• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Pendidikan Jaminan Kesehatan Nasional

Komarudin Watubun

        Di ibu kota Negara RI, Hari Kamis 23 November 2017, Presiden RI Joko Widodo merilis Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Inpres No. 8/2017 hendak menjamin kelangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan meningkatkan kualitas pelayanan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Negara RI. Instruksi ini berlaku hingga Desember tahun 2018.

         Program Jaminan Kesehatan Nasional Negara RI termasuk program strategis. Maka Inpres No. 8/2017 melibatkan tugas, fungsi, dan kewenangan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri Ketenaga-kerjaan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Gubernur, bupati dan walikota di seluruh Negara RI.

        Sistem tarif pelayanan, sistem pembayaran, sarana dan prasarana, obat dan alat kesehatan termasuk bidang-bidang membutuhkan evaluasi, kajian, dan penyempurnaan. Karena bidang-bidang ini berkaitan langsung dengan jaminan dan kualitas pelayanan kesehatan bagi Rakyat  Peserta Jaminan Kesehatan Nasional. Tanggal 4 Desember 2017, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menandatangani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah Melalui Pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH).

        Amanat Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwaSetiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.                                        ”Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 menetapkan: “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”

        Maka sesuai amanat UUD 1945 ini, hal sangat pokok ialah pelayanan hak kesehatan bagi Rakyat dengan fasilitas pelayanan yang layak dan lingkungan hidup yang sehat. Hal ini perlu disosialisasikan oleh Direksi BPJS dan Kementerian Komunikasi dan Informatika kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait. Inpres No. 8/2018 tidak menguraikan pelayanan hak-hak warga Rakyat yang kebetulan belum mengurus BPJS. Hal ini bukan berarti bahwa mereka tidak berhak mendapat pelayanan kesehatan yang layak sesuai amanat UUD 1945. Sebagai warga-negara mereka juga harus dilindungi oleh Negara RI sehingga tidak menjadi korban malpraktek dokter atau pelayan medis.

Oleh Komarudin Watubun

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita