• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


‘Blusukan’ Presiden : Negara Hadir & Kecepatan Respons Krisis Bangsa

Hingga tahun 2016, Pemerintah RI telah menyerahkan 46 juta sertifikat lahan kepada Rakyat di berbagai daerah Negara RI. Hingga tahun 2019, Presiden RI Joko Widodo hendak menyerahkan total126 juta sertifikat lahan kepada Rakyat. Hari Rabu 20 Desember 2017 di Kabupaten Sorong, Papua Barat, Presiden RI menyerahkan langsung 2.568 sertifikat lahan kepada masyarakat di Gedung Aimas Convention Center, Kabupaten Sorong. Sekitar 190.638 bidang tanah Rakyat di Provinsi Papua Barat yang perlu disertifikasi (Setkab RI, 20/12/2017).

Sertifikat tanah Rakyat diharapkan dapat mencegah konflik lahan di berbagai daerah selama ini.  “Setiap pergi ke daerah yang banyak terjadi adalah sengketa tanah antar individu dengan individu, masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah. Karena apa? Masyarakat belum pegang sertifikat,” papar Presiden RI Joko Widodo Rabu, 20 Desember 2017, di Sorong, Papua Barat.

Kunjungan kerja ke Sorong, Papua Barat, termasuk satu dari program kerja Presiden RI Joko Widodo ke 6 Provinsi—Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua, Provinsi Bali dan Provinsi Jawa Tengah--Negara RI sejak Selasa 19 Desember 2017 hingga Sabtu 23 Desember 2017.  Program kerja Presiden RI Joko Widodo pada 6 Provinsi kali ini antara lain menyampaikan kuliah umum pada Dies Natalis ke-68 UGM (Yogyakarta), peresmian jalan tol Surabaya-Mojokerto (Jawa Timur), peresmian pembangkit listrik di Kabupaten Nabire (Provinsi Papua), menghadiri Peringatan Hari Ibu ke-89 Tahun 2017 di Kabupaten Raja Ampat (Provinsi Papua Barat), selain penyerahan sertifikat tanah kepada masyarakat di beberapa provinsi (Setkab RI, 19/12/2017).

Kunjungan kerja Presiden ke daerah-daerah dan menyapa dan mendengar langsung suara Rakyat Negara RI dari berbagai daerah tersebut di atas, menurut Dr. Yustinus Suhardi Ruman dari Universitas Bina Nusantara (BINUS), Jakarta, merupakan simbol Negara hadir untuk mencerdaskan kehidupan Bangsa, memajukan kesejahteraan umum, melindungi segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia sesuai amanat Pembukaan UUD 1945.

“Blusukan Presiden menunjukan Negara hadir membuka dialog Presiden dan masyarakat secara langsung, sehingga peta masalah masyarakat, Bangsa dan Negara juga cepat diketahui dan ditemukan jalan keluarnya,” papar Dr. Yustinus Suhardi Ruman kepada Staging-Point.com, Rabu (20/12/2017) di Jakarta. Presiden adalah Kepala Negara dan sekaligus pula Kepala Pemerintahan sesuai amanat UUD 1945. Maka kunjungan kerja Presiden ke daerah-daerah dan masyarakat adalah simbol kehadiran Negara dan efektivitas aliran kebijakan dan program pemerintahan Negara RI.

Data dan laporan pada Sekretariat Kabinet menunjukkan bahwa Presiden RI Joko Widodo termasuk Presiden RI paling hiperaktif dalam kegiatan pemerintahan dan kenegaraan selama ini, khususnya kunjungan kerja ke daerah-daerah dan keluar negeri. Tugas  utama Sekretariat Kabinet antara lain menyelenggarakan rapat-rapat, seperti  Rapat Terbatas (Ratas), Sidang Kabinet, serta memberikan masukan, saran, secara tertulis kepada Presiden tentang manajerial kabinet. Untuk mendukung sosialisasi program kerja Presiden RI, Setkab merilis program, kegiatan dan kebijakan Presiden RI melalui website Setkab, instagram, twitter dan facebook sebagai rujukan kantor-kantor berita dan lembaga lainnya (Setkab RI, 212/12/2017).

(Staging-Point.com/2017/12/23)

Oleh Fens Alwino

Penerbit


Dollar AS vs Xi-Diplomacy

Perang dollar AS vs Xi-Diplomacy belum memicu ke arah resesi global (lihat grafik). Bagi Rakyat dan Pemerintah Negara RI, pilihannya ialah kemitraan atau kerjasama melahirkan tata tertib dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan serta ramah lingkungan. Ini amanat Pembukaan UUD 1945. Ini pula peluang dan tantangan bagi Negara RI yang kini menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB hingga tahun 2021. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita