• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Padat Karya Tunai: Prioritas Daerah Miskin & Infrastruktur Desa

Hari Rabu (6/12/2017) pada Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, Presiden RI Joko Widodo merilis kebijakan program Padat Karya Tunai (cash for work) di sejumlah daerah Negara RI. Program ini melibatkan alokasi anggaran dari 19 Kementerian atau lembaga—seperti Kementerian Desa, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Perhubungan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lain-lain--dari Kabinet Kerja Presiden RI Joko Widodo skala waktu tahun 2018 – 2019 (Setkab RI, 16/1/2018). 

Arah kebijakan Pemerintah dalam program Padat Karya Tunai saat ini yakni meningkatkan pendapatan dan daya-beli Rakyat, membuka lapangan pekerjaan, dan menghasilkan peredaran uang dan kas merata di desa-desa Negara RI. “Kita ingin padat karya tunai ini bisa mendistribusi anggaran langsung ke desa sehingga tingkat konsumsi atau daya beli masyarakat semakin naik,” ujar Presiden RI Joko Widodo saat meninjau pembangunan irigasi dan jalan produksi persawahan sepanjang 1.095 meter dengan biaya Rp 600 juta selama 3 (tiga) bulan di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, Rabu siang (14/2/2018) (Setkab RI, 14/2/2018).

Menurut Nuzul Achjar, M.Sc., Ph.D, dosen pada Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia (UI), dasar dan arah program Padat Karya Tunai Presiden RI Joko Widodo sudah tepat. “Program Padat Karya Tunai Presiden Joko Widodo  berada di trek yang benar. Dia mengadopsi program New Deal yang pernah dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt tahun 1933-1938. Program semacam ini juga sering dipraktekkan oleh Presiden RI Soeharto. Program ini sangat bermanfaat bagi Rakyat, khususnya program infrastruktur,” ungkap Dr. Nuzul Achjar, alumnus S2 (Master Thesis) asal University of Illinois, Urbana-Champaign (UIUC), Amerika Serikat (Maret 1992) kepada Staging-Point.Com, Selasa (13/2/2018) di lantai 2 gedung Pasca Sarjana FEB UI, Depok (Jawa Barat).

Presiden Amerika Serikat (AS) Roosevelt merilis New Deal tahun 1933-1938 yaitu program padat karya bagi petani, penganggur, orang muda, dan orang tua, perubahan industri perbankan dan moneter. Motonya ialah Relief, Recovery, dan Reform (3-R). Yakni bantuan bagi warga miskin dan penganggur, pemulihan ekonomi ke level normal, dan reformasi sistem keuangan guna mencegah terjadinya depresi sosial-ekonomi (Carol Berkin; et al., 2011: 629-632).

“Pada masa Presiden Roosevelt di Amerika Serikat, ada program one dollar, one day Proyek Padat Karya. Satu hari mereka bekerja, diberikan upah satu dolar. Itu sangat berhasil, ditambah lagi program proyek besar New Deal, antara lain, pembangunan dan pembangkit tenaga listrik dan penanggulangan banjir,” ungkap Nuzul Achjar, M.Sc., Ph.D, peneliti pada LPEM-UI (Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat – Universitas Indonesia).

Nuzul Achjar, M.Sc., Ph.D menambahkan bahwa Proyek Padat Karya Tunai juga dapat mengentaskan kemiskinan dan menghasilkan kesejahteraan Rakyat secara lebih nyata. Basis utamanya ialah Negara RI sebagai negara agraris. Alinea IV Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa tugas Pemerintah Negara RI antara lain melindungi segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan Bangsa.

“Kita mulai sebagai negara agraris. Ketika terjadi transformasi ke arah sektor industri, petani di desa-desa tidak disiapkan dengan pendidikan, tidak disiapkan pencipta kerja sebagai enterpreneur pertanian atau perikanan misalnya, hanya pencari kerja. Sehingga terjadi pengangguran, bahkan pengangguran intelek. Maka perlu ada intervensi langsung dari Pemerintah; kita butuh kehadiran penyuluh dan jembatan antara petani, akademisi, dan Pemerintah; perguruan tinggi meriset bibit-unggul; kita mendidik enterpreneur di desa-desa. Intinya mulai bergerak ke arah value added-nya (nilai tambah, red), petani dan pertanian tetap dipertahankan dan setiap warga masyarakat dalam proses transformasi itu dapat menciptakan lapangan kerja,” ungkap Nuzul Achjar, M.Sc., Ph.D.

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak mendidik dan hanya bermanfaat pada kasus luar biasa, seperti lonjakan angka kemiskinan akibat kenaikan tiba-tiba harga BBM. “BLT hanya mencegah sementara kemiskinan. BLT tidak mendidik dan hanya kasus khusus seperti kenaikan tiba-tiba harga BBM. Maka lanjutkan program Padat Karya Tunai dengan prioritas pada daerah-daerah miskin atau masyarakat yang butuh perubahan dan proyek-proyeknya infrastruktur desa dengan konsep dari desa untuk desa, dari Negara,” ungkap Nuzul Achjar, M.Sc., Ph.D.

Menurut data Badan Pusat Statistik (2016), hingga Maret 2016, jumlah penduduk miskin—penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan—mencapai 28,01 juta jiwa atau sebesar 10,86% dari total penduduk Negara RI. Tahun 2014-2017, Pemerintah mencairkan Dana Desa sebesar Rp 127 triliun untuk membiaya program infrastruktur skala kecil, produk-produk pertanian dan kerajinan di desa-desa. Khusus tahun 2018, melalui program dana desa padat karya swa-kelola di 82.030 desa (BPS, 2016), Pemerintah hendak mendorong peredaran uang dan kas merata di seluruh Negara RI (Setkab RI, 17/11/2017).

Pada Rabu (7/2/2018), Presiden RI Joko Widodo meninjau Program Padat Karya di Kabupaten Dharmasraya seperti Program Percepatan Tata Guna Air Irigasi Balai Wilayah Sungai Sumatera V untuk 105 desa pada 12 kabupaten di Sumatera Barat, yang melibatkan 112.500 tenaga kerja, dan menghabiskan biaya Rp 29.250.000.000 (Setkab RI, 7/2/2018). Pada Senin (15/1/2018), Presiden RI Joko Widodo meninjau proyek irigasi –proyek padat karya tunai dari Kementerian PUPR sejak 2017 – seluas 130 ha  di Dukuh Lo, Tegal (Setkab 16/1/2018).

(Staging-Point.com/2018/02/19)

Oleh Eko Budi Raharta

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita