• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Presiden RI Joko Widodo Belajar Kelola Hutan Dari Raja Herald V

Kira-kira 1,5 tahun silam, Raja Herald V asal Norwegia bercerita kepada Presiden RI Joko Widodo bahwa meskipun Norwegia kaya tambang, namun Rakyat Norwegia dapat hidup dari sektor kehutanan dan bahkan Norwegia menjadi negara berpenghasilan sangat tinggi di dunia. Begitu papar Presiden RI Joko Widodo pada acara Dies Natalis ke-68 Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Selasa 19 Desember 2017 (Setkab RI, 19/12/2017).

Saat ini, “Model Norwegia” menjadi referensi strategi pembangunan berkelanjutan berbagai negara. Norwegia menghasilkan kekayaan 985 miliar dollar AS yang hanya berpenduduk 5.213.985 jiwa Mei tahun 2016 di zona seluas 385.252 km2 (Statistics Norway, 2016). Jasa-jasa ekosistem—berbasis hutan Norwegia--yang tidak dapat diperjualbelikan, tetap dirawat guna melahirkan Rakyat sehat-cerdas-sejahtera dan ekosistem sehat-lestari.

Norwegia merencanakan dan melaksanakan program penanaman, pemeliharaan, dan penebangan hutan-hutan secara sangat rinci, terarah, tidak bias, terukur, dan terkontrol dalam sistem cincin (egg of sustainability) Negara (Moe, 2010: 7-12). Model egg of sustainability, menurut Dr. Frederikus Fios dari Universitas Bina Nusantara (BINUS), melihat dan memperlakukan hutan, bukan semata-mata realitas material, tetapi sekaligus subyek moral dan spiritual sebagai penyangga kehidupan planet bumi. “Krisis lingkungan saat ini terjadi karena manusia hanya melihat dan memperlakukan lingkungan sebagai realitas terpisah dari manusia, hanya material, dan karena itu gampang diobjekkan dan dieksploitasi,” papar Dr. Frederikus Fios kepada Staging-Point.Com awal Desember 2017 di Jakarta.

Negara RI dan Norwegia memiliki kemitraan bilateral melalui kesepakatan REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) periode 2010-2020. Sejak 2010, Norwegia yang kaya sumber minyak lepas pantai, mendanai program perlindungan hutan di Ethiopia (Afrika) hingga Peru (Amerika Selatan), dua proyek senilai 1 (satu) miliar dollar AS masing-masing untuk Negara RI dan Brazil serta proyek senilai 750 juta dollar AS untuk Guyana (David Fogarty/Reuters, 18/11/2010). Perihal REDD+, menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Iklim Norwegia, Vidar Helgesen, Juni 2016, “A key priority of REDD+ is self-governance and strengthening the involvement of indigenous communities in the forests.” (Anastasia Moloney/Reuters, 13/6/2017).

Hari Senin 19 Juni 2017, Raja Herald V menghadiri pertemuan pimpinan agama dan masyarakat pedalaman (indigenous leaders) dari 21 negara di Nobel Peace Center, Oslo, Norwegia guna mencegah deforestasi dan mitigasi pemanasan global (Antonia Blumberg/ Huffington Post, 19/6/2017). Di Oslo (Norwegia) Kamis 16 Juni 2017 kepada delegasi asal Negara RI pada Konferensi Oslo REDD Exchange 2017, Menteri Lingkungan Hidup dan Iklim Norwegia, Vidar Helgesen, menyampaikan apresiasi Perdana Menteri Norwegia, Erna Solberg, atas regulasi sektor kehutanan dari Presiden RI Joko Widodo.

Pemerintah merilis program 12,7 ha lahan Perhutanan Sosial Rakyat tahun 2014-2019 melalui SK pengelolaan hutan desa atau hutan adat Rakyat berbagai daerah. Pada 6 September 2017, Presiden RI Joko Widodo merilis Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan antara lain sebagai perlindungan hukum hak Rakyat dalam kawasan hutan dengan fungsi pokok yakni, a) hutan lindung, b) hutan konservasi, dan c) hutan produksi) di Negara RI (Setkab RI, 15/9/2017).

Hingga kini, menurut data kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (2017), total luas lahan hutan Negara RI adalah 146 juta ha. Dari 146 ha itu, sebesar 20 juta ha dialokasikan untuk Rakyat di zaman Belanda. Dari 126 juta ha tersisa, 40 juta ha sudah berizin. Sisanya 86 juta ha, masih dibagi-bagi untuk fungsi-fungsi lainnya seperti hutan lindung, hutan konservasi, hutan gambut, hutan keragaman-hayati, ekosistem, dan lain-lain. Hasil riset Global Forest Watch dan World Resources Institute (2015) menyebutkan bahwa hutan Negara RI punah sekitar 1,6 juta ha per tahun periode 2011-2013.

(Staging-Point.com/2017/12/21)

 

Oleh Fens Alwino

Penerbit


Dollar AS vs Xi-Diplomacy

Perang dollar AS vs Xi-Diplomacy belum memicu ke arah resesi global (lihat grafik). Bagi Rakyat dan Pemerintah Negara RI, pilihannya ialah kemitraan atau kerjasama melahirkan tata tertib dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan serta ramah lingkungan. Ini amanat Pembukaan UUD 1945. Ini pula peluang dan tantangan bagi Negara RI yang kini menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB hingga tahun 2021. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita