• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Hak Ulayat, Batas Desa & Kebijakan Satu Peta

Senin sore (5/2/2018) di Kantor Presiden (Jakarta), Rapat Terbatas (Rapas) Kabinet Presiden RI Joko Widodo membahas pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP). Ratas 7 April 2016 di Jakarta membahas pelaksanaan KSP di Pulau Kalimantan—sekitar 4 juta ha kawasan hutan tumpang tindih dengan kawasan perkebunan. Ratas 13 Juni 2017 di Jakarta membahas pelaksanaan KSP di wilayah Sumatera, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara; Ratas ke-3 Senin (5/2/2018) membahas pelaksanaan KSP di Papua, Maluku dan Jawa (Setkab RI, 5/2/2018).

Presiden RI merilis arah pelaksanaan KSP yakni target pelaksanaan KSP selesai tahun 2019. Diperlukan solusi cermat dan teliti dalam pembuatan peta Tanah Ulayat dan batas-batas desa sehingga peta tunggal menghasilkan kepastian hukum dan menjadi pegangan dalam pembuatan kebijakan-kebijakan pembangunan Bangsa dan Negara RI.

Pelaksanaan KSP diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan-kebijakan Pemerintah Negara RI dalam rangka mewujudkan citac-cita Rakyat bersatu, berdaulat, adil, dan makmur serta sehat-lestari ekosistem Negara RI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini sangat pokok, karena pengalaman di negara-negara industri maju khususnya Eropa Barat dan Amerika Utara (Kanada dan Amerika Serikat) menunjukkan bahwa pengakuan, jaminan, dan perlindungan hak-hak dasar Rakyat (hak cipta hingga hak atas lahan, termasuk hak-hak ulayat) dapat menghasilkan modal-modal dasar sosial-ekonomi.

“What creates capital in the West, in other words, is an implicit process buried in the intricacies of its formal property systems. It is formal property that provides the process, the forms, and the rules that fix assets in a condition that allows us to realize them as active capital,” tulis Hernando de Soto dalam The Mystery of Capital (2000:46).

Jadi, modal-modal sosial-ekonomi lahir dan berkembang di zona pasar Eropa Barat karena adanya sistem perlindungan hukum dan kepastian hukum atas properti Rakyat. Properti-properti yang diakui dan dilindungi oleh hukum dapat diubah menjadi aset-aset atau modal aktif bagi Rakyat.

“Property's real breakthrough is that it radically improved the flow of communications about assets and their potential. It also enhanced the status of their owners, who became economic agents able to transform assets within a broader network,” tulis ekonom Hernando de Soto (2000:56) asal Peru.

Jadi, hanya properti Rakyat seperti hak cipta dan hak atas lahan, yang diakui, dijamin dan dilindung oleh kepastian hukum Negara, dapat diubah menjadi aset-aset sosial ekonomi dalam skala jaringan kerja lebih luas. Itu terjadi di Eropa Barat khususnya selama ini.

Di sisi lain, Negara RI memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat berlimpah dari anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kekayaan ini harus dikelola dengan penuh tanggung jawab secara berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan Rakyat kini dan masa-masa datang. Ini amanat Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat.

Bumi (tanah), air, dan kekayaan alam dapat dikelola secara adil, jika tersedia informasi geospasial yang akurat, mutakhir, tunggal atau terpadu, dan sesuai dengan ketentuan hukum (UUD, UU) dan hukum dasar tidak tertulis (hukum adat) yang tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan berlaku di Negara RI. Informasi geospasial tersebut dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pembuatan keputusan, dan / pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian Negara RI. Begitu antara lain amanat Pasal 1 ayat 4 UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.

Pada Februari 2016, Presiden RI Joko Widodo merilis Peraturan Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Skala 1:50.000. Sehingga terdapat satu peta tunggal di seluruh jajaran Pemerintahan dari Pusat hingga Daerah Negara RI, yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu  standar, satu basis data, dan satu geoportal. Peta hasil KSP ini diharapkan memberi gambaran dengan skala tertentu, seluruh unsur alam dan buatan manusia di atas bumi dan di bawah bumi Negara RI. Maka sangketa lahan atau klaim tumpang-tindih hak lahan pada tingkat desa-desa tidak lagi terjadi di wilayah NKRI.

Oleh Komarudin Watubun

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita