• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Kedaulatan Pangan & Rakyat Papua

Krisis pangan sejak akhir abad 20 hingga awal abad 21 adalah sinyal dan indikator negara-negara rapuh (weak-state) atau negara tidak berdaya (state impotence). Sinyal krisis itu di Negara RI awal abad 21, antara lain, angka malnutrisi kronis dan akut sangat tinggi di Papua tahun 2013. Kementerian Kesehatan (2013) RI merilis laporan bahwa di Provinsi Papua, hampir separuh (40,08%) anak usia di bawah lima tahun “mengidap” stunting (pendek) untuk ukuran normal usia itu dan 14,80%  wasting  (anak kurus) akibat malnutrisi akut, situasi sangat buruk menurut kriteria Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization).

Malnutrisi kronis, rapuhnya akses pelayanan sanitasi, rapuhnya pasokan pangan dan lonjakan harga pangan adalah sinyal negara-negara rapuh dan pemerintah berbagai negara lalai melaksanakan tugasnya. Sekitar 70% negara miskin impor pangan dan 80% sekitar 845 juta penduduk lapar adalah para petani penggarap lahan skala kecil (Shaohua Chen et al, 2008; Martin Ravallion et al, 2008; UNDP, 2007:25). Awal abad 21, hampir 1 (satu) miliar penduduk dunia mencatat kelebihan berat badan (overweight), dan di zona lain sekitar 1 (satu) miliar penduduk mengidap manultrisi (kekurangan gizi) (John Farndon, 2007:47).

Graham Riches (2016:1-2) merilis laporan awal abad 21, kelaparan merapuhkan mitos negara kesejahteraan (welfare state) negara-negara industri selama ini. Sekitar 2,5 juta penduduk Kanada mendapat pasokan pangan dari bank-bank pangan karitas per tahun, tanpa respons kebijakan Pemerintah (CAFB, 1994); sekitar 30 juta warga Amerika Serikat sulit mendapat pasokan pangan sehat (The Bread for the World Institute, 1995:2); Selandia Baru merajut bank-bank pangan hibah akhir abad 20 (McGurk and Clark, 1993); Maret 1993, Melbourne Food Bank terbentuk di Australia, karena sekitar 10 ribu warga kota Melbourne, Australia, tidak memiliki cukup makanan. Sinyal-sinyal risiko ini juga terjadi di Negara RI awal abad 21.

Alinea IV Pembukaan UUD 1945 menugaskan Pemerintah Negara RI untuk menyejahterakan dan mencerdaskan Rakyat Negara RI, termasuk Rakyat Papua. Tanggal 11 Desember 2017, Presiden RI Joko Widodo merilis Instruksi Presiden No. 9/2017 tentang Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Strategi dan pendekatan pembangunan kedua provinsi ini berbasis budaya, wilayah adat, dan fokus pada Orang Asli Papua yang terdiri dari sekitar 312 suku, termasuk 2.868 suku di zona pedalaman Papua serta 268 bahasa daerah hingga awal abad 21.

Pemerintah membangun bendungan (Bendungan Tami) di Jayapura, Papua, untuk kawasan irigasi Koya—daerah program transmigrasi area pertanian seluas 2.119,36 ha. Karena kedaulatan pangan hanya dapat dicapai antara lain dengan mendirikan lumbung-lumbung pangan. Menurut Presiden RI Joko Widodo, kunci lumbung-lumbung pangan ialah air. Maka harus dibangun bendungan dan waduk (Setkab RI, 28/12/2017).

Sejak 42 ribu hingga 48 ribu tahun silam, Orang Asli Papua telah hidup di Papua (Richar Gillespie, 2002: 455-472). Suku-suku Papua, seperti Dani, Lani, Mee, Kamoro, Amungme, Sentani, Biak, Bauzi, Asmat, Kombai, Korowai, Yali, Damal, dan Nduga memahami ekologi jauh lebih baik dari teori dan pengetahuan ilmiah modern. Pengetahuan dan teori ilmiah modern hanya kognisi. Orang Asli Papua tidak hanya memiliki bangunan kognitif tentang alam, tetapi pola dan cara hidup orang-orang Papua selaras dengan alam, tidak digerakan oleh naluri dan emosi nilai ekonomi. Ratusan suku Papua berhasil merawat bumi dan keragaman-hayati. Pisang sudah dibudi-dayakan di wilayah dataran tinggi Papua sejak kira-kira 7 ribu tahun silam (T. P. Denham, et al 2003: 189-193).

Kita perlu belajar dari Jepang yang tahun 1941-1945 membangun “Poesat Tenaga Rakjat” di Jawa dan Sumatera. Meskipun program ini memasok kebutuhan perang Jepang, namun Rakyat, tanah, air, dan hutan-hutan bersatu dan saling-mendukung dalam sistem cincin-kehidupan (egg of sustainability). Ketika Belanda memblokade zona RI tahun 1946, RI mengirim beras (diplomasi beras) ke India. Kini Jepang merilis brand : “Cool Japan” berbasis menu khas Jepang ke berbagai negara (gastro-diplomacy)—identitas, gagasan, tradisi, kekuatan ekonomi, supremasi, cultural capital, natural capital, dan nilai Jepang disebarkan ke dunia melalui menu masakan seperti washoku dan sushi (J. Zhang, 2015:2; Sakamoto et al, 2011). Kedaulatan pangan selalu diukur dari pelestarian tradisi pangan Rakyat, ketersediaan pangan swa-sembada atau akses ke pasar-pasar daerah untuk Rakyat serta produksi pangan yang merawat nilai tradisi dan ramah-lingkungan (Rosset, 2006:xvi; Holt-Giménez et al, 2006).

Oleh Komarudin Watubun

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita