• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Keamanan Siber dan Tugas Pemerintah

Komarudin Watubun

Tanggal 16 Desember 2017, Presiden RI Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 133 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara. Pasal 1 ayat (1) Perpres No.133/2017 menyatakan bahwa Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) merupakan badan Pemerintah non-kementerian di bawah Presiden RI dan bertanggungjawab kepada Presiden RI.

Targetnya ialah optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Siber dan Sandi negara RI. Dasarnya ialah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 : “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.” Perpres ini menimbang bahwa keamanan siber termasuk bidang pemerintahan yang perlu didorong dan diperkuat sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan mewujudkan keamanan nasional. Maka tugas utama BSSN ialah melaksanakan keamanan siber.

Pertanyaannya, bagaimana keamanan siber—teknologi informasi dan komonikasi (ITC)— yang memacu pertumbuhan ekonomi dan menjaga keamanan Negara RI sejak awal abad 21? Karakter dasar siber di seluruh dunia sejak akhir abad 20 yakni “global, borderless, virtual, and anonymous” yang mempengaruhi antara lain keamanan masyarakat, privasi, hukum pajak, kontrak, dan penerapan hukum hak cipta atau hak atas kekayaan intelektual. Sedangkan sistem hukum umumnya berbasis negara, batas wilayah, dan presensi fisik (jurisdiksi hukum) (Richard Doernberg et al, 2002; Dale Pinto, 2002; Richard Westin, 2000).

Di satu sisi, siber atau ICT dapat meningkatkan efisiensi aliran dan perputaran informasi, uang, barang, jasa, dan manusia dari satu zona pasar ke zona pasar lainnya. Di sisi lain, siber atau ICT dapat menjadi sarana efektif melakukan perbuatan melawan hukum. UU Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2008, misalnya, belum menyediakan sarana hukum efektif melindungi para pelaku sosial-ekonomi melalui ICT (siber), antara lain lembaga sertifikasi seperti Singapura menurut UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce sejak tahun 1998.

Di bidang ekonomi, bentuk-bentuk baru sarana dan dan pelaksanaan transaksi bisnis online seperti online banking, electronic payment systems dan electronic documentation merupakan perbuatan hukum baru yang membutuhkan kepastian dan perlindungan hukum negara. Khususnya bagi Rakyat, Pemerintah, dan pelaku usaha ecommerce di Negara RI, penerapan ketentuan hukum dokumen elektronik, informasi elektronik, dan hasil cetaknya, misalnya, perlu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan Bangsa Indonesia.

Alinea IV Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara RI ialah memajukan kesejahteraan umum, melindungi segenap Bangsa dan seluruh tumpah-darah, mencerdaskan kehidupan Bangsa, dan ikut serta menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka keamanan siber perlu mendukung pelaksanaan keempat tugas konstitusional Pemerintah RI. Kebutuhan urgen Bangsa Indonesia saat ini ialah siber mencerdaskan kehidupan Bangsa. Rakyat cerdas mampu menciptakan inovasi, kreasi dan modal sosial-ekonomi. Hoax tentu anti-kecerdasan dan korupsi informasi.

Isu keamanan dan kerahasiaan hanya satu dari banyak risiko siber atau ICT. Ahli komputer dan keamanan siber dari Illinois Institute of Technology (Amerika Serikat), Swapna Iyer (2011:1) melukiskan hal ini : “...using the internet means vulnerability to cyber attacks!” Karena tidak mudah menjaga keamanan dan kerahasiaan data, informasi, dan dokumen elektronik swasta, pribadi, dan pemerintah dari akses pihak tidak berwenang atau tidak sah.

Secara hukum, siber memicu risiko antara lain pembuktian dokumen elektronik; pengalihan hak-hak dan kewajiban para pihak secara elektronik dalam praktek e-shop, e-procurement, atau e-banking perihal keotentikan, keasilian, keabsahan, dan kelengkapan dokumen.

Isu lainnya ialah yurisdiksi hukum transaksi lintas negara perihal peraturan pelaksanaan, teritorial, jenis peraturan, kewarga-negaraan, kebangsaan, perlindungan kepentingan negara, dan prinsip umum yaitu setiap negara mempunyai jurisdiksi mengadili tindak kejahatan tertentu apabila kejahatan itu mengancam atau membahayakan masyarakat internasional.

Transaksi elektronik lintas-negara dan domestik tentu menghasilkan banyak informasi dan dokumen elektronik yang harus mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum, keamanan dan keaslian tanda-tangan elektronik, nama-alamat, electronic data interchange, pengarsipan, otomatisasi, digital signature, digitized fingerprint, retinal scan, password, dan PIN. Badan Siber dan Sandi Negara perlu melindungi hak Rakyat dan kepentingan Bangsa-Negara dalam hal ini. 

Oleh Komarudin Watubun

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita