• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Pengaruh Asing Melalui Korupsi & Privatisasi Sektor Publik

Sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencabut 32 regulasi pada subsektor minyak dan gas bumi (migas), mineral dan batubara (minerba), ketenagalistrikan, energi terbarukan dan konservasi energi (EBTKE), dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). “Banyak perizinan di bawahnya yang didasari peraturan-peraturan tersebut akan dihapus,” papar Menteri ESDM Ignatius Jonan pada konferensi pers Penataan Regulasi Sektor ESDM di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (5/2/2018) (Setkab RI, 6/2/2018).

Pada Rapat Terbatas Evaluasi Implementasi Hilirisasi Pertambangan Mineral dan Batubara di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu sore (22/3/2017), Presiden RI Joko Widodo merilis arah kebijakan Sumber Daya Alam (SDA) yang dapat menciptakan nilai tambah bagi perekonomian Negara RI antara lain hilirisasi industri mineral dan batu-bara secara terpadu dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). “Saya yakin dengan pengembangan yang terintegrasi, industri pengolahan minerba akan tumbuh lebih cepat lagi dan memberikan nilai tambah, bukan saja pada penyerapan tenaga kerja, tetapi juga membuat pembangunan lebih merata,” papar Presiden RI Joko Widodo (Setkab RI, 22/3/2017).  

Era menjual sumber daya alam (SDA) sudah berakhir. Sedangkan dasarnya ialah Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat.”

Menurut Dr. Rizal Ramli, spirit Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, belum dapat sepenuhnya dijabarkan melalui Undang-undang di Negara RI. Antara lain, kedaulatan Negara RI di sektor sumber daya alam awal abad 21, tergerus oleh kebijakan privatisasi. Karena banyak Undang-undang (UU) tahun 2001 – 2014 merapuhkan kekuasaan, peran dan tanggungjawab sosial-ekonomi Negara untuk kemakmuran Rakyat.

“Pada era tersebut, sekitar 20 Undang-undang tunduk pada asing. Di antara Undang-udang (UU) tersebut, paling banyak adalah undang-undang perekonomian, misalnya Undang-undang Minyak dan Gas (Migas), UU Badan Usaha Milik Negara (BUMN), UU Pertambangan, dan lain-lain. Akibatnya, sekarang Presiden Joko Widodo mengerjakan banyak pekerjaan rumah,” papar Dr. Rizal Ramli, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia periode 12 Agustus 2015 – 27 Juli 2016,  kepada Staging-Point.Com, Sabtu (27/1/2018) di Hotel Balairung, Jl. Matraman Raya No. 19, Jakarta Timur.

Dr. Rizal Ramli, Menteri Keuangan RI periode 12 Juni 2001 – 9 Agustus 2001,  menyebut contoh Undang-undang yang menyiratkan kuatnya peran asing dan rapuhnya peran dan tanggungjawab Negara di bidang sosial-ekonomi dan lingkungan seperti Undang-undang (UU) No. 41/1999 tentang Kehutanan, Undang-undang Nomor 22/2001 tentang Migas, Undang-undang Nomor 21/2002 tentang Kelistrikan, Undang-undang No. 13/2003 tentang Tenaga Kerja, Undang-undang No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Undang-Undang No. 18/2004 tentang Perkebunan. Contoh UU lainnya yang menyiratkan kuatnya pengaruh dan peran asing ialah Undang-undang Nomor 25/2007 tentang Penanaman Modal, Undang-undang Nomor 17/2008 tentang Pelayaran, Undang-undang Nomor 9/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menurut Dr. Rizal Ramli, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri RI periode 23 Agustus 2000 – 12 Juni 2001, bahwa risiko dan dampak dari UU tersebut di atas sangat serius bagi Rakyat, Bangsa dan Negara RI. “Akibatnya Indonesia mengalami kerugian. Penerimaan di bidang pertambangan dan gas sangat kecil. Pengaruh yang paling kuat adalah pada proses privatisasi sektor publik. Sektor publik yang seharusnya menjadi tanggung-jawab Negara justru diambil-alih oleh swasta. Peran pihak asing ini adalah menggeser peran Negara dari urusan publik. Urusan publik direduksi ke dalam praktek bisnis yang hanya menguntungkan orang-orang tertentu,” ungkap Dr. Rizal Ramli.

Jalan keluarnya, menurut Dr. Rizal Ramli, yaitu pertama, partai politik dibiayai oleh Negara dan kedua, bebaskan Negara RI dari praktek korupsi, misalnya penjarakan koruptor ke Boven Digul. “Demokrasi di Indonesia dikriminalisasi oleh parpol. Karena parpol dipaksa rame-rame mencuri uang Negara dan berkompromi dengan pihak asing. Ada 320 bupati dan wali kota, serta hampir separuh Gubernur di Indonesia masuk bui gara-gara korupsi,” ujar Dr. Rizal Ramli. Korupsi dan privatisasi adalah pintu masuknya peran asing di sektor publik dan penguasaan sumber daya alam Negara RI selama ini. 

Oleh Fens Alwino

Penerbit


Dollar AS vs Xi-Diplomacy

Perang dollar AS vs Xi-Diplomacy belum memicu ke arah resesi global (lihat grafik). Bagi Rakyat dan Pemerintah Negara RI, pilihannya ialah kemitraan atau kerjasama melahirkan tata tertib dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan serta ramah lingkungan. Ini amanat Pembukaan UUD 1945. Ini pula peluang dan tantangan bagi Negara RI yang kini menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB hingga tahun 2021. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita