• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Terapkan UU Investasi 2007 Untuk Alih-Teknologi

Presiden RI Joko Widodo menerima Delegasi Utusan Khusus Perdana Menteri Jepang, Toshihiro Nikai, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat pagi (19/1/2018) pagi. Kunjungan ini merupakan bagian dari perayaan 60 tahun hubungan RI-Jepang. Pada kesempatan itu, Hiroto Izumi, Penasehat Khusus Perdana Menteri (Jepang) Bidang Infrastruktur, melaporkan 6 (enam) proyek kerjasama infrastruktur RI-Jepang kepada Presiden RI Joko Widodo (Setkab RI, 19/1/2018).

April 2015, Presiden RI Joko Widodo mengadakan kunjungan ke Tokyo, Jepang. Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, membahas kerjasama kedua negara di bidang teknologi dan pelatihan militer -- “capacity building, cooperational defense and also peacekeeping operations.” (Reuters, 20/3/2015).

Minggu 22 November 2015, Presiden RI Joko Widodo bertemu dengan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia. Keduanya sepakat meningkatkan kerjasama infrastruktur seperti pembangkit listrik, pelabuhan, dan lain-lain di Negara RI. “Khususnya mengenai infrastruktur, saya berpikir bahwa pembangunan di Indonesia penting bagi kemakmuran kawasan,” ujar Perdana Menteri  Shinzo Abe (Setkab RI, 22/11/2015).

Menurut Zamroni Salim, PhD, peneliti pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), bahwa kerjasama pembangunan infrastruktur atau aliran investasi asal Jepang dan negara non-Jepang ke zona Negara RI selama ini, tidak serta-merta dapat menghasilkan alih-teknologi. “Alih ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dari Jepang atau non-Jepang ke Indonesia, masih diragukan. Penyebab alih teknologi tidak berjalan mulus di Indonesia, karena Pemerintah belum menjalankan UU Investasi secara baik, khususnya terhadap investasi asing,” ujar Zamrani Salim, PhD, alumnus Nagoya University (Jepang) kepada Staging-Point.com, Jumat (2/2/2018) di lantai 5 Gedung Widya Graha, LIPI, Jakarta.

Pasal 10 ayat (1) Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa “Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia.” Kemudian Pasal 10 ayat (4) UU No. 25 Tahun 2007 menyatakan : “Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dalam prakteknya, menurut Zamroni Salim, PhD, ketentuan UU tersebut di atas tidak berjalan mulus. “Tenaga asing harus mempunyai jangka waktu bekerja tertentu di Negara RI, misal 5-6 tahun, ketika mereka direkrut. Kenyataannya, mereka tidak pernah keluar sampai proyeknya itu selesai hingga 20 tahun, sehingga tidak ada proses alih-teknologi Jepang ke Indonesia selama 60 tahun hubungan RI-Jepang,” ujarnya.

Jalan keluarnya agar aliran investasi asing disertai oleh alih-teknologi kepada Sumber Daya Manusia (SDM) Negara RI, menurut Zamroni Salim, PhD, yaitu  Pertama, Pemerintah harus ketat menerapan UU No. 25 Tahun 2007 tentang jangka waktu kerja SDM asing di Negara RI; kedua, harus ada tenaga SDM lokal yang selevel sebagai pendamping, yang dilatih agar ketika SDM asing selesai masa kontrak kerja, tenaga kerja WNI dapat menggantikan posisinya; ketiga, perlu ada MoU (Memorandum of Understanding) peningkatan capacity building tenaga kerja WNI antara Indonesia-Jepang untuk setiap proyek infrastruktur.

“Bagian dari MOU turunan benar-benar harus dijalankan, kalau kita mau menjalankan alih ilmu pengetahuan dan teknologi megainfrastruktur Jepang ke tenaga kerja Warga Negara Indonesia. Kalau tidak, itu berarti kita hanya menjalankan hitung-hitungan bisnisnya saja,” papar Zamroni Salim, PhD.

Periode Oktober-Desember 2016, realisasi investasi asal Tiongkok di zona Negara RI mencapai 1,075 miliar dollar AS. Sedangkan aliran investasi asal Jepang periode ini berkisar 902,7 juta dollar AS yang tersebar pada sekitar 425 proyek. Periode Januari-September 2016, total realisasi investasi Jepang mencapai 4,4 miliar dollar AS (Nikkei, 25/1/2017). 

Data The Jakarta Japan Club (Oktober 2017) menyebutkan bahwa sekitar 1.500 unit bisnis asal Jepang di Negara RI, yang menciptakan lapangan kerja 4,7 juta karyawan dan menghasilkan sekitar 18,1% ekspor dari Negara RI. Hasil survei Bank of Japan for International Cooperation (2016) menunjukkan bahwa Negara RI berada pada posisi ke-3 sebagai zona target investasi asal Jepang. Sedangkan India dan Tiongkok menempati urutan satu dan dua. 

(Staging-Point.com/2018/02/06)

Oleh Eko Budi Raharta

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita