• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Kemitraan RI-Republik Korea: Tantangan Alih-Teknologi Alutsista

Rabu siang (31/1/2018), Presiden RI Joko Widodo menerima Menteri Pertahanan (Menhan) Republik Korea (Korea Selatan), Song Young Moo, dan delegasinya di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden RI Joko Widodo didampingi oleh Menhan RI Ryamizard Ryacudu dan Kepala Staf  Kepresidenan Moeldoko. Menhan Song Young Moo didampingi oleh Duta Besar Republik Korea untuk RI, Cho Taiyong, Kepala Staf Brigadir Jenderal Jeong Hae Il dan penerjemah Min Seonhee.  Pemerintah Republik Korea hendak meningkatkan kemitraan strategis khusus dengan Negara RI di bidang pertahanan, industri pertahanan, dan diplomasi (Setkab RI, 31/1/2018).

Pada Kamis sore (9/11/2017), Presiden RI Joko Widodo menerima Presiden Republik Korea, Moon Jae-In, di Istana Kepresidenan Bogor (Jawa Barat). Sejak terpilih menjadi Presiden ke-12 Republik Korea pada 10 Mei 2017, Presiden Moon Jae-in merilis arah diplomasi baru ke 10 negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) (New Southern Policy) dan keluar dari ketergantungan pada mitra-dagang tradisional khususnya Tiongkok dan Amerika Serikat.

Presiden Republik Korea, Moon Jae-in, mengawali New Southern Policy dari Negara RI dengan membawa 200 pengusaha ke Jakarta. Di Istana Kepresidenan Bogor, Presiden RI Joko Widodo dan Presiden Moon Jae-in membicarakan hubungan perdagangan, infrastruktur, dan ketegangan hubungan antar-negara di Semenanjung Korea (Asia Timur). Hasilnya, Pemerintah RI – Republik Korea menanda-tangan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/ MoU) light train transit (LRT)) di Jakarta dan sejumlah kesepakatan lain bernilai 1,9 miliar dollar AS (Reuters, 9/11/2017).

Menurut Dr. Evi Fitriani, dosen Hubungan Internasional pada FISIP Universitas Indonesia (UI) (Depok), manfaat dan peluang kemitraan strategis antara RI-Republik Korea yakni RI membutuhkan pemasok sistem teknologi Alutsista (Alat Utama Sistem Senjata) yang tidak dimiliki oleh Bangsa Indonesia dan tidak memicu ancaman embargo terhadap RI.

“Negara RI memang membutuhkan pemasok keperluan sistem teknologi Alutsista yang tidak dikuasai oleh Bangsa kita. Maka kita mencari alternatif dan perlu bekerjasama dengan negara lain seperti Korea Selatan, Rusia dan Tiongkok. Selama ini kita mengimpor Alutsista dari Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Namun seringkali negara-negara ini melakukan embargo senjata terhadap kita, seperti pada peristiwa Timor Leste,” ungkap Dr. Evi Fitriani kepada Staging-Point.Com, Selasa (13/2/2018) di lantai 2 Hotel Park, Jakarta.

Di sisi lain, tidak mudah mencari alternatif pemasok teknologi Alutsista dan alih-teknologinya. Dr. Evi Fitriani menyebut beberapa contoh kasus. Misalnya, Pemerintah RI pernah mencari alternatif pasokan dari Rusia dan Tiongkok. “Kita pernah mencari alternatif ke Rusia dan Tiongkok. Tahun 2006, kita merintis kerjasama basis industri strategis dengan Tiongkok. Ternyata banyak kendalanya. Di sini, kualitasnya juga kembali dipertanyakan, unreliable, karena pernah ada pesawat tempur dari Rusia jatuh di Gunung Salak,” ungkap Dr. Evi Fitriani.

Sedangkan alternatif pemasok teknologi Alutsista dari Republik Korea (Korea Selatan) juga menghadapi kendala. “Pabrik dan teknologi Alutsista Korea Selatan lumayan dan spesial berasal dari Amerika Serikat. Ini peluang kita alih-teknologi dengan membuatnya bersama-sama dengan Korea Selatan. Namun, alih-teknologi Alutsista itu juga tidak mudah, karena leverage kita rendah di mata Amerika Serikat. Negara produsen Alutsista tentu tidak mau menjual juga sembarangan, karena itu adalah competitive advantage mereka. Korea juga tidak bisa menentukan 100% dalam strategi menjual Alutsista dan teknologinya ke Indonesia, karena diatur juga oleh Amerika Serikat,” papar Dr. Evi Fitriani.

Solusi dan pilihannya, menurut Dr. Evi Fitriani, adalah Bangsa Indonesia membangun Alutsista sendiri. “Solusi membangun Alutsista sendiri adalah grade A. Kita melakukan investasi sejak dini. Risiko rugi kecil, karena industri pertahanan adalah industri maju dan memiliki banyak produk sampingan, selain radar, alat komunikasi telepon, hingga alat pengobatan. Korea Selatan merintisnya sejak akhir 1970-an,” Dr. Evi Fitriani.

Teknologi, industri Alutsista dan produk sampingannya perlu dibangun untuk melindungi segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta mensejahterakan Bangsa Indonesia sesuai amanat alinea IV Pembukaan UUD 1945. “Semua negara maju di dunia selalu mengembangkan teknologi Alutsistanya. Misalnya, Jepang, Amerika Serikat, Jerman, dan Tiongkok mengembangkan Alutsista dan teknologinya untuk kesejahteraan bangsanya juga,” ungkap Dr. Evi Fitriani.  Awal tahun 2018, misalnya, Departemen Pertahanan (DoD) Amerika Serikat mengajukan anggaran kepada Kongres sebesar 686 miliar dollar AS atau lebih besar sekitar 80 miliar dollar AS dari anggaran tahun 2017 (AP, 13/2/2018; Reuters, 13/2/2018). 

Sejak November 2017, Presiden Moon Jae-in hendak meningkatkan perdagangan RI-Republik Korea hingga 30 miliar dollar AS tahun 2022. Selama Januari-September tahun 2017, nilai perdagangan RI-Republik Korea mencapai 10 miliar dollar AS atau naik 1/5 dari periode yang sama tahun 2016. Investasi asing langsung (FDI) dari Republik Korea ke zona Negara RI naik hingga 1,37 miliar dollar AS pada periode yang sama tahun 2017 (Reuters, 9/11/2017). 

(Staging-Point.com/2018/02/16)

Oleh Eko Budi Raharta

Penerbit


Dollar AS vs Xi-Diplomacy

Perang dollar AS vs Xi-Diplomacy belum memicu ke arah resesi global (lihat grafik). Bagi Rakyat dan Pemerintah Negara RI, pilihannya ialah kemitraan atau kerjasama melahirkan tata tertib dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan serta ramah lingkungan. Ini amanat Pembukaan UUD 1945. Ini pula peluang dan tantangan bagi Negara RI yang kini menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB hingga tahun 2021. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita