• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Latih Ketrampilan (Skill) Tingkatkan Daya Saing Masyarakat Perbatasan

Rabu (16/8/2017) di depan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI), Gedung MPR RI, Senayan Jakarta, Presiden RI Joko Widodo merilis paradigma baru wilayah perbatasan Negara RI. “Di tahun ketiga masa kabinet bakti Kabinet Kerja, Pemerintah lebih fokus untuk melakukan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Kita ingin Rakyat Indonesia yang berada di pinggiran, di kawasan perbatasan, di pulau-pulau terdepan, di kawasan terisolir merasakan hadirnya Negara, merasakan buah pembangunan, dan merasa bangga menjadi Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia,” papar Presiden RI Joko Widodo (Setkab RI, 16/8/2017).

Presiden RI Joko Widodo menyebut Rakyat dan zona perbatasan Negara RI yakni Rakyat di Aceh, Rakyat di perbatasan Papua, Rakyat di Pulau Miangas, dan Rakyat di Pulau Rote dapat merasakan pelayanan pendidikan, kesehatan, sanitasi, air bersih, Program Kartu Indonesia Sehat, Program Kartu Indonesia Pintar, Program Pemberian Makanan Tambahan untuk balita dan ibu hamil, hingga pembangunan infrastruktur. Alasannya, selama 72 tahun Bangsa Indonesia merdeka, menurut Presiden RI Joko Widodo, “... belum semua Rakyat Indonesia merasakan buah kemerdekaan... manfaat pembangunan belum sepenuhnya merata di seluruh pelosok Tanah Air.... keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia belum sepenuhnya bisa kita wujudkan.”

Menurut  Prof. Dr. Henny Warsilah, Koordinator Kajian Dipa Perkotaan Pembangunan Inklusif dan Perencanaan Sosial Kota-Kota Pesisir di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta, bahwa Pemerintah RI di bawah Presiden RI Joko Widodo telah mengubah paradigma perbatasan Negara RI selama ini. “Selama ini daerah perbatasan seringkali dilihat sebagai bagian belakang atau dapur, sehingga itu tidak terurus. Kondisi wilayah perbatasan kita miskin infrastruktur seperti jalan, listrik,  air, rumah sakit, sekolah, dan lain-lain. Akibatnya, masyarakatnya cenderung tertinggal. Presiden Joko Widodo serius mengubah konsep dan paradigma “perbatasan sebagai dapur” selama ini, menjadi “wilayah perbatasan sebagai beranda terdepan Negara RI” atau etalase. Saat ini, Presiden Joko Widodo mengintegrasikan ruang fisik dan ruang sosial wilayah perbatasan Negara RI,” papar Prof. Dr. Henny Warsilah, alumnus S3 dari Universitas Sorbone, Paris (Perancis) kepada Staging-Point.Com, Kamis (1/2/2018) di Lantai 6 Gedung Widya Graha - LIPI,  Jln Gatot Subroto 10, Jakarta.

Penerapan paradigma dan konsep wilayah perbatasan sebagai “zona dapur”, menurut  Prof. Dr. Henny Warsilah, memicu risiko bahwa di wilayah perbatasan Negara RI, ruang fisik dan ruang social (masyarakat) belum terintegrasi dengan baik, sehingga sumber daya alam dan sumber daya manusianya belum memiliki daya-saing. Prof. Dr. Henny Warsilah menyebut sejumlah contoh. “Daerah-daerah perbatasan seperti Kalimantan Barat kaya akan hasil pertanian seperti karet, sawit, padi ladang, kakao, pala, rotan, dan lada. Masalahnya adalah mereka (para petani) hanya bisa menjual karet mentah yang harganya sangat murah. Hasil perkebunan sawit di wilayah Kalimantan Barat diolah di Malaysia, lalu hasil jadinya seperti minyak, mentega, margarine, dijual ke Indonesia,” ungkap Prof. Dr. Henny Warsilah, alumnus S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Prof. Dr. Henny Warsilah merinci contoh-contoh lainnya seperti padi ladang atau huma memiliki nilai jual yang cukup tinggi, tetapi produktivitasnya rendah. Sama halnya dengan rotan, yang dijual oleh masyarakat perbatasan Negara RI ke Malaysia adalah bahan mentahnya, tidak dalam bentuk barang jadi seperti kursi, meja, dan perabotan-perabotan lainnya. Begitu pula halnya ikan. “Daerah perbatasan Kalimantan Barat (Kabupaten Kapuas Hulu) adalah habitatnya ikan semah, arwana, jelawat, dan toman. Ikan-ikan ini sangat mahal, harga per ekornya di atas dua juta rupiah. Masalahnya adalah bagaimana ikan-ikan bernilai ekonomis ini bisa dibudidayakan,” papar Prof. Dr. Henny Warsilah.

Untuk menghadirkan pelayanan oleh Negara bagi Rakyat dan melahirkan keadilan sosial di seluruh wilayah perbatasan Negara RI, menurut Prof. Dr. Henny Warsilah, harus ada sinergitas antara ruang fisik dan sosial (masyarakat) guna membangun daya-saing warga Negara RI di sana. “Harus ada sinergisitas antara ruang fisik dan sosial terutama dengan mengembangkan daya-saing perbatasan dengan memajukan produk-produk unggulan seperti karet, sawit, lada, kopi, coklat, padi ladang, madu, ikan, dan rotan. Khusus untuk karet, harus dibangun pabrik mini yang bisa meningkatkan nilai tambah karet mentah dalam bentuk karet sheet, karena sheet memiliki nilai jual tinggi dari pada produksi karet mentah,” ujar Prof. Dr. Henny Warsilah. 

Selain itu, warga Negara RI di zona perbatasan perlu mendapatkan pendidikan dan pelatihan keahlian dan ketrampilan khusus mengelola hasil-hasil alam secara berkelanjutan yang bernilai sosial, ekonomis, dan perawatan lingkungan secara simultan seperti pendidikan pertanian, perikanan, kehutanan, dan perkebunan. “Penduduk perbatasan harus diberikan ketrampilan atau skill sistem bercocok-tanam modern secara berkelanjutan. Misalnya, di Kalimantan Barat, padi huma memiliki nilai jual tinggi, namun produktivitasnya rendah yakni cuma 1,9 ton per ha sekali panen. LIPI memiliki beberapa varietas unggulan seperti padi Inpego GO1 dan GO2 yang tahan hama dan kekeringan, dapat meningkatkan produktivitas padi huma dengan kapasistas produksi 8 ton/ha dengan dua kali panen,” ungkap Prof. Dr. Henny Warsilah.

Pemberdayaan masyarakat perbatasan melalui program budidaya ikan semah, arwana, jelawat, dan toman di daerah Badau (Kalimantan), misalnya, bukan berbasis individu, tetapi berbasis sosial melalui koperasi, yang bernilai ekonomis dan merawat ekosistem. Prof. Dr. Henny Warsilah menyebut modelnya antara lain program pemberdayaan nelayan penangkap ikan dengan jaring dan bubu untuk budidaya ikan Toman (channa micropetes) di Pulau Majang (danau Sentarum), Kalimantan Barat. “Koperasi mendapat hak eksklusif mengelola dan memanfaatkan sumber daya perairan danau melalui program budidaya ikan dengan unit koperasi usaha pembibitan ikan. Dengan program pemberdayaan secara kelembagaan, mereka juga secara bersama-sama menjaga ekosistem danau,” ungkap Prof. Dr. Henny Warsilah.

(Staging-Point.com/2018/02/09)

Oleh Fens Alwino

Penerbit


ECO-DEMOKRASI

Demokrasi yang terpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dapat mengelola alam-alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa secara arif untuk kesejahteraan Rakyat dan sehat lestarinya ekosistem Negara, kecerdasan Bangsa, perlindungan segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah dan ketertiban dunia berdasarkan keadilan, kemerdekaan, dan perdamaian. Rakyat tidak hanya berpartisipasi dalam Pemilu, tetapi juga berpartisipasi dalam antisipasi krisis dan tantangan masa datang. Dalam hal ini, upaya-upaya membangun Negara adalah setiap keputusan dan program kerja yang berkaitan dengan sesuatu yang benyawa yakni Rakyat, bumi, air, dan kekayaan alam. Maka sehat atau tidaknya suatu praktek demokrasi dapat diukur dari jejak-ekologisnya (ecological footprint) pada ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal IPTEK

Berita