• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Informasi Geospasial & Hak Ulayat: Vital & Strategis Bagi RI

Di Kantor Presiden (Jakarta), Senin sore (5/2/2018), Presiden RI Joko Widodo memimpin Rapat Terbatas (Ratas) ke-3 tentang perkembangan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) sesuai amanat UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (PresidenRI.go.id, 5/2/2018; Setkab RI, 22/2/2016).

Fokus pelaksanaan KSP tahun 2016 yaitu Kalimantan; fokus kebijakan KSP tahun 2017 yaitu Sumatera, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. “Pada tahun 2018 ini, kita akan fokus untuk menggarap kebijakan satu peta untuk Papua, Maluku, dan Jawa. Sehingga tahun 2019, kebijakan satu peta dapat selesai secara keseluruhan di seluruh Tanah Air. Wilayah mana saja yang sudah berhasil dibuatkan satu peta, wilayah mana yang belum. Apa kendala dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan Kebijakan Satu Peta ini,” papar Presiden RI Joko Widodo pada Ratas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin sore (5/2/2018) (PresidenRI.go.id, 5/2/2018).

Menurut Dr. Triarko Nurlambang, MA, Ketua Pusat Penelitian Pranata Pembangunan Universitas Indonesia (UI), data dan informasi statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan data informasi geospasial Badan Informasi Geospasial (BIG) bernilai strategis dan vital bagi rencana strategis pembangunan Negara RI. “Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Informasi Geospasia (BIG) bernilai vital dan strategis dalam memberikan data dan informasi tentang rencana pembangunan kita, yang berkaitan dengan aset-aset Rakyat dan aset-aset Negara. Misalnya, tanah-tanah yang bertahan nilai lingkungannya, sehingga dapat mempertahankan pembangunan berkelanjutannya adalah yang justru masih kuat mempertahankan hak-hak ulayatnya,” papar Dr. Triarko Nurlambang, MA, dosen Geografi MIPA, UI (Jakarta), kepada Staging-Point.Com, Selasa (6/2/2018) di Gedung Jurusan Geografi, Lantai 2, UI-Depok.

Selain itu, rencana pembangunan Negara RI dari pinggiran menurut Nawacita dari Presiden RI Joko Widodo membutuhkan identifikasi dan pemetaan masalahnya. “Satu faktor penghambat kebijakan Nawacita ialah sulit identifikasi di mana saja masalah-masalah itu berada, karena antara lain masalah agraria. Presiden Joko Widodo mau membangun Negara RI dari pinggiran. Di mana saja “pinggiran” itu di Indonesia? Tupoksi hal ini berada di BIG, penyedia data dan informasi geospasial dalam rangka pembuatan kebijakan Pemerintah. Ini isu strategis nasional. Karena ini juga menyangkut kepemilikan aset-aset hingga tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa-desa di Negara RI,” ungkap Dr. Triarko Nurlambang, MA.

BIG (Badan Informasi Geospasial) bermula dari Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional yang berada di bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Negara RI. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden RI No. 127 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial, Kementerian PPN/Bappenas diberi mandat sebagai koordinator BIG.

Menurut Dr. Triarko Nurlambang, MA, terdapat beberapa kendala dan hambatan-hambatan dalam mewujudkan Kebijakan Satu Peta di Negara RI saat ini. “Satu di antaranya adalah masalah agraria. Masalah reformasi agraria sampai sekarang UU-nya belum selesai karena ada perbedaan filsafat dan konsepnya. Menurut UU No 5 Tahun 1960, pengurusan tanah adalah praktik jabatan sosial. Sedangkan konten UU No. 2 tahun 2014 lebih berorientasi kepada kapitalisme. Maka ada reformasi agraria seperti program kehutanan sosial, hak ulayat, dan distribusi pengelolaan lahan kepada masyarakat pinggiran atau berpenghasilan rendah,” ujar Dr. Triarko Nurlambang, MA.

Reformasi agraria dapat diselesaikan dengan tepat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan BIG (Badan Informasi Geospasial). Dr. Triarko Nurlambang, MA menyebut contoh pelaksanaan kebijakan 9 juta ha hutan yang harus dikelola oleh masyarakat berpenghasilan rendah. “Unsur tanahnya merupakan domain BPN. Unsur kehutanannya merupakan domain Kementerian Kehutanan. Namun, jika dicek di lapangan, wilayahnya mungkin sudah bukan hutan lagi. Tanah adalah aset dengan batas resminya ialah hutan dan non-hutan atau budi-daya. Akibatnya, peta rujukan berasal dari BPN dan Kehutanan tidak klop satu sama lain. BIG dapat menjembantani kedua lembaga ini. Maka peran BIG sebagai pengelola Kebijakan Satu Peta perlu didukung oleh peraturan dan UU serta jumlah SDM-nya ditambah,” ungkap Dr. Triarko Nurlambang, MA.

Hingga saat ini, menurut Dr. Triarko Nurlambang, MA, penentuan batas-batas desa-desa di negara RI belum selesai. Karena ada perbedaan antara konsep, formalitas, dan yurisdiksi, yang harus diuji secara empirik.   Dr.Triarko Nurlambang, MA, menyebut contoh lain. “Ada desa yang ditetapkan oleh satu Kepala Daerah, sebagai desa penghasil minyak dan bagian wilayah pemerintahan daerahnya. Rujukan petanya ialah UU pembentukan Kabupaten. Namun, peta itu hanya sketsa, tidak ada ukuran empirik yang terbukti di lapangan. Maka perlu ada peta empirik yang dapat dibuktikan di lapangan berupa sertifikat. Namun, pekerjaan sertifikasi ini membutuhkan tenaga lapangan hingga 30 ribu orang,” papar Dr. Triarko Nurlambang, MA.

Data satelit dapat merekam data lapangan peta secara apa adanya. Namun, tingkat presisi dengan resolusi paling baik sekitar 10 meter. “Jadi di bawah 10 m, tidak bisa diinterpretasikan dengan baik. Jadi, biasanya tetap perlu yang terestrial. Apalagi dengan bentuk bumi bulat dan daerahnya luas. Solusi teknologi bisa menjadi pilihan seperti peta citra, imej dengan menggunakan pesawat drone untuk wilayah kaya sumber alam seperti Pulau Berhala dan Blok Masela,” ujar Dr. Triarko Nurlambang, MA. 

Oleh Eko Budi Raharta

Penerbit


Dollar AS vs Xi-Diplomacy

Perang dollar AS vs Xi-Diplomacy belum memicu ke arah resesi global (lihat grafik). Bagi Rakyat dan Pemerintah Negara RI, pilihannya ialah kemitraan atau kerjasama melahirkan tata tertib dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan serta ramah lingkungan. Ini amanat Pembukaan UUD 1945. Ini pula peluang dan tantangan bagi Negara RI yang kini menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB hingga tahun 2021. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita