• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Maluku & Papua : “The Paradox of Plenty”?

Label ‘the paradox of plenty’ lazimnya dialamatkan pada zona-zona yang kaya bahkan berlimpah sumber alam seperti bahan bakar fosil – minyak, gas, dan batu-bara—dan mineral-mineral lainnya, namun Rakyatnya terjebak dalam kemiskinan dan/atau konflik akut (Richard Auty, 1993; Jeffrey Sachs et al, 1995; Anthony J. Venables, 2016: 161-184; Michael L. Ross,  2015: 239-259). Misalnya, booming minyak negara Iran, Venezuela, Aljazair, Nigeria, dan bahkan Negara RI tahun 1970-an, menurut hasil riset empirik Terry Lynn Karl (1997), tidak otomatis mensejahterakan Rakyat. Ini paradoks : kaya sumber alam, namun Rakyat miskin.

Kini kita melihat kondisi Negara RI awal abad 21. Hingga September 2017, penduduk miskin Negara RI berjumlah 26,58 juta orang atau sekitar 10,12% dari total penduduk RI. Jumlah itu berkurang 1,19 juta warga miskin dari jumlah penduduk miskin Maret 2017 sebanyak 27,77 juta orang. Begitu laporan Biro Pusat Statistik (BPS) Nasional pada September 2017. Penduduk miskin merupakan penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan (Setkab RI, 2/1/2018).

Persentase penduduk miskin terbesar (21,23%) hidup dan tinggal di wilayah Pulau Maluku dan Papua. Persentase penduduk miskin terendah (6,18%) tinggal dan hidup di Pulau Kalimantan. Jumlah penduduk miskin terbesar (13,94 juta orang) hidup dan tinggal di Pulau Jawa; jumlah penduduk miskin terendah (0,98 juta orang) berada di Pulau Kalimantan.

Pada tahun 2015, menurut Biro Pusat Statistik (BPS) Maluku tahun 2015, Provinsi Maluku yang berpenduduk 1,6 juta jiwa, 18,84% atau sekitar 307.000 jiwa adalah penduduk miskin dan menempati urutan ke-4 setelah Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) (BPS Maluku, 2015). Jadi, sejak 2015 hingga akhir 2017, persentase penduduk miskin terbesar masih terdapat di zona kawasan timur Negara RI—NTT, Papua, dan Maluku.

Akhir 2014, Kementerian Kelautan dan Perikanan merilis laporan bahwa illegal fishing di perairan Maluku merugikan negara sekitar Rp 40 triliun per tahun. Analisis data satelit saat itu menunjukkan bahwa sekitar 8.484 unit kapal tanpa izin operasi diduga melakukan illegal fishing di Laut Arafura, Maluku. Pada tahun 2014, satu kapal ilegal, misalnya, mengangkut 7 (tujuh) kali berton-ton ikan seperti ikan Hiu Martil dan Hiu Koboi, dan udang beku yang dicuri dari perairan Arafura, Maluku, sehingga merugikan Negara RI, khususnya nelayan-nelayan dan Rakyat Maluku, sekitar Rp 70 miliar (Setkab RI, 15/1/2015).

Saul Bernard Cohen (2014: 331) menulis bahwa telah sirna pesona Kepulauan Maluku, negeri asal-usul rempah sangat mahal abad 15 – 18 M, yang menggerakan pasar global, jaringan keuangan, asuransi, dan pasar saham di Eropa;  karena Kepulauan Maluku tidak lagi penting secara ekonomi dan agrikultur. Tentu Cohen keliru. Sebab Maluku sangat kaya keragaman-hayati, ikan, emas, minyak, gas dan mineral strategis lainnya. Kini sebanyak 15 blok Migas dikelola oleh investor asing di Maluku.

Begitu pula Papua. Sejak awal abad 16 M, zona Papua sudah dilukiskan sebagai ‘The Island of Gold’ atau Pulau Emas oleh para musafir dan kolonialis asal Spanyol. Zona Papua sangat kaya bijih mineral dan lain-lain seperti batubara, gambut, aluminium, nikel, kronium, kobalt, besi, timah, mangan, merkuri, timbel, tungsten, dan seng. Sedangkan mineral industri di Papua ialah asbes, grafit, marmer, mika, opal, fosfat, kuarsa, dan talek (David I. Groves, 2005). Sejak 1967 hingga akhir 2017, emas dan tembaga dikeruk oleh Freeport dari perut bumi Papua. Tahun 2017, Freeport mengekspor 921.000 ton konsentrat tembaga dari Grasberg (Papua), pertambangan tembaga ke-2 terbesar di dunia (Wilda Asmarini/Reuters,  11/1/2018).

Namun, zona Papua dan Maluku hingga hari ini seakan-akan memperkuat tesis dan ramalan : ‘the paradox of plenty’ tersebut di atas. Hingga akhir 2016, sekitar 185.223 nelayan tersebar di 11 kabupaten dan kota Maluku; sarana penangkapan tersedia sebanyak 88.278 unit dan armada penangkapan sebanyak 59.158 unit (Jimmy Ayal/Antara, 31/12/2017). Upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI membantu 134 kapal untuk koperasi nelayan Maluku di kantor Pelabuhan Perikanan Nasional (PPN) Ambon, Rabu Desember 2017, termasuk solusi ‘the paradox of plenty’. Koperasi merupakan wadah sosial-ekonomi Rakyat kita sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. Maka perlu ada pendidikan koperasi bagi Rakyat khususnya nilai dan manfaat koperasi untuk pemulihan dan penguatan ekonomi keluarga.

Oleh Komarudin Watubun

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita