatan selama 1970-an dan 1980-an, dengan menggunakan jaringan teror global, bermaksud untuk melayani kebijakan luar negeri AS.  Untuk mengamankan kebijakan tersebut, AS dalam manuver politik militernya menerapkan strategi ‘adudomba’. Di satu sisi AS memberikan dukungan langsung kepada pasukan pemberontak untuk menggulingkan rezim populer yang mengancam kepentingan ekonomi AS - seperti di Chile di bawah Allende. Sedangkan di sisi lain juga AS menawarkan 'bantuan teknis' untuk memperkuat pasukan tentara nasional untuk menentang pemberontak-pemberontak dari masyarakat sipil. Secara khusus, ia diam-diam AS berambisi menghilangkan peran oposisi dalam negara dan memobilisasi opini publik melalui media. Strategi ini terbukti bermanfaat untuk memperluas akumulasi modal dengan memperkuat kepercayaan investor.

Petras dan Morley mengatakan teror negara, bagaimanapun, dikurangi hanya untuk memfasilitasi mekanisme imperialisme ekonomi. Teror negara ini efektif sebagai sarana akumulasi modal transnasional dan sarana mengamankan hegemoni AS. Strategi seperti ini tetap dipakai untuk memusnahkan musuh negara (seperti terjadi di Peru) atau untuk memaksa mereka menegosiasikan perdamaian dan masukkan politik elektoral (seperti terjadi di Amerika Tengah). Operasi rahasia atau dukungan diam-diam untuk penindasan dan perdagangan obat terlarang (seperti terjadi di Columbia).

Ada dua tesis yang dibangun Petras dan Morley, yakni:

Pertama, kita harus mempertimbangkan gerakan sosial baru. Petras dan Morley memahami organisasi-organisasi populer sebagai demokratis dengan para pemimpin akar rumput yang direkrut dari mesin Pemilu dan sebagiannya melalui LSM-LSM. Mereka muncul dalam oposisi terhadap negara-negara otoriter dan elit transnational. Tindakan mereka melalui gerakan buruh terorganisir, perjuangan  hak asasi manusia (HAM) dan hak politik, serta martabat sosial adalah pusat tuntutan ekonomi. Mereka juga yang membawa gagasan-gagasan perlawanan ke bagian panggung politik kelas bawah. Gerakan sosial tersebut menyajikan sebuah tantangan untuk rezim represif, seperti kasus Brasil. Apa yang digambarkan Petras dan Morley adalah satu prakondisi yang perlu bagi sebuah transformasi sosialis, yakni perubahan politik mendasar dalam struktur negara.
Kedua, restrukturisasi tatanan dunia menghasilkan deracination, proses lebih radikal daripada bentuk-bentuk klasik proletarisasi, karena menyangkut perpindahan dan pencerabutan dari kebudayaan sendiri. Derasinasi itu misalnya yang terjadi pada Armenias yang dideportasi dari Turki, atau warga Palestina mengungsi oleh negara Israel.  Petras dan Morley berpendapat bahwa terorisme dari derasinasi itu diproduksi oleh kebrutalan kuat, dan oleh produksi logika dan struktur kekerasan yang saling menguatkan. Ancaman teroris dalam konteks ini, kata Smith, adalah dalih untuk penjabaran strategi hegemonik militer setempat.
 
2.2.    Transisi Negara-Negara Dunia Menuju Demokrasi

Francis Fukuyama dalam buku “The End of History and The Last Man”, mengemukakan bahwa krisis otoritarianisme sebetulnya tidak bermula dari perestroika-nya Gorbachev atau runtuhnya Tembok Berlin. Krisis otoritarianisme bermula dari jatuhnya serangkaian pemerintahan sayap-Kanan di Eropa Selatan dalam jangka waktu antara tahun 1970-an sampai 1980-an. Pada tahun 1974, rezim diktator Caetano di Portugal runtuh dalam satu kudeta militer. Keruntuhan itu, kemudian diikuti dengan terpilihnya seorang sosialis Mario Soares menjadi Perdana Menteri pada bulan April 1976, dan sejak saat itu dunia bisa menyaksikan kekuasaan demokratis yang damai di Portugal. Di Yunani, para kolonel (junta militer) yang telah menguasai negara itu sejak tahun 1967 diturunkan dari kekuasaan pada tahun 1974, sambil memberi jalan bagi rezim Karamalis yang terpilih secara populer. Kemudian pada tahun 1975, Jenderal Fransisco Franco meninggal di Spanyol, yang membuka jalan menuju masa transisi damai ke arah demokrasi dua tahun kemudian. Kemudian pada tahun 1980, militer Turki mengambilalih kekuasaan negara sebagai akibat terorisme yang menyengsarakan warga, tetapi mengembalikan kekuasaan ke pemerintahan sipil pada tahun 1983. Dan semenjak saat itu, negara-negara di dunia berlomba-lomba melaksanakan pemilihan-pemilihan berkala, bebas, dan multipartai.  Transisi ke arah demokrasi yang terjadi di Eropa Selatan itu segera merembes ke Amerika Latin. Transisi bermula dari Peru tahun 1980 ketika pemilihan secara demokratis berhasil menumbangkan kekuasaan militer selama lebih dari 10 tahun. Selanjutnya, perang Malvinas tahun 1982 mempercepat runtuhnya junta militer di Argentina, dan munculnya pemerintahan Alfonsin yang terpilih secara demokratis.  Transisi di Argentina segera diikuti negara-negara lain di Amerika Latin.  Di Uruguai rezim militer mundur dari kekuasaan tahun 1983, dan di Brasil tahun 1984.  Kemudian pemerintahan diktator Stroessner di Paraguai dan Pinochet di Cile memberi jalan bagi pemerintahan-pemerintahan yang terpilih melalui Pemilu.

Pada tahun 1986 pemerintahan diktator Marcos digulingkan di Filipina, kemudian digantikan oleh Corazon Aquino yang didukung massa yang kuat. Pada tahun berikutnya 1987, Jenderal Chun meletakkan jabatannya di Korea Selatan, dan digantikan oleh Roh Tae Woo sebagai presiden. Setelah kematian Chian Ching-Kuo pada Januari 1988, Taiwan kemudian tumbuh menjadi negara demokrasi.  Sementara itu, di wilayah benua Afrika, model demokrasi muncul (tahun 1990) ketika F.W. De Klerk di Afrika Selatan mengumumkan pembebasan Nelson Mandela dan pembubaran Partai Komunis Afrika Selatan. 

Pasca tumbangnya rezim-rezim otoriter dan totaliter,  akhirnya orang mengacu kembali pada demokratisasi bergelombang melanda hampir semua negara di dunia. Samuel Huntington memetakan proses transisi demokrasi itu dalam tiga gelombang. Setelah gelombang I dan II yang terjadi pada tahun 1918 dan 1945, pada tahun 1974 muncul demokratisasi Gelombang III. Demokratisasi Gelombang III bermula dari 1974 di Eropa Selatan, melalui Amerika Latin tahun 1980-an, Eropa Timur 1989, dan puncaknya mencapai Asia terutama di Asia Timur dan Tenggara.   Sistem demokrasi menjadi pilihan di lebih dari separuh negara-negara di dunia. Pada tahun 2000, terdapat 114 dari 191 negara mempraktekkan suatu pemilihan yang demokratis.  Dengan sistem demokrasi, negara-negara di dunia secara bertahap meninggalkan krisis politik pada abad ke-20 yang menelan korban puluhan jutaan orang dan memaksa ratusan juta lainnya bekerja di bawah bentuk-bentuk perbudakan butal.   Demokrasi pada hakikatnya menjamin kebebasan, kesetaraan, keadilan, hak asasi manusia, dan penegakan hukum.  

III.    Kultur Globalisasi dan Relasi Kekuasaan

Appadurai berpendapat bahwa 'pembangunan tak merata’ telah membawa migran asing ke dalam kelas bawah sektor masyarakat di negara yang relatif kaya. Fakta ketidakmerataan tersebut membangkitkan sentimen kultur dan politik kaum migran.   Potensi konflik ini bisa muncul di negeri asal migran tersebut dan juga di negara maju tempat si migran tinggal sekarang. Agama, kata Appadurai, adalah dasar yang ideal untuk landasan konsep moral ideal atas identitas migran tersebut. Namun identifikasi agama yang dilakukan kaum migran itu tidak serta-merta menyiutkan nyali kaum globalis. Kaum globalis bahkan tidak kehilangan akal, mereka justeru menggunakan argumen agama untuk menggiring pola pikir pihak korban (pekerja pendatang).  Pola pikir yang dibagun kaum globalis itu misalnya menganggap efek globalisasi sebagai bencana alam, determinasi Tuhan, atau sebagai fakta yang tak terbantahkan. Karena kalau dianggap demikian, mereka (kaum globalis) tidak perlu dimintai pertanggungjawaban, karena semuanya Tuhan yang atur atau karena faktor alam.

Argumen Appadurai adalah: dalam kasus Hindu, ... jelas bahwa gerakan luar negeri India, telah dimanfaatkan oleh berbagai kepentingan, baik di dalam maupun di luar India, untuk membuat jaringan rumit keuangan dan identifikasi agama, di mana masalah reproduksi budaya bagi umat Hindu di luar negeri telah dikaitkan dengan politik fundamentalisme. Pada saat yang sama, deteritorisasi menciptakan pasar baru untuk seni perusahaan film. Produksi film-film Bollywood penting untuk para impresor, agen-agen perjalanan, dan warga untuk selalu kontak dengan tanah air mereka.

Analisis Appadurai tentang 'sosiologi perpindahan' mendorongnya untuk menyatakan bahwa globalisasi budaya memperburuk kecenderungan hubungan konflik antara 'negara' dan 'bangsa. Amerika berusaha untuk memonopoli gagasan tentang kebangsaan. Hal ini dapat menyebabkan pemusnahan kekerasan dari kelompok-kelompok yang berdiri di jalan proyek tersebut dan memaksa 'asimilasi'. Namun elit nasional juga menggunakan strategi yang lebih halus untuk 'domestikasi’ kelompok yang mengklaim identitas budaya-sejarah yang berbeda. Seorang politisi terkemuka Guatemala menyarankan, misalnya, bahwa budaya masyarakat adat negaranya mewakili 'cerita rakyat' kaya, dan bahwa negara harus menyuplai ‘ceritra rakyat’ tersebut ke seluruh warga. Ceritera rakyat itu misalnya 'warisan politik' yang menopang visi bangsa Guatemala, dimana pengalaman pahit dari penjajah Eropa merupakan pewaris misi peradaban yang menentukan inti kebudayaan nasional Guatemala. Appadurai berpendapat bahwa transnasionalisasi media dan diaspora populasi dunia modern memperkuat proliferasi (pengembangbiakan) dari mikro-politik identitas negara. Gerakan separatis adalah kelompok dengan ide-ide kebangsaan mereka sendiri.  

Perkembangan kapitalisme global memiliki konsekuensi politik yang bertentangan. Di satu sisi negara harus merestrukturisasi masyarakat sipil untuk mengamankan kondisi tertentu dari perkembangan kapitalisme, dan di sisi lainnya konsekuensi ekonomi, sosial dan budaya dari pembangunan tersebut mendesak peminggiran peraturan-peraturan negara. Salah satu tuntutan kuat kapitalisme adalah menyingkirkan peran negara. Cara penyingkiran seperti ini mendorong munculnya aktor-aktor politik baru untuk mengejar agenda lain, memaksa negara untuk berimprovisasi, dan memunculkan strategi regulasi baru untuk mempertahankan kontrol negara. Untuk mempertahankan mekanisme kontrol tersebut, negara-negara nasional yang hubungan dekat ke pusat hegemonik dapat bertindak dengan cara yang relatif otonom dan bahkan bertentangan dengan strategi pusat, karena semua negara harus menyesuaikan strategi mereka untuk keberpihakan kekuatan dalam negeri.

Fenomena nasionalisme 'jarak jauh' (nasionalisme warga migran) beroperasi dua arah. Identifikasi dengan tanah air dan praktik budaya khas mereka dapat memperkuat batas-batas antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat metropolitan dan mempromosikan jenis baru etnisisasi politik metropolitan. Mereka mengekspresikan diri mereka dengan cara semakin tajam karena identitas dibentuk oleh metropolitan - yang lahir dari setiap nuansa yang masih terbawa dari tanah airnya.

Seperti yang Anderson kemukakan dalam Bab 1, transnasionalisme merupakan proses 'menjalani hidup lintas batas', dan proses tersebut dapat mendukung proyek-proyek nasional yang integratif atas negara-negara postkolonial. Dalam kasus seperti Haiti misalnya, diskriminasi sosial di Amerika Serikat telah memperkuat keinginan untuk 'deterritorilized' negara-bangsa Haiti. Haiti berusaha untuk memecahkan masalah pada tingkat individu melalui hubungan patron-klien. Di Amerika Serikat mereka jarang bergabung dengan koalisi yang lebih besar untuk memperbaiki kekurangan mereka, bahkan jika mereka telah memilih untuk kewarganegaraan penuh.

Setiap negara berdaulat selalu berjuang untuk mengejar mayoritarianisme politik. Namun, menurut Bryan Turner, negara-negara Islam tidak menimbulkan banyak daya tarik. Daya tarik itu sendiri tidak ditentukan apakah orang menerima ajaran agama sebagai rasional dan koheren, tetapi pada seberapa jauh mereka terbukti kompatibel dengan perubahan gaya hidup sehari-hari. Misalnya, Christine Gailey telah menunjukkan, rakyat jelata Tonga menafsirkan film 'Rambo' dengan cara yang benar-benar bertentangan dengan ideologi dari pencipta film tersebut di Hollywood. Daya tarik film Kung-Fu cocok untuk warga rumah tangga marjinal kelas pekerja perkotaan, karena mengekspresikan  oposisi terhadap nilai-nilai kelas dominan. Appadurai menunjukkan bahwa seni bela diri film memungkinkan tradisi budaya lama di Asia yang akan dirumuskan untuk memuaskan hasrat fantasi pemuda perkotaan. Mereka menciptakan budaya baru tidak hanya kekerasan tetapi kekuatan maskulin. Bagi Castells, 'perlawanan' merupakan reaksi terhadap eksklusi 'dari jaringan global arus modal dan informasi.

Film Kung-Fu dan film Rambo asli, “First Blood”, memainkan peran yang menarik dalam pemberontakan RUF di Sierra Leone (Richards 1996: 57-58). Di mata para pemberontak, Rambo  adalah pahlawan yang menjadi korban oleh otoritas masyarakatnya. Ia bangkit untuk balas dendam melawan penganiayaan terhadap dirinya. Menurut para pemberontak di kawasan hutan Sierra Leone, tokoh Rambo yang diperankan oleh Sylvester Sallone memiliki banyak persamaan dengan mereka. Rambo adalah pahlawan yang menjadi korban tindakan sewenang-wenang pemerintah. Oleh sebab itu, mereka mengasosiasikan diri mereka dengan Rambo.

IV.    Penutup

Kekerasan dan konflik pasca Perang Dingin memantapkan pilihan negara-negara pada sistem demokrasi. Namun harus diakui demokrasi bukan berarti tanpa konflik dan kekerasan.  Akhir abad XX dan awal abad XXI, negara-negara yang menjadi sponsor demokrasi justeru menjadi pelaku kekerasan dan konflik.  Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya di Eropa masih mendominasi penaklukan, pendudukan, dan pengisapan terhadap negara-negara di Asia, Amerika Latin, Afrika, dan Timur Tengah.  Pilar utama yang mereka bangun adalah akumulasi (tumpukan) modal. Proses ekspansi modal tersebut bergerak lebih cepat karena didukung oleh teknologi canggih, kolaborasi militer (NATO, SEATO), intervensi CIA, dan ditunjang oleh struktur kelas negara-negara Dunia Ketiga yang sangat rapuh.  Lembaga-lembaga keuangan global seperti Bank Dunia, IMF, dan GATT ditunjuk oleh negara-negara imperialis pimpinan Amerika Serikat dan Eropa dengan leluasa membuka pasar baru dan tempat berinvestasi yang baru di negara-negara Dunia Ketiga.  Ekspansi tersebut nyaris tidak menimbulkan perlawanan berarti di negara-negara Dunia Ketiga lantaran kelas-kelas buruhnya dilemahkan.
Profesor Sosiologi di Universitas Binghamton New York, James Petras menyebut, ekspansi yang mengakibatkan konflik dan kekerasan berakar pada : a) perubahan hubungan antara kelas-kelas dalam sebuah negara dan masyarakat; b). kemunduran partai-partai kiri dan serikat-serikat buruh radikal akibat represi tahun 1970-an (Cile, Argentina, Brasil, Uruguai);  c). Kooptasi serikat-serikat buruh di Amerika Serikat dan Eropa; d). Pergeseran ke kanan oleh kaum sosial demokrat dan partai komunis di beberapa negara.  Faktor-faktor inilah yang menyebabkan kaum kapitalis lebih leluasa mengisap dan mengekspor modal secara berkelanjutan.

Dengan bereferensi pada tulisan Manfred B Steger, “Ideologies of Globalization”,  dapat diketahui bahwa globalisasi pada intinya memanifestasikan perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan tersebut bersembunyi di balik justifikasi dan rasionalisasi ideologis.   Kontradiksi-kontradiksi globalisasi memperlihatkan bahwa di balik perjuangan persamaan, pasar, kebebasan, kesejahteraan, demokrasi, dan HAM sebagaimana dipromosikan oleh kaum globalis, pada saat yang sama juga meletus perang, saling membunuh, perebutan aset, dan perusakan lingkungan hidup, yang juga dilakukan oleh aktor-aktor yang sama. Tepat seperti yang dikemukakan Hans J. Morgenthau, bahwa ideologi menyebabkan keterlibatan dalam perlombaan mengincar kekuasaan,  dan di dalam keterlibatan itu perang jadi terlegitimasi. Perang merupakan salah satu cara untuk menumbangkan regim penentang globalisasi.  Misalnya, dalam kasus Irak. Setelah Saddam Husein digulingkan, dan meninggalkan rakyat dalam keadaan remuk dan panik, L. Paul Bremer (petinggi militer AS di Irak) langsungmelakukan ‘terapi kejut’ ekonomi yang radikal (privatisasi masal, perdagagan bebas, pajak 15 persen untuk semua, dan merampingkan kementerian perdagangan). Paul Bremer dengan cepat menerbitkan undang-undang yang mengijinkan perusahan asing memiliki 100 persen aset Irak, bahkan mengusung 100 persen keuntungannya ke luar dari Irak. Dan, investor dapat memperoleh kontrak selama 40 tahun yang dapat diperpanjang lagi. 

Negara-negara Dunia Ketiga tentu saja tidak tinggal diam menghadapi krisis politik dan ancaman global akibat kerakusan negara-negara kapitalis di atas. Lantas, apa yang harus dilakukan negara-negara di Dunia Ketiga? Pertama, negara harus memperkuat peran LSM (NGO) dan para akademisi. Negara-negara Dunia Ketiga perlu memperkuat peran LSM dan para akademisi untuk menepis dampak dari sepak terjang kapitalis global dan negara-negara penyangganya. Negara harus berhenti menuding LSM ‘didalangi’ oleh kepentingan asing. Fakta empirik telah membuktikan bahwa justru LSM dan para akademisi ini yang paling peduli dengan masalah-masalah sosial akibat globalisasi, sedangkan negara lebih banyak cuci tangan.  Kedua, merekonstruksi kembali demokrasi melalui politik informasional. Untuk rekonstrusi kembali demokrasi, Manuel Castells mengemukakan beberapa pilihan.  Pertama, penciptaan kembali local state. Castells menggagaskan tentang demokrasi politik nasional, yang berlaku ketika pemerintah regional dan lokal bekerjasama satu sama lain, dan ketika mereka memperluas jangkauan mereka untuk desentralisasi lingkungan, dan partisipasi warga negara. Ketika sarana elektronik (komputer, TV, Radio) ditambahkan untuk memperluas partisipasi dan konsultasi dengan warga, teknologi-teknologi baru berkontribusi terhadap meningkatnya partisipasi dalam pemerintahan lokal. Penguatan manajemen pengalaman lokal telah dibuktikan oleh kotamadya Cuiaba, Mato Grosso di Brasil. Mereka telah menunjukkan kemungkinan merekonstruksi link perwakilan politik untuk berbagi informasi, di tengah tantangan globalisasi ekonomi dan ketidakpastian politik. Adanya batas-batas yang jelas untuk lokalisme ini karena menonjolkan fragmentasi negara-bangsa. Tapi, sesuai dengan pengamatan, tren yang paling kuat melegitimasi demokrasi yang berlangsung di pertengahan 1990-an di seluruh dunia adalah demokrasi di tingkat lokal. Kedua, media-media kecil atau literatur-literatur sederhana yang digunakan oleh masyarakat merupakan bentuk komunikasi untuk partisipasi politik dan komunikasi horishontal antara warga. Akses informasi on-line dan komunikasi komputer digunakan untuk memfasilitasi kemungkinan difusi dan pengambilan informasi, serta mengolah interaksi dan perdebatan dalam forum. Lebih penting dari ini adalah bahwa media informasi bisa membentuk ideologi dan konstelasi politik mereka sendiri dan mendirikan struktur politik baru yang lebih fleksibel.  Ketiga, perkembangan politik simbolis, mobilisasi politik, dan gerakan 'non-politis' elektronik adalah tren ketiga yang bisa merekonstruksi demokrasi di masyarakat jejaring. Humanitarianisme, seperti yang didukung oleh Amnesty International,  Greenpeace, Oxfam, dan ribuanlembaga lokal dan global, serta kelompok aktivis dan organisasi non-pemerintah di seluruh dunia, adalah yang paling pro-aktif memobilisasi informasi politik. Mobilisasi itu seputar isu-isu yang menerima konsensus yang luas, dan yang tidak selalu selaras dengan partai politik manapun. Sebagian besar mobilisasi berada di antara gerakan sosial dan tindakan politik.

Bibliografi:

Baumol, William J. et all. Good Capitalism, Bad Capitalism, and the Economics of
Growth and Prosperity (diterjemahkan oleh Rahmi Yossinilayanti). Jakarta: Gramedia, 2010.
Castells, Manuel. The Power of Identity. Blackwell Publishers, 1997.
Fukuyama, Francis.  The End of History and The Last Man (trans. by M.H. Amrullah).
Yogyakarta: Qalam, 2004.
Gledhill, John.  Power and Its Disguises: Anthropological Perspectives on Politics .
London: Pluto, 2000.
Merkel, Wolfgang. Demokrasi di Asia, Sebuah Benua antra Diktator dan Demokrasi
(diterj. oleh Indrawati Pareira). Jakarta: Friederich-Ebert-Stiftung, 2005.
Morgenthau, Hans J. Politik Antarbangsa (Revised by: Kenneth W. Thompson.
Diterjemahkan oleh S. Maimoen, dkk). Jakarta: Penerbit Obor, 2010.  
Petras, James. “Negara sebagai Agen Imperialisme” dalam Ali Sugihardjanto, dkk,
Globalisasi Perspektif Sosialis (diterj. oleh Tim C-Book).  Jakarta: Penerbit C-Book, 2003.
Steger, Manfred B. “Ideologies of Globalization” in Journal of Political Ideologies
(USA: Department of Politics and Government, Illinois State University, Normal IL 61790-4600, February, 2005).
Wibowo, I. Negara Centeng. Negara dan Saudagar di Era Globalisasi. Yogyakarta:
Kanisius, 2010.

 

Unika Atma Jaya, Jakarta

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita