• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Belanja Infrastruktur Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi Jangka Panjang

Pertumbuhan ekonomi Negara RI tumbuh dari 5,06% pada triwulan ke-3 tahun 2017 menjadi 5,19% pada triwulan ke-4 tahun 2017. Pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin siang (12/2/2018), Presiden RI Joko Widodo merilis arah kebijakan investasi dan ekspor sebagai kunci pertumbuhan ekonomi jangka pendek tahun 2018. Hingga akhir tahun 2017, ekspor mengkontribusi 20,37%  PDB (Product Domestic Brutto) Negara RI. Target ekspor dari Negara RI tahun 2018 antara lain Pakistan, Bangladesh, dan Afrika (Setkab RI, 12/2/2018).

“Saya melihat langkah ekspor kita, terutama di sektor komoditas dan batubara menunjukkan kinerjanya yang semakin meningkat. Begitu pula dengan konsumsi rumah tangga yang kita harapkan semakin membaik sejalan dengan berjalannya program Padat Karya Tunai di beberapa daerah,” papar Presiden RI Joko Widodo pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin siang (12/2/2018) (Setkab RI, 12/2/2018).

Dari Washington (Amerika Serikat), Dana Moneter Internasional (IMF) merilis perkiraan pertumbuhan ekonomi tahunan Negara RI berkisar 5,6%. Pemicunya terutama permintaan atau konsumsi dalam negeri. IMF melihat potensi risiko lonjakan utang sektor investasi infrastruktur Negara RI. Sedangkan proyeksi inflasi tahunan atau jangka pendek pada kisaran 3,5% (Reuters, 7/2/2018). Awal Februari 2018, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data pertumbuhan ekonomi Negara RI pada tahun 2017 sebesar 5,07% dan tahun 2016 sebesar 5,03% (Setkab RI, 5/2/2014).

Menurut Dr. Y.B. Suhartoko, S.E, M.E, Kepala Program Studi Ekonomi Pembangunan UNIKA Atma Jaya (Jakarta), lonjakan pengeluaran Pemerintah khususnya belanja infrastruktur memacu pertumbuhan ekonomi Negara RI lebih tinggi pada tahun 2017 jika dibandingkan dengan tahun 2016. “Kenaikan pertumbuhan ekonomi RI tahun 2017 lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2016 terutama disebabkan oleh menguatnya pengeluaran pemerintah terutama untuk belanja infrastruktur. Pada tahun 2016, pertumbuhan pengeluaran Pemerintah negatif 0,1%, sedangkan tahun 2017 positif sekitar 4%. Pertumbuhan konsumsi di atas 5% dan pertumbuhan investasi tumbuh di atas 4%. Sisi ekspor, walaupun kontribusi kecil, ikut mendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi 2017,” ungkap Dr. Y.B. Suhartoko, S.E, M.E, alumnus S3 bidang ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, kepada Staging-Point.Com, Rabu (7/2/2018) di Jakarta.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi RI tahun 2017 mencatat pertumbuhan ekonomi paling tinggi sepanjang 2014-2017. Sedangkan lemahnya pertumbuhan ekonomi Negara RI periode 2014-2015 disebabkan oleh ketidakpastian ekonomi dunia dan lemahnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok sebagai negara tujuan ekspor utama dari Negara RI. “FED (Federal Reserve System / Federal Reserve / Bank Sentral Amerika Serikat, red) yang tidak segera menaikkan FED rate yang berdampak pada menguatnya US$ terhadap hampir semua mata uang dunia. Ketidakpastian ini mengganggu pertumbuhan sektor riil. Faktor lainnya adalah melemahnya harga komoditas primer yang masih menjadi andalan ekspor Negara RI,” papar Dr. Y.B. Suhartoko, S.E, M.E.

Di tengah dinamika ekonomi dunia tersebut di atas, Pemerintah RI di bawah Presiden RI Joko Widodo menerapkan strategi kebijakan pertumbuhan ekonomi jangka panjang Negara RI dengan meningkatkan belanja modal Pemerintah (Negara) di bidang infrastruktur. “Pemerintahan Presiden RI Joko Widodo melakukan strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dengan meningkatkan belanja modal pemerintah dalam bidang infrastruktur. Jangka pendek tidak akan begitu signifikan dampaknya, namun dalam jangka panjang dampak penyediaan infrastruktur yang dibarengi dengan pembangunan sektor industri akan sangat signifikan meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” papar Dr. Y.B. Suhartoko, S.E, M.E.

Pilihan strategis ke depan, menurut Dr. Y.B. Suhartoko, S.E, M.E., yakni menjaga stabilitas agar indeks kepercayaan investor dalam negeri dan luar negeri, tetap tinggi; pengelolaan atau penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus benar-benar terkontrol, terukur dan terarah; pembangunan infrastruktur harus menjaga kemampuan Anggaran Belanja Negara. “Sumber pendanaan yang tidak mencukupi dapat mengganggu proses penyelenggaraan ekonomi Negara, karena pemotongan anggaran kementerian dan lembaga Negara. Maka APBN harus benar benar dikelola secara hati-hati. Pembangunan Infrastruktur tetap harus menjaga kemampuan anggaran belanja Negara agar tidak menimbulkan kebangkrutan fiskal,” ungkap Dr. Y.B. Suhartoko, S.E, M.E.

APBN harus benar-benar dikelola secara hati-hati, menurut Dr. Y.B. Suhartoko, S.E, M.E., karena secara empirik, pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak serta-merta langsung diikuti oleh berkurangnya angka kemiskinan. Bahkan seringkali terjadi sebaliknya. “Ketika terjadi lonjakan pertumbuhan ekonomi selanjutnya diikuti angka kemiskinan yang memburuk, karena beberapa faktor kelembagaan yang tidak siap untuk beberapa tahun, baru kemudian terjadi penurunan kemiskinan,” papar Dr. Y.B. Suhartoko, S.E, M.E.

Kesepakatan APBN Tahun 2018 dari Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Oktober tahun 2017. Basis perhitungan pertumbuhan GDP tahunan berkisar 5,4% dengan target antara lain pembangunan ekonomi berkeadilan, merata dan produktif yang mengatasi kemiskinan dan mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi di seluruh Negara RI atau mewujudkan Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia sesuai amanat alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945.

Asumsi dasar APBN 2018 yakni target pertumbuhan sebesar 5,4% GDP; inflasi tahunan (year on year/yoy) 3,5%; nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yakni Rp 13.500 per dollar AS; harga minyak sekitar 48 dollar AS per barel; suku bunga SPN sekitar 5,3%; defisit APBN berkisar 2,19% dari PDB; revenues (Pendapatan) berkisar Rp 1.878,4 triliun (sekitar 140,44 miliar dollar AS). Sedangkan total spending (Belanja) berkisar Rp 2,204,4 triliun atau naik sekitar 3,3% dari total Belanja tahun 2017 dan defisit fiskal berkisar 2,19% GDP (Reuters, 16/8/2017; Reuters, 4/10/2017; Kemenkeu RI, Oktober 2017).

(Staging-Point.com/2018/02/15)

 

Oleh Fens Alwino

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita