• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Perlu ‘Big Data’ Industri Kreatif Negara RI

Presiden RI Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan delegasi World Intellectual Property Organization (WIPO) yang dipimpin Direktur Jenderal WIPO Francis Gurry di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa pagi, 19 September 2017. Francis Gurry menyinggung visi industri kreatif dari Presiden RI Joko Widodo dan WIPO siap bekerjasama dengan Pemerintah RI dalam rangka mewujudkan visi industri kreatif itu (Kemensetneg, 19/09/2017).

Visi industri kreatif berbasis hak properti intelektual perlu didukung oleh pengakuan, jaminan dan perlindungan hukum. Menurut Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Laoly, di negara-negara (industri) maju seperti Jepang, properti intelektual merupakan mesin pertumbuhan ekonomi negara. “Kita harus mengarah ke sana,” papar Menteri Yasonna Laoly (Kemensetneg, 19/09/2017).

Di sisi lain, Negara RI siap menjadi negara ke-100 yang meratifikasi Protokol Madrid, yaitu perjanjian internasional yang memungkinkan pemilik merk dagang untuk mencari pendaftaran di satu negara yang telah bergabung dengan Protokol Madrid dengan mengajukan aplikasi tunggal. Saat ini, Pemerintah RI telah menyiapkan Peraturan Presiden terkait hal tersebut. (Humas Kemensetneg, 19/9/2017).

Apakah Jepang dapat dijadikan model untuk mewujudkan visi industri kreatif Negara RI? Menurut Prof. Dr. Martani Huseini, Chairman Center for Innovative and Governance, sebagai suatu ide awal atau inisiatif gagasan Pemerintah itu baik, yang sulit ialah rohnya. Visi ekonomi kreatif sulit diwujudkan jika belum ada rohnya.

“Saya dulu mempunyai pemikiran saka sakti, satu kecamatan, kabupaten kota, satu kompetensi inti. Kalau di Jepang namanya one village, one program. Satu kecamatan, satu end product. Pengembangan industri kreatif di sini sekarang masih membingungkan. Basis point-nya mau diletakkan di mana? Karena di desa saat ini, ada anggaran Rp 1,4 M. Di desa, di kabupaten kota, ataukah di provinsi?”  papar Prof. Dr. Martani Huseini, Chairman Center for Innovative and Governance, di Gedung M, Lt. 2, FISIP UI, Depok (18/12/2017).

Oleh karena itu, Prof. Dr. Martani Huseini, memberi solusi bahwa langkah awal harus dibuat dulu big data tentang ekonomi kreatif Negara RI. “Semua ini harus dibuatkan big data dan harus menguraikan 3 pilar, yakni pertama, intangible asset: keuangan, mesin, tanah; kedua, tangible asset: teknologi, budaya kerja, dan branding; ketiga, pilar SDM (sumber daya manusia) : skill, attitude, knowledge. Jadi, ada strategic routing,” jelas Prof. Dr. Martani Huseini.

Berikutnya, pembuatan cluster industri. “Desa ini bawang putih, desa itu kakap putih, desa lainnya matoa. Ini namanya cluster industry. Kalau gede berada di ibukota kabupaten atau provinsi, namanya KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) untuk memberdayakan ekonomi lokal. Kalau ini semua tidak ada, ya no way. Idea dikasih konteks, maka jadilah informasi. Informasi ini dianalisis, maka jadilah big data. Sayangnya, ini semua sekarang gak ada,” lanjut Prof. Dr. Martani Huseini.

Staging-Point(09/01/2018)

Oleh Eko Budi Raharto

Penerbit


ECO-DEMOKRASI

Demokrasi yang terpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dapat mengelola alam-alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa secara arif untuk kesejahteraan Rakyat dan sehat lestarinya ekosistem Negara, kecerdasan Bangsa, perlindungan segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah dan ketertiban dunia berdasarkan keadilan, kemerdekaan, dan perdamaian. Rakyat tidak hanya berpartisipasi dalam Pemilu, tetapi juga berpartisipasi dalam antisipasi krisis dan tantangan masa datang. Dalam hal ini, upaya-upaya membangun Negara adalah setiap keputusan dan program kerja yang berkaitan dengan sesuatu yang benyawa yakni Rakyat, bumi, air, dan kekayaan alam. Maka sehat atau tidaknya suatu praktek demokrasi dapat diukur dari jejak-ekologisnya (ecological footprint) pada ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal IPTEK

Berita