• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Materi SARA Medsos Berisiko Seret Isu Sangat Tabu Pada Pilkada

Sebanyak 171 daerah (13 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten) di Negara RI akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada tahun 2018. Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 1 Tahun 2017, pelaksanaan Pilkada diawali oleh pendaftaran calon—dari partai politik dan perseorangan (independen)—periode tanggal 8 – 10 Januari 2018. Tanggal 15 Februari – 26 Juni 2018, masa kampanye dan debat publik Pilkada 2018; tanggal 24-26 Juni 2018, masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye; tanggal 27 Juni 2018, masa pemungutan dan perhitungan surat suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan tanggal 28 Juni – 9 Juni 2018, masa rekapitulasi hasil perhitungan suara oleh KPU.

Perihal pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018, pada Puncak Perayaan Hari Ulang Tahun ke-51 Angkatan Muda Siliwangi (AMS) di Gedung Merdeka Kota Bandung, Kamis (28/12/2017) pagi, Presiden RI Joko Widodo merilis pesan, “Saya titip negara ini negara besar, jangan sampai pemilihan gubernur, pemilihan bupati, pemilihan wali kota, apalagi nanti menginjak pemilihan Presiden 2019, jangan sampai pilihan berbeda karena demokrasi yang kita jalankan menjadi pecah, tidak rukun lagi, jangan!” (Setkab RI, 28/12/2017).

Pesan serupa disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo di depan peserta kuliah umum di Gedung B Aula Universitas Muhammadiyah Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (8/1/2018) siang, “Indonesia adalah negara besar, yang memiliki 17 ribu pulau, 714 suku, dan 1.100 lebih bahasa daerah yang berbeda-beda. Itulah kebinekaan yang dianugerahkan Allah pada kita yang patut dan perlu kita syukuri atas kodrat Bangsa Indonesia sebagai Bangsa yang multikultural, berbeda-beda budayanya, berbeda adat istiadat, berbeda-beda tradisi-tradisi. Dengan apa kita mengelola ini? Dengan apa kita mengikatnya? Dengan Politik Kebangsaan. Walaupun berbeda-beda kita tetap bersatu untuk mencapai cita-cita kemerdekaan kita.”  (Setkab RI, 8/1/2018). Karena itu, menurut Presiden RI Joko Widodo, dalam 11 Pilkada di NTT tahun 2018, jangan sampai Rakyat dibawa-bawa dalam pesta demokrasi ke dalam isu-isu SARA (Suku, Ras, Agama, Antargolongan), yang saling fitnah, saling mencela, dan saling mencemooh.

Menurut Ketua Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia (UI), Julian Aldrin Pasha, MA., PhD, isu SARA merupakan hal sensitif dan bukan komoditas isu Pilkada. “Hal sensitif seperti konflik suku, agama, ras atau etnik, aliran golongan tidak boleh dijadikan sebagai komoditas politik sebagai isu di Pilkada. Karena bisa menimbulkan biaya politik sangat mahal. Penggunaan materi medsos yang memanfaatkan perbedaan SARA berisiko menyeret dalam isu yang sangat tabu. Risikonya sangat tinggi bagi Bangsa Indonesia. Dalam hal ini, mungkin Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Negara menghimbau masyarakat demi menjaga integritas Bangsa NKRI,” papar Julian Aldrin Pasha, MA, PhD kepada Staging-Point.Com di ruang kerjanya, Lantai 2 Gedung Ilmu Politik, FISIP Universitas Indonesia (UI), Depok (10/1/2018).  

Julian Aldrin Pasha, MA., PhD menyebut pengalaman Tiongkok mengontrol konten, akses, atau terhadap informasi yang disajikan oleh medsos. “Memang Republik Rakyat Tiongkok merupakan negara otoriter. Tetapi saya kira, itu sangat efektif dan positif dalam rangka keamanan nasional. Medsos harus dikontrol sedini mungkin. Bukan berarti ini selalu dianggap sebagai pelanggaran spionase atau pelanggaran HAM. Caranya adalah semua pemiliknya dapat teregistrasi dengan baik, tidak berbenturan dengan demokrasi atau melanggar hak-hak Rakyat mendapat informasi publik. Jangan dibiarkan akun anonim tetap hidup leluasa,” ujar Julian Aldrin Pasha, MA., PhD.

Pertimbangan lain kontrol medsos, menurut Julian Aldrin Pasha, MA., PhD, banyak orang di Indonesia memanfaatkan keran informasi dan ruang publik tanpa fakta atau bukti. Maka perlu ada registrasi akun Instragram, Facebook, dan medsos lainnya. Apalagi, konstituen atau masyarakat tentu berharap agar tahun 2018 dan 2019 aman dan harus menghadirkan suasana Pilkada dan Pilpres yang lebih mengedepankan kepentingan Rakyat, bukan kepentingan partai politik per se, bukan kandidatnya saja. Jika ada hal sensitif berisiko konflik dalam Pilkada, harus merujuk ke aturan main dari KPU, Bawaslu, dan Panwas yang didukung oleh aparat Kepolisian Negara RI dalam pengamanan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan amanat Undang-undang (UU). 

(Staging-Point.com/2018/01/23)

 

Oleh Eko Budi Raharta

Penerbit


ECO-DEMOKRASI

Demokrasi yang terpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dapat mengelola alam-alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa secara arif untuk kesejahteraan Rakyat dan sehat lestarinya ekosistem Negara, kecerdasan Bangsa, perlindungan segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah dan ketertiban dunia berdasarkan keadilan, kemerdekaan, dan perdamaian. Rakyat tidak hanya berpartisipasi dalam Pemilu, tetapi juga berpartisipasi dalam antisipasi krisis dan tantangan masa datang. Dalam hal ini, upaya-upaya membangun Negara adalah setiap keputusan dan program kerja yang berkaitan dengan sesuatu yang benyawa yakni Rakyat, bumi, air, dan kekayaan alam. Maka sehat atau tidaknya suatu praktek demokrasi dapat diukur dari jejak-ekologisnya (ecological footprint) pada ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal IPTEK

Berita