• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Efisiensi Penggunaan APBN & Kontrol Aliran Dana Ke Daerah

Oleh Komarudin Watubun

Staging-Point.com, (01/01/2018)

Hari Rabu 6 Desember 2017 di Ruang Garuda Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Presiden RI Joko Widodo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2018. Belanja negara tahun 2018 mencapai Rp 2.220,7 triliun, termasuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 86 kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 847,4 triliun, dan transfer ke daerah dan Dana Desa sebesar Rp 766,2 triliun (Setkab RI, 6/12/2017).

Dalam sambutannya, Presiden RI Joko Widodo mengarahkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memperkuat sinkronisasi, harmonisasi, keterpaduan, serta sinergi antara program yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana transfer ke daerah, dan Dana Desa. Efisiensi perlu dilakukan di sektor belanja operasional, belanja pegawai, belanja modal, rapat-rapat, dan biaya perjalanan dinas. Fokusnya ialah hasil kerja, bukan prosedurnya.

Sebagai negara merdeka dan berdaulat, sumber utama keuangan Negara RI ialah kedaulatan Negara RI, misalnya, untuk mencetak uang. Dalam hal ini, pengelolaan APBN dimaksudkan untuk pelaksanaan tugas Pemerintah mencerdaskan kehidupan Bangsa, memajukan kesejahteraan umum, melindungi segenap Bangsa dan seluruh tumpah-darah Indonesia, serta ikut menciptakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka efisiensi dan kontrol penggunaan dana APBN mesti terukur dari pelaksanaan atau pencapaian keempat amanat alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 ini.

Berikutnya, Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil, dan selaras berdasarkan undang-undang.” Dalam hal ini, Rakyat dan Pemerintah RI mesti memiliki satu sistem kontrol aliran dan penggunaan dana-dana ke daerah. Tanpa adanya sistem kontrol ini, penggunaan dana ke daerah-daerah sulit sinkron, sinergi, terpadu dan sederhana dalam rangka mencapai cita-cita Rakyat bersatu, berdaulat, adil dan makmur serta ekosistem Negara RI yang sehat dan lestari berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 

Oleh Komarudin Watubun

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita