• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Perlunya Program Edukasi “Pembangunan Berkelanjutan”

Setelah program pembangunan infrastruktur di seluruh Negara RI hingga tahun 2017, Presiden RI Joko Widodo merilis rencana program kerja tahun 2018 pada pembangunan Sumber Daya Manusia secara besar-besaran. “Kalau tidak kita mulai, kekuatan penduduk usia produktif kita yang 60% dari total penduduk Indonesia itu bisa hilang,” papar Presiden Joko Widodo usai Acara Penyerahan Sertifikat Kompetensi Pemagangan kepada peserta program pemagangan di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Bekasi, Jawa Barat, Rabu siang 27 Desember 2017 (Setkab RI, 27/12/2017).

Sejak akhir abad 20 hingga awal abad 21, berbagai negara melatih dan mendidik Sumber Daya Manusia (SDM) bidang pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Istilah ini berasal-usul dari kosa kata bahasa Latin sustinere dari akar kata kerja tenere yang bermakna menyangga, dan kata sus yang bermakna ke atas. Sehingga istilah sustainabilitas selalu bermakna menyangga, memelihara dan menjaga pertumbuhan (Onions, 1964: 2095).

Istilah “sustainabilitas” mulai populer sejak akhir 1980-an. Awalnya Desember 1983, Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-50, Javier Pérez de Cuéllar de la Guerra (asal Peru),  menunjuk Ibu Gro Harlem Brundtland, mantan Perdana Menteri Norwegia dan ahli bidang sains dan kesehatan masyarakat, memimpin komisi PBB, World Commission on Environment and Development (WCED) untuk mempersatukan konsep dan visi negara-negara anggota PBB tentang pembangungan berkelanjutan (sustainable development). Komisi akhirnya lebih pop disebut Komisi Brundtland yang merilis laporan Our Common Future pada Oktober 1987. Kemudian Desember 1987, Komisi Brundtland resmi dibubarkan oleh PBB (UN, 1991). 

Dokumen Our Common Future khusus merumuskan konsep sustainable development (SD) atau pembangunan berkelanjutan. Komisi Brundtland menyebut pembangunan berkelanjutan yakni “pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi akan datang memenuhi kebutuhannya” (Sustainable Development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs” (WCED, 1987: 8,43).

Dalam praktek kebijakan pemerintah, penjabaran visi pembangunan berkelanjutan mula-mula lahir dari ilmu dan sektor kehutanan di Jerman tahun 1713 yakni visi kebijakan kehutanan Nachhaltiger Ertrag yakni level eksploitasi atau produksi hutan atau tanaman yang perlu dijaga, dirawat, dan dipertahankan dengan membatasi jumlah panennya guna mencegah penyusutan, kehabisan atau penipisan sumber daya alamnya (Finn, 2009:3; Grober, 2007: 8-9).

Gagasan asal Nachhaltiger Ertrag mula-mula dirilis oleh von Carlowitz, Ketua Kantor Pertambangan Kerajaan Saxony (kini Jerman) pada tahun 1713. Von Carlowitz menulis Anweisung zur wilden Baumzucht (Sylvicultura Oeconomica edisi bahasa Latin) : “Daß man mit dem Holtz pfleglich umgehe” (1713:87), atau kita mengeksploitasi  hutan dan merawatnya. Von Carlowitz juga menulis: “wie eine sothane Conservation und Anbau des Holtzes anzustellen, daß es eine continuirliche beständige und nachhaltende Nutzung gebe“ (1713:105) atau upaya konservasi dan hutan lestari menghasilkan manfaat berkelanjutan, stabil, dan terus-menerus.

Karena manfaat hutan sangat besar bagi perekonomian dan lingkungan, maka Von Carlowitz menyarankan bahwa tata-kelola perekonomian Kerajaan Saxony harus selalu mencegah kelangkaan kayu dan kerusakan hutan. Jika kayu-kayu dari hutan sudah dipanen, harus tetap dirawat lagi agar pohon-pohon muda dapat tumbuh lagi di tempat hutan produksinya (von Carlowitz, 1713; Kasthofer, 1818). Sejak itu hingga awal abad 21, konsep, filosofi, dan visi Nachhaltiger Ertrag menjadi doktrin utama ilmu dan kebijakan kehutanan di seluruh dunia. Bahwa harus selalu tercapai keseimbangan antara konsumsi sumber daya alam dari hutan dengan reproduksi pohon atau kehutanan (Ehnert, 2009: 35-36).

Kini awal abad 21, mengapa perlu edukasi dan literasi kehutanan? Karena pohon-pohon atau hutan adalah satu dari pilar dasar pemulihan ekosistem global—biosfer, atmosfer, dan hidrosfer. Maka jenis keahlian, pengetahuan, sains, dan teknologi kehutanan harus benar-benar dikuasai, dilatih, dan diriset oleh SDM Negara RI sejak awal abad 21.

Awal 1970-an, ahli Club of Rome merilis laporan Limits of Growth. Kelompok ahli ini merilis saran perlunya keseimbangan skala global berkelanjutan tanpa kemerosotan mendadak dan tanpa kendali sumber-sumber daya alam; mampu melayani kebutuhan dasar seluruh Rakyat setiap negara (Grober, 2007: 8-9; Finn, 2009:3). Kondisi level pembangunan berkelanjutan tercapai, jika kelangsungan hidup manusia tidak melebihi daya-dukung ekosistem untuk melayani kebutuhan dasar manusia seperti air dan O2 dan meningkatkan kualitas hidup manusia.

Berikutnya, di Negara RI, Repetto et.al., (1989) dan World Bank (1994) mengkaji kinerja perekonomian RI tahun 1971-1984. Melalui net price method, Repetto et al. (1989) menganalisis penipisan cadangan mineral Indonesia. Repetto et al. (1989) mengkaji kinerja pembangunan RI tahun 1971-1984 berdasarkan penyusutan atau penipisan tiga aset sumber alam utama yakni hidrokarbon, hutan, dan tanah.

Hasilnya, deplesi aset sumber daya alam RI mengurangi rata-rata pertumbuhan ekonomi RI dari  7,1% pertahun menurut akunting nasional, menjadi rata-rata pertumbuhan berkelanjutan 4% per tahun menurut akunting lingkungan hidup; karena lebih dari sepertiga pertumbuhan ekonomi RI tahun 1971-1984 adalah hasil konsumsi sumber daya alam (natural capital). Kesimpulan Repetto et.al., (1989) didukung oleh Winter dan Nelson (1995).

Maka kini tiba saatnya, Pemerintah perlu fokus pada upaya edukasi dan literasi pembangunan berkelanjutan. Nilai-nilai sosial-ekonomi tidak intrinsik pada barang-barang atau jasa, tetapi hasil dari cara interaksi orang dengan lingkungannya. Maka nilai ekonomi adalah hasil pilihan dan tindakan manusia berbasis keahlian, sains, teknologi dan pengetahuan yang mewujudkan atau menjelmakan nilai-nilai dasar, yang bagi Bangsa Indonesia ialah Pancasila dan UUD 1945.

Daya-saing sosial-ekonomi SDM Amerika Serikat dan Tiongkok awal abad 21 sangat tinggi. Namun, jika diukur dari sisi kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan, khususnya SDM sehat, cerdas, kuat, adil, sejahtera dan damainya masyarakat dan sehat-lestarinya ekosistem negara, level Tiongkok ialah “warning”, seperti halnya Israel, dan bahkan Negara RI tahun 2015. Sedangkan posisi Amerika Serikat hanya menempati level stabil, bukan sustainabel (The Fund for Peace, 2016), seperti halnya Norwegia dan Finlandia yang sangat maju bidang edukasi dan literasi pembangunan berkelanjutan yang bersifat lintas-disiplin karena berkaitan dengan nilai sosial, nilai ekonomi, dan nilai lingkungan atau penyangga sistem kehidupan di planet bumi (Norgaard, 1994; Dale, 2001. Jucker, 2001).

Oleh Komarudin Watubun

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita