• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Sertifikat Tanah : Cegah Konflik & Lindungi Hak Rakyat

Presiden RI Joko Widodo merilis target menyelesaikan pembagian sertifikat tanah kepada Rakyat di Seluruh Negara RI tahun 2017-2019. Di Lapangan Bola Kampuse, Tangerang Selatan, Provinsi Banten Rabu 12 Oktober 2017, Presiden RI Joko Widodo telah memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang (Kepala Badan Pertanahan Nasional), Sofyan Djalil, untuk menyelesaikan pembagian sertifikat tanah di seluruh Negara RI.

Target tahun 2017, Pemerintah membagikan 5 (lima) juta sertifikat tanah Rakyat, tahun 2018 sebanyak 7 (tujuh) juta sertifikat tanah Rakyat, dan tahun 2019 sebanyak 9 (sembilan) juta sertifikat tanah Rakyat. Pada tahun 2025, Pemerintah memasang target penyerahan sertifikat tanah kepada Rakyat sudah selesai di seluruh Negara RI.

Presiden RI Joko Widodo merilis target kebijakan itu ketika menyerahkan sertifikat tanah kepada Rakyat sebanyak 1.082.950 sertifikat untuk 7 (tujuh) Provinsi pada hari Kamis 28 Desember 2017 di lapangan Masjid Raya Mujahidin, Pontianak, Kalimantan Barat (Setkab RI, 28/12/2017). Di Lapangan Pancasila, Simpang Lima, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Sabtu 23 Desember 2017, Presiden RI Joko Widodo menyerahkan secara serentak 705.194 sertifikat tanah untuk Rakyat pada lima provinsi--Sumatra Barat, Bengkulu, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sulawesi Tenggara (Setkab RI, 23/12/2017).

Target pembagian sertifikat tanah Rakyat itu antara lain mencegah sangketa lahan Rakyat. Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) melaporkan bahwa tahun 2016 terjadi 450 sengketa lahan di seluruh Negara RI atau dua kali lipat dari tahun sebelumnya (2015) sebanyak 252 konflik lahan.  KPA merilis enam provinsi dengan tingkat sengketa terbanyak sepanjang tahun 2016, yakni Jawa Timur 43 konflik, Jawa Barat 38, Sumatera Utara 36, Aceh 24, Riau 44, dan Sumatera Selatan 22 konflik.

Dr. Hubertus Ubur, sosiolog dan dosen pada Universitas Katolik (UNIKA) Atma Jaya – Jakarta, mengapresiasi program kebijakan Pemerintah yang membagi sertifikat tanah Rakyat di seluruh Negara RI. Alasannya, sertifikat adalah alat kontrol hukum atas tanah. Sertifikat adalah pengakuan, jaminan, dan perlindungan hukum dari Negara atas hak Rakyat pada satu lahan seperti hak kepemilikan, luas lahan, batas-batas lahan. “Kalau terjadi perebutan tanah, tinggal dibuka sertifikatnya, akan ketahuan siapa pemilik legal tanah itu. Sertifikat memastikan kepemilikan legal atas tanah,” papar Dr. Hubertus Ubur kepada Staging-Point.Com pada Kamis (21/12/2017).

Dr. Hubertus Ubur menyebut contoh penyelesaian konflik tanah di negara-negara Eropa. Sangketa tanah diselesaikan berdasarkan hukum tertulis. Selain program kebijakan sertifikat tanah Rakyat mencegah konflik, Dr. Hubertus Ubur melihat manfaat lain yakni mencegah aksi para spekulan tanah. “Banyak spekulan tanah yang memiliki tanah berhektar-hektar, tapi tidak jelas membayar pajaknya. Pada sisi lain, ada masyarakat sangat membutuhkan tanah untuk membangun rumah, membuka usaha, atau mempertahankan hidup. Presiden Joko Widodo membatasi ruang gerak para spekulan tanah itu,” ungkap Dr. Ubur.

Dalam perspektif sosiologi hukum, jelas Hubertus, kepemilikan sertifikat itu, bermanfaat dua hal. Pertama, berfungsi limitating, yaitu sertifikat membatasi kerakusan (ketamakan) para spekulan tanah. Kedua, berfungsi enabling yaitu memampukan Rakyat dengan melindungi nilai-nilai dari tanah-tanah Rakyat seperti nilai kultural, nilai historis, nilai sosial, nilai komersial atau ekonomis hingga nilai lingkungannya. 

Staging-Point,(07/01/2018)

 

Oleh Fens Alwino

Penerbit


Dollar AS vs Xi-Diplomacy

Perang dollar AS vs Xi-Diplomacy belum memicu ke arah resesi global (lihat grafik). Bagi Rakyat dan Pemerintah Negara RI, pilihannya ialah kemitraan atau kerjasama melahirkan tata tertib dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan serta ramah lingkungan. Ini amanat Pembukaan UUD 1945. Ini pula peluang dan tantangan bagi Negara RI yang kini menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB hingga tahun 2021. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita