• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Kebijakan Satu Peta (KSP): Perlu 3 Jenis Peta Desa

Tahun 2018, Pemerintah RI akan fokus pada pelaksanakaan Kebijakan Satu Peta (KSP) untuk Papua, Maluku dan Jawa. Targetnya tahun 2019, Kebijakan Satu Peta sudah selesai di seluruh Tanah Air Negara RI. Begitu rilis arah kebijakan Presiden RI Joko Widodo pada Terbatas (Ratas) ke-3 tentang perkembangan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) di Kantor Presiden, Jakarta, Senin sore (5/2/2018) (Setkab RI, 5/2/2018).

Kebijakan Satu Peta merupakan amanat  UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (PresidenRI.go.id, 5/2/2018) “Wilayah mana saja yang sudah berhasil dibuatkan satu peta, wilayah mana yang belum. Apa kendala dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan Kebijakan Satu Peta ini,” papar Presiden RI Joko Widodo (PresidenRI.go.id, 5/2/2018).

Menurut Dr. Priyadi Kardono, MSc, peneliti pada Badan Informasi Geospasial  (BIG), ada dua kendala dan hambatan mewujudkan Kebijakan Satu Peta (KSP). “Pertama, awalnya sekitar 19 instansi seperti kehutanan, agraria, pertanian, pertambangan, membuat peta tematik untuk keperluannya. Sering terjadi peta dasarnya tidak sama. Akibatnya, tumpang-tindih antara-instansi. Kedua, tidak ada koordinasi antar-instansi. Misalnya, dinas pertambangan mengeluarkan izin di suatu daerah, tanpa melihat instansi lain sudah mengeluarkan izin di situ atau belum. Sehingga Presiden Joko Widodo mengatakan, ada tumpang tindih perizinan --seluas 4 juta hektar--antara kehutanan, perkebunan, transmigrasi, dan pertambangan di Kalimantan,” papar Dr. Priyadi Kardono, MSc, Kepala Badan Informasi Geospasia (BIG) tahun 2014-2016 kepada Staging-Point.Com, Selasa (6/2/2018)  di Kantor BIG, Cibinong, Bogor (Jawa Barat).

Solusi pelaksanaan KSP dapat dilakukan secara bertahap. Tahapan kompilasi mengumpulkan semua peta tematik dari berbagai instansi selama ini. Tahap berikutnya, integrasi tema-tema yang dimasukan ke peta BIG (Badan Informasi Geospasial) untuk dijadikan satu referensi peta melalui sinkroninasi semua masalahnya di lapangan. Lancar atau tidaknya KSP bergantung pada fase kompilasinya. “Ini tergantung kompilasi. Masing-masing peta instansi mana yang bisa dibagi ke instansi lain; mana statusnya rahasia, dan mana yang tidak rahasia; ada juga status lahan.  Itu lahan milik negara atau bukan,” ujar Dr. Priyadi Kardono, MSc.

Jadi, solusinya agar pelaksanaan KSP lancar dapat dimulai dari data perizinan yang harus masuk ke BIG terlebih dulu untuk dikompilasi; kemudian data tersebut disalurkan ke kementerian untuk disinkronisasikan. “Kalau sudah melalui proses sinkronisasi ini, maka perijinan yang diputuskan harus bisa diterima. Supaya sesuai dengan aturan perundang-undangan,” papar Dr. Priyadi Kardono, MSc.

Kebijakan Satu Peta (KSP) bertujuan membuat Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dengan skala 1:50.000 untuk peta tata-ruang Kabupaten; Provinsi peta tata ruangnya berskala 1:150.000. Menurut Dr. Priyadi Kardono, MSc, justru pembuatan peta desa jauh lebih mendasar. “Peta desa sangat mendasar yakni peta batas, peta infrastruktur dan peta tutupan lahan desa. Dengan anggaran dari Kementerian Desa, BIG sebetulnya dapat membuat peta desa di Negara RI. Peta infrastruktur misalnya memetakan luas sawah dan hutan di suatu desa. Ini berkaitan dengan pembangunan infrastruktur di desa-desa,” papar Dr. Priyadi Kardono, MSc.

Sedangkan peta tutupan lahan desa dapat berisi misalnya informasi geospasial tentang  luas areal padi lahan kering. Untuk RUTR, misalnya, peta desa dapat berisi informasi geospasial tentang lahan sawah yang dapat dijadikan sawah permanen dan sebagiannya dijadikan lahan perumahan atau areal lahan sawah berkelanjutan yang tidak boleh diubah atau dikonversi. Hal ini terkait dengan program swasembada beras suatu desa.

(Staging-Point.com/2018/02/09)

Oleh Eko Budi Raharta

Penerbit


Dollar AS vs Xi-Diplomacy

Perang dollar AS vs Xi-Diplomacy belum memicu ke arah resesi global (lihat grafik). Bagi Rakyat dan Pemerintah Negara RI, pilihannya ialah kemitraan atau kerjasama melahirkan tata tertib dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan serta ramah lingkungan. Ini amanat Pembukaan UUD 1945. Ini pula peluang dan tantangan bagi Negara RI yang kini menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB hingga tahun 2021. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita