• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Pelayanan Masyarakat, Pungli & Maladministrasi

Komarudin Watubun

Staging-Point.com, (31/12/2017)

Perbaikan pelayanan hak-hak dasar Rakyat di Negara RI dapat mencegah praktek korupsi dan maladministrasi. Begitu harapan pimpinan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) usai diterima oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) hari Kamis 7 Desember 2017 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Menurut data ORI, laporan masyarakat ke ORI mencapai 6.857 pada tahun 2015. Angka laporan itu naik menjadi 9.075 tahun 2016 dan perkiraan mencapai 10.000 tahun 2017. Laporan masyarakat terutama berkaitan dengan pungutan liar (pungli), penyalahgunaan wewenang, dan penyimpangan prosedur (Setkab RI, 7/12/2017).

Banyak hasil riset selama ini menemukan bahwa rendahnya kualitas pelayanan masyarakat selalu berkaitan dengan praktek atau pola korupsi (Thang V. Nguyen, 2017:137-175; David Hall, 2012:5). Bentuknya antara lain “petty corruption” atau pungli. Seorang petugas disuap oleh warga untuk manipulasi meteran listrik atau air. Praktek ini merapuhkan kinerja di lini pelayanan publik. Praktek ini juga merapuhkan standar pelayanan setara bagi warga.

Meskipun pungli bukan kategori kejahatan luar biasa (extra-ordinary-crime) yang merapuhkan daya-tahan negara, namun pungli berisiko merapuhkan produktivitas birokrasi dan kualitas pelayanan hak-hak dasar Rakyat. Bangkrutnya berbagai organisasi sepanjang sejarah manusia selalu berawal dari praktek korupsi.

Korupsi sulit dicegah dan diberantas. Seperti sakit dan penyakit, korupsi selalu bersama organisasi manusia (Robert E. Klitgaard (1991:7). Misalnya, laporan praktek korupsi sudah ada sejak 2.400 tahun silam dalam naskah Arthasastra yang disusun oleh Perdana Menteri Kautyla asal India. Kautyla mencatat sekitar 40 cara mencuri uang negara masa itu di India (Upendra Thakur, 1979).

Hingga kini praktek korupsi selalu melekat pada organisasi manusia, termasuk negara. Maka di mana saja ada negara, di situ lahir praktek korupsi. Sehingga ekonom penerima Nobel, Garry S. Becker (1968:169), pernah bercanda bahwa jika negara bubar, praktek korupsi juga sirna. Namun, Becker tidak menduga bakal lahir e-government. Kini e-government melahirkan transparansi sehingga praktek korupsi yang lazimnya berlangsung di zona abu-abu, menjadi tersingkap ke publik. Oleh karena itu, pelayanan publik secara online termasuk resep jitu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mencegah korupsi atau maladministrasi. 

Oleh Komarudin Watubun

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita