• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


4 PROGRAM SOLUSI GIZI BURUK DI PAPUA

Hingga Januari 2018, terdapat 10 daerah seperti Kabupaten Yahukimo, Asmat, Tolikara, dan Pegunungan Bintang di Provinsi Papua, berisiko KLB (Kejadian Luar Biasa) gizi buruk. Begitu hasil pantauan Pemerintah RI. Pers internasional dan dalam negeri menyoroti ratusan anak di Kabupaten Asmat terserang campak dan gizi buruk sejak September 2017 - Januari 2018. Sebanyak 65 korban meninggal akibat gizi buruk, 4 anak lainnya meninggal karena campak, dan 1 orang meninggal karena tetanus (Reuters, 17/1/2017; ABC, 17/1/2018).

Hari Selasa 23 Januari 2018, Presiden RI Joko Widodo memanggil Gubernur Papua Lukas Enembe, Bupati Asmat Elisa Kambu, dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Wentius Nimiangge ke Istana Kepresidenan Bogor (Jawa Barat) untuk memutuskan solusi KLB campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua. Presiden RI Joko Widodo didampingi oleh Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (Setkab RI, 24/1/2018).

KLB gizi buruk dan wabah-wabah penyakit lainnya sekilas memperlihatkan paradoks dan ironi. Ironi karena tragedi ini acapkali terjadi di Papua justeru sejak penerapan UU Otonomi Khusus Tahun 2001 dengan dukungan dana triliunan rupiah. Misalnya, lebih dari 55 warga meninggal dan 112 orang sakit di Kabupaten Yahukimo tahun 2005. Akibat kelaparan dan gizi buruk. Di sisi lain, Pemerintah Pusat kini membangun banyak infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan, dan jembatan yang memperlancar arus manusia, barang, dan jasa di Papua.

KLB gizi buruk, wabah penyakit dan nestapa sosial-ekonomi di Papua juga  memperlihatkan keadaan paradoks. Nestapa sosial-ekonomi terjadi justru di zona sangat kaya sumber daya alam. Zona Papua kaya bijih mineral dan lain-lain seperti batubara, gambut, aluminium, nikel, kronium, kobalt, besi, timah, mangan, merkuri, timbel, tungsten, dan seng. Mineral industri di Papua ialah asbes, grafit, marmer, mika, opal, fosfat, kuarsa, dan talek (D. I. Groves, 2005).

Di sisi lain, hasil survei Pemerintah (2014) menyebutkan bahwa Rakyat Provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Lampung paling banyak mengalami kekurangan kalori dan protein. Pemicunya ialah kemiskinan, rapuh kesehatan dan pendidikan, serta kurangnya pasokan air bersih dan pangan. Data Biro Pusat Statistik (BPS) September 2017 menyebutkan bahwa persentase penduduk miskin terbesar (21,23%) hidup dan tinggal di wilayah Maluku dan Papua. Persentase penduduk miskin terendah (6,18%) tinggal dan hidup di Kalimantan. Jumlah penduduk miskin terbesar (13,94 juta orang) hidup dan tinggal di Pulau Jawa; jumlah penduduk miskin terendah (0,98 juta orang) berada di Pulau Kalimantan.

Kini tiba saatnya, kita belajar dari program pemberantasan nyamuk malaria tahun 1958-2961 di Papua. Program ini berhasil memberantas wabah malaria di Papua. Meskipun sarana terbatas. Namun, petugas kesehatan yang digaji oleh kolonialis Belanda, memasuki zona pedalaman Papua dengan motor tempel dan jaringan SSB. Tidak ada sarana telepon kecuali bantuan UNICEF. Pegawai kesehatan menghargai adat masyarakat seperti tempat-tempat keramat, rumah adat, alat-alat perang, dan lain-lain. Di sisi lain, peraturan (ordonantie) sangat ketat diterapkan, misalnya, masyarakat yang menolak program pemberantasan nyamuk malaria, didenda atau penjara tiga bulan. Program ini berhasil dan Papua bebas malaria.

Kini Presiden RI Joko Widodo merilis rencana solusi KLB gizi buruk dan wabah melalui rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang di Kabupaten Astmat dan zona lain di Provinsi Papua. Pilihannya ialah pertama, merevitalisasi kearifan lokal seperti nilai-nilai adat suku-suku, hubungan adat antara suku, dan nilai adat antara daerah; konservasi dan proteksi kearifan-kearifan lokal dan pengetahuan lokal khususnya yang merawat ekosistem; kedua,  melindungi hak-hak ulayat dan hak-hak dasar Rakyat di seluruh Papua; ketiga, sinergi pemerintah, swasta dan Rakyat di berbagai daerah hingga pelosok atau zona-zona perbatasan dalam program-program pembangunan berkelanjutan; dan keempat, edukasi Sumber Daya Manusia Papua seperti edukasi berbasis alam bidang agrikultur, sosial, ekonomi, kesehatan, lingkungan, dan lain-lain guna tercipta kesetaraan, kesejahteraan, dan keadilan di semua level kehidupan masyarakat Papua. 

(Staging-Point.com/2018/01/30)

Oleh Komarudin Watubun

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita