• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Negara Lindungi Warga dan Alam: Kebakaran Hutan Turun Signifikan

Hotspot (titik api) turun drastis di zona Negara RI tahun 2016-2017. Tahun 2015, terdapat 21.929 hotspot kebakaran hutan di Negara RI. Tahun 2016, ada 3.915 hotspot kebakaran hutan di Negara RI dan tahun 2017, terdapat 2.567 hotspot di Negara RI. Menurut Presiden RI Joko Widodo, penurunan hotspot kebakaran hutan yang sangat signifikan merupakan keberhasilan penanganan kebakaran hutan dan lahan dari seluruh pihak dalam Satuan Tugas Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) tahun 2016-2017 (Setkab RI, 6/2/2018).

Efektivitas penanganan kebakaran hutan, menurut Presiden RI Joko Widodo, karena berbagai pihak bersatu dan bekerjasama menangani kebakaran hutan. “Ini (kebakaran hutan, red) bisa kita cegah kalau kita bergerak bersama-sama. Jika kita bekerjasama, jika kita bekerja tidak rutinitas, jika kita bekerja menerapkan kecerdasan lapangan, banyak hal yang bisa kita capai. Saya kira ini akan efektif, kalau itu digunakan untuk organisasi yang ada, digunakan untuk menggerakkan masyarakat, menggerakkan perusahaan,” papar Presiden RI Joko Widodo pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2018, di Istana Negara (Jakarta), Selasa pagi (6/2/2018) (Setkab RI, 6/2/2018).

Menurut Profesor (riset) Dr. Herman Hidayat, peneliti hutan dan lingkungan pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta, ada tiga faktor penyebab turunnya hotspot kebakaran hutan di Negara RI tahun 2016-2017. Yakni penegakan hukum, keberpihakan Pemerintah RI untuk melindungi masyarakat, dan pemerintah melindungi eksosistem Negara RI sesuai dengan amanat Alinea IV Pembukaan UUD 1945 tentang tugas Pemerintah Negara RI untuk melindungi segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

“Ada reasoning penurunan hotspot kebakaran hutan di Negara RI. Pertama, sistem law enforcement Presiden Joko Widodo tidak main-main dengan perusak lingkungan hidup. Kalau ada perusahaan yang melanggar, izin usaha perusahaan tersebut langsung dicabut. Perusahaan-perusahaan takut melanggar aturan. Pada tahun-tahun sebelumnya, perusahaan-perusahaan sering mengelak dari tanggungjawab terhadap hotspot (titik api) di kawasannya,” ungkap Prof. (riset) Dr. Herman Hidayat, alumnus S3 (Ph.D) Forest Policy di Graduate School of Agricultural and Life Sciences, Department of Forest Science, University of Tokyo, Jepang, pada tahun 2005, kepada Staging-Point.Com, Kamis (1/2/2018) di Lantai 6 Gedung Widya Graha, LIPI, Jakarta.

Profesor (riset) Dr. Herman Hidayat menambahkan bahwa Presiden RI Joko Widodo  menegakkan aturan tanpa basa-basi. “Negara melindungi warga dan alam Negara RI. Negara menjaga keberlangsungan ekosistem Negara RI,” papar Prof. (riset) Dr. Herman Hidayat. Pemerintah melaksanakan tugas konstitusional melindungi warga dan ekosistemnya.

“Saya sudah janjian dengan Panglima TNI, dengan Kapolri. Karena saya lihat mungkin banyak Kapolda, Kapolres, Danrem, Dandim, yang sudah diganti, jadi yang baru mungkin belum tahu aturan main kita. Kalau di wilayah saudara-saudara ada kebakaran dan tidak tertangani dengan baik, aturan mainnya masih sama, belum saya ganti. Masih ingat? Dicopot. Tegas,” papar Presiden RI Joko Widodo pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2018, di Istana Negara (Jakarta), Selasa pagi (6/2/2018) (Setkab RI, 6/2/2018).

Di sisi lain, pada masa pemerintahan Presiden RI Joko Widodo, menurut Profesor (riset) Dr. Herman Hidayat, perusahan-perusahan tidak bisa nakal lagi. Karena Pemerintah menuntut pertanggung-jawaban atas setiap hotspot di kawasan perkebunan di seluruh Negara RI. “Kalau ada hotspot berarti ada pembiaran, berarti tidak dijaga.  Pemerintah melakukan pengawasan dengan sistem pemantauan satelit,” ujar  Prof. (riset) Dr. Herman Hidayat, penulis disertasi “Dynamism of Forest Policy in Indonesia: Focusing on the Movement and Logic of Stakeholders Under The Soeharto Government and Reformation Era”.

Dua faktor lain di balik penurunan hotspot (titik api) kebakaran hutan di Negara RI selama 2 (dua) tahun terakhir ialah keberpihakan Pemerintah pada masyarakat dan keberlanjutan ekosistem Negara RI. “Kini keberpihakan Pemerintah pada masyarakat sangat terlihat. Masyarakat merasa dilindungi oleh Pemerintah. Selama ini masyarakat selalu menjadi korban, menderita ispa karena asap, kehilangan hutan tempat mereka mencari nafkah, mendapatkan mata air, udara, dan kehidupan. Kini Pemerintah menjaga ekosistem yang sustainability.  Di dalam hutan terdapat mata rantai kehidupan, bila salah satunya mati, yang lain pun ikut mati,” ungkap Prof. (riset) Dr. Herman Hidayat.

Dari hasil kajian terhadap data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2016-2017, menurut Prof. (riset) Dr. Herman Hidayat,  titik api kebakaran hutan dan lahan di Tanah Air mengalami penurunan. Luas area terbakar juga turun signifikan. Hasil pemantauan citra satelit  NOAA dan TERRA AQUA (NASA) Januari-September 2017 menunjukkan bahwa luas kebakaran hutan dan lahan tercatat sebesar 124.983 ha di Negara RI atau turun 71,5% dari tahun 2016 seluas 438.360 ha.  Hasil pemantauan satelit NOAA  1 Januari – 21 Oktober 2017 menunjukan, terdapat 2.471 titik api di Negara RI. Pada periode yang sama tahun 2016, terlihat 3.701 titik-api (hotspot) di RI.

Prof. (riset) Dr. Herman Hidayat menulis banyak karya ilmiah bidang kebijakan hutan, hutan kemasyarakatan, konflik tanah adat, masyarakat, lingkungan,dan taman nasional di berbagai jurnal ilmiah nasional dan internasional seperti Masyarakat Indonesia (LIPI), Masyarakat dan Budaya (PMB-LIPI), Kajian Wilayah (PSDR-LIPI), Jurnal Biologi Indonesia (LBN-LIPI), Manabu (UI), Borneo Review (Sabah-Malaysia), Journal of Forest Management (Kasetsart University, Bangkok), The Journal of Forest Science (South Korea), Journal of Tropic (Japan), Journal of Asian-Pacific Studies, Fukuoka (Japan), Journal of South Pacific Studies (Kagoshima University), Journal of Southeast Asian Studies (CSEAS, Kyoto)

(Staging-Point.com/2018/02/13)

 

Oleh : Fens Alwino

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita