• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Perlu ‘Big Data’ Industri Kreatif Negara RI

Presiden RI Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan delegasi World Intellectual Property Organization (WIPO) yang dipimpin Direktur Jenderal WIPO Francis Gurry di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa pagi, 19 September 2017. Francis Gurry menyinggung visi industri kreatif dari Presiden RI Joko Widodo dan WIPO siap bekerjasama dengan Pemerintah RI dalam rangka mewujudkan visi industri kreatif itu (Kemensetneg, 19/09/2017).

Visi industri kreatif berbasis hak properti intelektual perlu didukung oleh pengakuan, jaminan dan perlindungan hukum. Menurut Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Laoly, di negara-negara (industri) maju seperti Jepang, properti intelektual merupakan mesin pertumbuhan ekonomi negara. “Kita harus mengarah ke sana,” papar Menteri Yasonna Laoly (Kemensetneg, 19/09/2017).

Di sisi lain, Negara RI siap menjadi negara ke-100 yang meratifikasi Protokol Madrid, yaitu perjanjian internasional yang memungkinkan pemilik merk dagang untuk mencari pendaftaran di satu negara yang telah bergabung dengan Protokol Madrid dengan mengajukan aplikasi tunggal. Saat ini, Pemerintah RI telah menyiapkan Peraturan Presiden terkait hal tersebut. (Humas Kemensetneg, 19/9/2017).

Apakah Jepang dapat dijadikan model untuk mewujudkan visi industri kreatif Negara RI? Menurut Prof. Dr. Martani Huseini, Chairman Center for Innovative and Governance, sebagai suatu ide awal atau inisiatif gagasan Pemerintah itu baik, yang sulit ialah rohnya. Visi ekonomi kreatif sulit diwujudkan jika belum ada rohnya.

“Saya dulu mempunyai pemikiran saka sakti, satu kecamatan, kabupaten kota, satu kompetensi inti. Kalau di Jepang namanya one village, one program. Satu kecamatan, satu end product. Pengembangan industri kreatif di sini sekarang masih membingungkan. Basis point-nya mau diletakkan di mana? Karena di desa saat ini, ada anggaran Rp 1,4 M. Di desa, di kabupaten kota, ataukah di provinsi?”  papar Prof. Dr. Martani Huseini, Chairman Center for Innovative and Governance, di Gedung M, Lt. 2, FISIP UI, Depok (18/12/2017).

Oleh karena itu, Prof. Dr. Martani Huseini, memberi solusi bahwa langkah awal harus dibuat dulu big data tentang ekonomi kreatif Negara RI. “Semua ini harus dibuatkan big data dan harus menguraikan 3 pilar, yakni pertama, intangible asset: keuangan, mesin, tanah; kedua, tangible asset: teknologi, budaya kerja, dan branding; ketiga, pilar SDM (sumber daya manusia) : skill, attitude, knowledge. Jadi, ada strategic routing,” jelas Prof. Dr. Martani Huseini.

Berikutnya, pembuatan cluster industri. “Desa ini bawang putih, desa itu kakap putih, desa lainnya matoa. Ini namanya cluster industry. Kalau gede berada di ibukota kabupaten atau provinsi, namanya KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) untuk memberdayakan ekonomi lokal. Kalau ini semua tidak ada, ya no way. Idea dikasih konteks, maka jadilah informasi. Informasi ini dianalisis, maka jadilah big data. Sayangnya, ini semua sekarang gak ada,” lanjut Prof. Dr. Martani Huseini.

Staging-Point(09/01/2018)

Oleh Eko Budi Raharto

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita