• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Nilai Strategis Proyek Kerjasama Infrastruktur RI-Jepang

Sekitar 45 menit Jumat (19/1/2018) pagi di Istana Kepresidenan Bogor (Jawa Barat), Presiden RI Joko Widodo menerima Delegasi Khusus Perdana Menteri (PM) Jepang, Toshihiro Nikai, Presiden Liga Parlemen Jepang-Indonesia. “Kami sepakat untuk segera menyelesaikan kerjasama infrastruktur yang ada. Dan saat itu saya menyampaikan agar kita cepat-cepat menyelesaikan proyek kerjasama yang telah kita sepakati,” papar Presiden RI Joko Widodo yang didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Utusan Khusus Presiden RI untuk Jepang, Rahmat Gobel (Setkab RI, 19/1/2018).

Pada pertemuan itu, Mr. Hiroto Izumi, Special Advisor for Prime Minister (Jepang), melaporkan 6 (enam) proyek kerjasama infrastruktur RI-Jepang kepada Presiden RI Joko Widodo. Keenam proyek kerjasama RI-Jepang bidang infrastruktur tersebut yaitu pertama, Pelabuhan Patimban, Subang (Jawa Barat), yang ground breaking akan dilakukan Mei 2018; kedua, MRT fase 1, jalur Timur Barat sedang ditetapkan konsultannya; ketiga, pembangunan proyek kereta semi-cepat Jakarta-Surabaya; keempat, Pembangunan Tol Sumatera, ruas jalan dari Padang hingga Pekanbaru; kelima,  pelaksanaan eksploitasi dan eksplorasi Blok Masela; dan keenam, Proyek Perikanan di Pulau-pulau terluar seperti Natuna dan Morotai (PresidenRI.go.id, 19/1/2018).

Dr Ganewati Wuryandari, MA, Kepala Pusat Penelitian Sumber Daya Regional, melihat sejumlah manfaat dan nilai strategis dari kerjasama RI-Jepang bidang pembangunan infrastruktur. “Prioritas Pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga tahun 2017 adalah pembangunan infrastruktur. Proyek-proyek kerjasama RI-Jepang sekarang adalah proyek-proyek bermodal besar. Sedangkan kita tidak mempunyai uang. Kita membutuhkan bantuan negara lain berupa pinjaman jangka panjang berbunga lunak atau BOT (build operation transfer). Kita juga sudah berpengalaman 60 tahun bekerjasama dengan Jepang yang banyak membantu pembangunan ekonomi kita. Itu berlanjut sampai sekarang. Ini termasuk nilai strategisnya,” papar Dr Ganewati Wuryandari, MA, alumus Hubungan Internasional (S2) Monash University (Australia) kepada Staging-Point.com, Jumat (26/1/2018) di Widya Graha lantai 4, LIPI, Jakarta.

Dr Ganewati Wuryandari, MA, juga melihat nilai geostrategis dari kerjasama pembangunan infrastruktur RI-Jepang. “Pilihan kerjasama pembangunan infrastruktur RI-Jepang juga bernilai strategis ke depan. Kita melihat Tiongkok menawarkan bantuan pinjaman pembangunan infrastruktur melalui program One Belt, One Road. Kita tidak hanya bergantung pada satu negara seperti Tiongkok. Karena negara penerima bantuan pinjaman biasanya mudah ditekan. Tapi, kita mempunyai posisi tawar-menawar kuat. Jepang dan Tiongkok bersaing secara politik. Ini pula nilai game-strategy kita,” ungkap Dr. Ganewati Wuryandari, alumnus jurusan Hubungan Internasional (S3) Western Australia University (Australia).

Tanggal 24 Oktober 2014, 21 negara Asia menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) on Establishing the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) di Beijing (Tiongkok), untuk mendanai dan memfasilitasi pembangunan infrastruktur negara-negara Asia sepanjang Jalur Sutera (Silk Road). MoU ini memotorisasi modal AIIB senilai 100 miliar dollar AS dan modal awal 50 miliar dollar AS dengan paid-in ratio sebesar 20%. Negara penanda-tangan MoU AIIB ialah Bangladesh, Brunei, Kamboja, Tiongkok, India, Kazakhstan, Kuwait, Laos, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Oman, Pakistan, Filipina, Qatar, Singapura, Sri Lanka, Thailand, Uzbekistan dan Vietnam (Moser, 2016:1; Callaghan, et al 2016: 118,122).

Negara RI tidak menandatangani MoU AIIB tahun 2014 di Beijing (Tiongkok). Di Istana Kepresiden Bogor (Jawa Barat), Minggu (15/1/2017), Presiden RI Joko Widodo dan PM Jepang, Shinzo Abe, menghasilkan kesepakatan kerjasama kedua negara dalam bidang pembangunan infrastruktur jalan kereta api cepat Bandung-Jakarta sejauh 150 km dengan biaya sekitar 4,5 miliar dollar AS dan sektor-sektor infrastruktur lainnya di Negara RI. Keduanya juga membahas level baru ancaman nuklir Korea Utara dan risiko konflik di Laut Cina Selatan (Reuters, 15/1/2017; 10/10/2017).

Tiongkok mengklaim seluruh zona Laut Cina Selatan yang merupakan jalur perdagangan senilai 5 (lima) triliun dollar AS per tahun. Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam juga mengklaim atas beberapa bagian zona Laut Cina Selatan. “The issue of South China Sea has drawn the attention of the international community and directly affects the peace in the region. Japan will actively encourage cooperation in maritime security and the development of the remote islands in Indonesia,” papar PM Abe dalam jumpa pers di Bogor (Jawa Barat) (Reuters, 15/1/2017).

RI tidak terlibat dalam sangketa Laut Cina Selatan, kecuali klaim Tiongkok atas wilayah perairan sekitar Kepulauan Natuna. “Kepada Jepang, kita juga memberi proyek pembangunan infrastruktur di pulau terluar, tidak hanya Morotai, tapi juga Natuna. Itu pulau-pulau strategis bagi RI. Kita menghadirkan kerjasama dengan Jepang di sana. Ini ada kepentingan strategisnya. Karena kita juga menghadapi isu perbatasan dengan Tiongkok, yakni Pulau Natuna. Jadi, di sini pula nilai strategis kerjasama RI-Jepang bidang infrastruktur,” papar Dr. Ganewati Wuryandari, Kepala Pusat Penelitian Sumber Daya Regional LIPI di Jakarta.

Di sisi lain, menurut Dr. Ganewati Wuryandari, kerjasama pembangunan infrastruktur RI-Jepang harus terkontrol, terarah, dan terukur. Alat kontrolnya ialah nilai dan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan dari proyek kerjasama tersebut. “Meskipun dananya berasal dari dana asing, namun kita jangan dirugikan dan tidak menjadi alat investor asing. Misalnya, pembangunan infrastruktur Patimban, jangan cuma memuluskan ekspor-impor Jepang, tetapi utamakan ekspor-impor kita. Proyeknya mesti menyerap tenaga kerja lokal dan jangan meminggirkan masyarakat lokalnya. Pemerintah harus merilis program kebijakan khusus agar kegiatan proyek-proyek itu jelas benefitnya bagi masyarakat daerah dan harus benar-benar ramah-lingkungan,” tegas Dr. Ganewati Wuryandari.

Program kerjasama pembangunan infrastruktur RI-Jepang memasuki fase konkrit. Saat bertemu Presiden RI Joko Widodo di Hotel Diamond, Manila (Filipina), Minggu sore (12/11/2017), Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, telah menyampaikan komitmen untuk terus berpartisipasi dalam proyek-proyek infrastruktur seperti Pelabuhan Patimban, terowongan Mass Rapid Transit (MRT), terowongan tol Sumatera, dan sejumlah proyek infrastruktur lainnya di Negara RI (Setkab RI, 12/11/2017). 

(Staging-Point.com/2018/02/03)

Oleh Eko Budi Raharta

Penerbit


Ekonomi RI & Potensi Resesi AS

Akhir 2018, Pemerintah RI siap menanda tangan kesepakatan investasi dan perdagangan bebas dengan Swiss, Liechtenstein, Norwegia dan Iceland (negara EFTA). Total nilai perdagangan RI-EFTA tahun 217 mencapai 2,4 miliar dollar AS dengan surplus sekitar 212 juta dollar AS. (Bernadette Christina Munthe/Reuters, 24/11/2018). Berikutnya, awal November 2018, Pemerintah RI berupaya menyepakati ekspor senilai 1,5 miliar dollar AS CPO per tahun ke Pakistan (Reuters, 8/11/2018). Total produksi minyak sawit RI tahun 2018 mencapai 42 juta ton (Fransiska Nango, 2/11/2018). Di Jakarta, perusahan Korea Selatan, seperti Parkland, LS Cable & System Asia Ltd, Sae-A Trading, Taekwang Industrial Co Ltd, World Power Tech and InterVet, Hyundai Engineering & Construction Co Ltd, Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd, Midland Power Co Ltd, POSCO Engineering & Construction Co Ltd and Hyundai Engineering Co Ltd, membuat 15 MoU dan 6 komitmen investasi di Negara RI (Reuters, 11/9/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita