• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Ekonomi Digital & Generasi Muda

Oleh Komarudin Watubun

Sejak akhir abad 20 hingga awal abad 21, revolusi teknologi informasi (IT) menciptakan peluang-peluang baru bagi berbagai sektor usaha kreasi (industri kreatif), produk budaya (cultural goods), dan inovasi Rakyat di seluruh dunia, termasuk Negara RI. Paolo Sigismondi (2011:2) melabel sektor industri berbasis IT ini : “Soft Economy”. Karena modal utamanya bukan lagi lahan (land), modal fisik dan keuangan (capital) dan tenaga kerja (SDM), tetapi imajinasi, inovasi, keahlian, pengetahuan, kreasi, dan tradisi SDM yang bernilai ekonomis di berbagai Negara.

Presiden RI Joko Widodo menyebut arus baru ekonomi dunia berbasis IT itu : “digital economy”. “Ke depan digital economy memberikan kesempatan kepada anak muda. Lima tahun ke depan, ada peluang 130 miliar dollar AS di negara kita!” papar Presiden Joko Widodo kepada sekitar 1.000 generasi muda millenial pada acara ‘Enterpreneurs Wanted’ Senin pagi, 18 Desember 2017 di Gedung Sabuga, Kampus Institut Teknologi Bandung (ITB) Bandung, Jawa Barat (Setkab RI, 18/12/2017).

IT menciptakan peluang dan tantangan abad 21 bagi setiap Pemerintah dan Rakyat berbagai negara. Misalnya, lahir peluang demokratisasi kultur, bisnis, kesetaraan, dan e-commerce (niaga-elektronik). Di sisi lain, lahir pula perbuatan hukum baru karena karakter dasar e-commerce ialah “global, boderless, virtual, and anonymous” yang tentu saja memengaruhi hukum pajak, hukum kontrak, hukum hak cipta, hak kekayaan intelektual dan lain-lain. Selama ini, negara berdaulat seperti Negara RI, selalu memiliki batas wilayah kedaulatan dengan yurisdiksi hukumnya sebagai wujud kehadiran fisik suatu Negara-Bangsa.

Revolusi teknologi IT juga melahirkan kultur baru seperti niaga-elektronik melalui proses pembelian, tukar-menukar produk dan jasa, atau informasi melalui jaringan komputer dan internet. Berikutnya, lahir dan berkembang pula tender elektronik (e-procurement), belanja via elektronik (e-shops) dan lelang via elektronik (e-auctions) (Louis Gerstner, 2002:172; Beynon-Davies P., 2004).

Tercipta pula pola hubungan baru konsumen dan produsen, antara masyarakat, dan sektor bisnis seperti bisnis dengan bisnis melalui elektronik (B2), bisnis dengan konsumen (B2C), bisnis dengan karyawan (B2E), relasi bisnis dengan badan usaha negara (B2G), pemerintah dengan pemerintah (G2G), pemerintah dengan Rakyat (G2C), konsumen dengan konsumen (C2C), dan konsumen dengan sektor bisnis (C2B) (Paul Timmers, 2000:31).

Tahun 2025 diperkirakan bahwa Negara RI menjadi negara digital-economy terbesar di zona Asia Tenggara. Namun, tren itu masih terkendala oleh hambatan fisik dan non fisik, seperti terbatasnya akses Internet; isu coverage, speed (kecepatan), privasi, keamanan, pendidikan, dan kesenjangan berbagai zona dan kelompok masyarakat merupakan tantangan dan isu yang perlu ditangani terlebih dahulu oleh para pelaku digital economy.

Tanggal 21 Juli 2017, Presiden RI Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map E-Commerce) Tahun 2017-2019. Peraturan ini diundangkan tanggal 3 Agustus 2017 di Jakarta dan menjadi dasar hukum bagi program pendanaan, pajak, logistik, infrastruktur, keamanan siber, dan pendidikan dan sumber daya manusia.

Penjabaran dan pemanfaatan peraturan tersebut di atas harus dimulai dari pembentukan karakter SDM berdasarkan Pancasila untuk mencerdaskan kehidupan Bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Ini hal sangat pokok dan mendasar dalam kehidupan ber-Bangsa dan ber-Negara RI sejak awal abad 21. Program-program teknologi komunikasi dan informasi (ITC) harus dapat melipat-gandakan kapital dan perlindungan hak-hak dasar Rakyat berbasis pengetahuan, keahlian, inovasi, hak cipta, nilai budaya, tradisi, dan lain-lain. Pertama-tama ICT Negara RI harus mencerdaskan kehidupan Bangsa. Jika gagal, maka Rakyat sulit sejahtera.

Oleh Komarudin Watubun

Penerbit


ECO-DEMOKRASI

Demokrasi yang terpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dapat mengelola alam-alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa secara arif untuk kesejahteraan Rakyat dan sehat lestarinya ekosistem Negara, kecerdasan Bangsa, perlindungan segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah dan ketertiban dunia berdasarkan keadilan, kemerdekaan, dan perdamaian. Rakyat tidak hanya berpartisipasi dalam Pemilu, tetapi juga berpartisipasi dalam antisipasi krisis dan tantangan masa datang. Dalam hal ini, upaya-upaya membangun Negara adalah setiap keputusan dan program kerja yang berkaitan dengan sesuatu yang benyawa yakni Rakyat, bumi, air, dan kekayaan alam. Maka sehat atau tidaknya suatu praktek demokrasi dapat diukur dari jejak-ekologisnya (ecological footprint) pada ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal IPTEK

Berita