• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Perlu Evaluasi Kinerja Penerima Tunjangan Profesi Guru dan Dosen

Hari Kamis 30 November 2017 di Jakarta, Presiden RI Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No. 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018. Perpres ini merujuk UU No. 15 Tahun 2017 tentang APBN dan berdasar Pasal 4 (1) UUD 1945 tentang pemerintahan.  Anggaran pendidikan naik dari Rp 414.093 triliun tahun 2017 menjadi  Rp 444,131 triliun tahun 2018 dari total anggaran belanja Rp 2.220 triliun pada APBN Tahun Anggaran 2018.

Tunjangan profesi guru dan dosen naik sebesar 6% dari Rp 75,2 triliun tahun 2017 menjadi Rp 79,6 triliun tahun 2018. Rincian anggaran pendidikan APBN terbagi atas tiga bagian yakni Anggaran Pendidikan melalui belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 149,680 triliun; Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 279,450 triliun; dan Anggaran Pendidikan melalui Pembiayaan sebesar Rp 15 triliun.

Tahun 2009, tunjangan profesi guru dan dosen diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2005. Bahwa Guru dan Dosen, guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidik dan/atau memiliki jabatan akademik profesor dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perlu diberi tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan atau tunjangan kehormatan.

Kenaikan anggaran pendidikan tahun 2018, termasuk kenaikan tunjangan profesi guru dan dosen, bertepatan dengan Presiden RI Joko Widodo merilis program khusus pembangunan Sumber Daya Manusia secara besar-besaran. Program SDM Negara RI ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo usai Acara Penyerahan Sertifikat Kompetensi Pemagangan kepada peserta program pemagangan di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Bekasi, Jawa Barat, Rabu siang 27 Desember 2017 (Setkab RI, 27/12/2017).

Sebelumnya, pada kuliah umum dalam rangka Dies Natalis ke-68 Universitas Gadjah Mada hari Selasa pagi 19 Desember  di Graha Sabha Pramana UGM, Yogyakarta, Presiden RI Joko Widodo merilis harapan : “Sungguh saya berharap pendidikan tinggi mampu meningkatkan perannya sebagai bagian penting dari ekosistem untuk mengembangkan kewirausahawan, mencetak sociopreneur.” (Setkab RI, 19/12/2017).

Menurut Agustinus Bandur Ph.D, peningkatan anggaran pendidikan bukan hanya merupakan tanggungjawab pemerintah memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 tentang anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN, tetapi juga bentuk komitmen Pemerintah memajukan ilmu (sains), pengetahuan dan teknologi.

Agustinus Bandur PhD melihat bahwa Presiden RI Joko Widodo hendak meletakan fondasi membangun Negara RI kuat berbasis sains, pengetahuan dan teknologi. “Pemberian tunjangan merupakan bentuk penghargaan pemerintah atas profesi guru dan dosen,” papar pria lulusan The University of Newcastle, Australia, tahun 2008 itu kepada Staging-Point.Com di Lantai 8 Kampus Anggrek BINUS, Senin (8/1/2018). Di Australia, menurut Agustinus Bandur PhD, dosen Senior Lecturer (Lector) digaji $90 ribu – $100 ribu dollar Australia per tahun. Di Negara RI, dosen Lector digaji jauh di bawah standar Australia ini. Doktor sains di Negara RI menerima gaji lebih rendah daripada Doktor sains di Australia.  

Agustinus Bandur, PhD menyarankan bahwa program tunjangan profesi guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non-PNS serta dosen disertai evaluasi. “Pemberian tunjangan harus linear dengan peningkatan mutu pendidikan dan profesionalitas guru dan dosen. Sekolah-sekolah dan peserta didik yang tidak mengalami peningkatan mutu pasca menerima tunjangan, harus dievaluasi. Reward diberikan kepada pihak-pihak yang melakukan perbaikan,” papar Agus.

Saat ini, syarat dosen penerima tunjangan hanya melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi (kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai amanat Pasal 1 ayat (9) UU No. 12 Tahun 2012), dengan beban-kerja sekurang-kurangnya 12 Satuan Kredit Smester (SKS) pada setiap semester di Perguruan Tinggi tempat ia bekerja sebagai Dosen PNS DPK (dipekerjakan)/Dosen Tetap Yayasan. Syarat lainnya yaitu dosen penerima tunjangan menulis karya pada jurnal ilmiah internasional. 

Guru PNS penerima tunjangan tahun 2018 berjumlah 257.209 orang dengan anggaran tunjangan sebesar Rp 11, 6 triliun. Dana tunjangan ini disalurkan melalui Kementerian Agama. Tunjangan lainnya sebanyak Rp 4,9 triliun disalurkan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada 222.204 guru Non-PNS Kemendikbud dan tunjangan Rp 4,8 triliun disalurkan melalui Kementerian Agama kepada 213.654 guru Non-PNS yang lulus sertifikasi.

(Staging-Point.com/2018/01/12)

Oleh Fens Alwino

Penerbit


Dollar AS vs Xi-Diplomacy

Perang dollar AS vs Xi-Diplomacy belum memicu ke arah resesi global (lihat grafik). Bagi Rakyat dan Pemerintah Negara RI, pilihannya ialah kemitraan atau kerjasama melahirkan tata tertib dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan serta ramah lingkungan. Ini amanat Pembukaan UUD 1945. Ini pula peluang dan tantangan bagi Negara RI yang kini menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB hingga tahun 2021. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita