• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Kompetensi, SMK & ‘Link-Match’ Tingkatkan Daya Saing SDM RI

Sejak 2018, Pemerintah RI berupaya memacu daya-saing Negara RI melalui penguatan investasi infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). “Terobosan-terobosan besar harus kita lakukan di bidang pengembangan sumber daya manusia, terutama di bidang pendidikan... Terobosan di bidang pendidikan harus lebih signifikan dibanding dengan terobosan di bidang infrastruktur,” papar Presiden RI Joko Widodo pada Konferensi Forum Rektor Indonesia 2018 di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis sore (15/2/2016) (Setkab RI, 15/2/2018).

Lima modal memajukan dan meningkatkan daya-saing suatu Negara, menurut Presiden RI Joko Widodo, yakni kreasi, inovasi dan produksi dari SDM, stabilitas, tata-kelola pemerintahan Negara, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. “Pada intinya yang memajukan sebuah negara adalah SDM-nya; stabilitas sosial dan politiknya; manajemen pemerintahan dan kepemimpinannya; kemudian penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologinya, serta kreativitas dan inovasinya. Jadi, negara yang memenangkan persaingan, negara yang maju memenangkan kompetisi ini berada pada titik-titik yang tadi saya sampaikan. Di sinilah posisi penting pendidikan yang membangun watak kita, watak Pancasila kita,” papar Presiden RI Joko Widodo pada Acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan di Pusdiklat Kemendikbud, Bojongsari, Depok, Selasa, 6 Februari 2018 (Setkab RI, 6/2/2018).

Menurut  Dr. Sirilus Belen, S.Pd., B.Phil, kendala dalam upaya mencerdaskan kehidupan Bangsa Indonesia, khususnya daya-saing SDM Negara RI selama ini, yakni metode pendidikan kurang mendorong pola pikir kritis, kreatif, dan pemecahan masalah serta kurang terajut melalui link & match antara sektor industri (kekuatan produksi) dengan sektor pendidikan. “Sistem pendidikan kita masih tradisional yang kurang menekankan kreativitas berpikir dan bertindak, berpikir kritis, dan kemampuan memecahkan masalah dan kurangnya link & match sektor pendidikan dan sektor-sektor produksi, khususnya industri,” ungkap Dr. Sirilus Belen, alumnus Institute of Education University of London (Inggris) dan University of Cambridge Local Examination Syndicate (Inggris), kepada Staging-Point.Com, Senin (19/2/2018) di Jakarta.

Untuk meningkatkan daya-saing SDM Negara RI melalui program pendidikan, menurut Dr. Sirilus Belen, dapat diraih melalui penerapan kurikulum berbasis kompetensi, peningkatan kualitas dan relavansi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan peningkatan link & macth sektor pendidikan dan sektor-kerja atau industri. “Untuk meningkatkan daya-saing SDM Negara RI, kita harus menerapkan sistem belajar aktif dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi dengan pendekatan kurikulum berbasis kompetensi; meningkatkan kualitas dan relevansi SMK, khususnya unit produksi tiap SMK; dan meningkatkan link & match sektor pendidikan dan sektor-kerja melalui pembenahan kurikulum SMK yang menekankan praktik, membenahi sistem magang di SMK, politeknik, dan universitas di sektor-kerja,” ujar Dr. Sirilus Belen, alumnus S3 bidang antropologi dan sosiologi dari South Bank University London (Inggris).

Ketiga solusi tersebut di atas, menurut Dr. Sirilus Belen, dapat meningkatkan daya-serap tenaga kerja yang mengurangi pengangguran dan menghasilkan pemerataan sosial-ekonomi; produk-produk sektor usaha atau industri Negara RI dapat bersaingan di pasar dunia; lulusan SMK dan perguruan tinggi dapat menjadi wira-usaha atau entrepreneur yang mampu menghasilkan inovasi, kreasi, dan lapangan kerja-baru; dan produksi Negara RI kurang bergantung pada hasil mineral dan bahan mentah sumber alam, tetapi produksi bernilai sosial, ekonomi, dan lingkungan dari modal utama kreasi dan inovasi SDM.

Akhir November 2017, Presiden RI Joko Widodo merilis arah pembangunan SDM Negara RI melalui perubahan metode pendidikan dan fokus pada pendidikan vokasi atau pendidikan kejuruan, training vokasi, dan politeknik. Alasannya, lebih dari 60% SDM Negara RI hanya lulusan SD (Sekolah Dasar) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP); sekitar 80% guru SMK adalah guru normatif. “Saya kira Pak Menteri Pendidikan sudah memulai untuk mengubah itu. Problem based learning, anak-anak dihadapkan, sering diajak ke lapangan, dihadapkan pada tantangan, dihadapkan pada problem-problem, bagaimana menyelesaikan, bagaimana mencarikan solusi. Bukan hapalan-hapalan lagi, karena memang dunia sudah berubah,” papar Presiden RI Joko Widodo pada Acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2017 di Assembly Hall 1 dan 2 Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Selasa malam (28/11/2017) (Setkab RI, 28/11/2017).

Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 menyatakan: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.”; dan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.”

Menurut Dr. Sirilus Belen, anggaran besar sektor pendidikan perlu tepat sasar melalui perubahan metode pendidikan sesuai tuntutan zaman dan disertai oleh sistem pemantauan, evaluasi, dan akuntabilitas keuangan. “Agar dana besar ini tidak mubasir, harus tepat sasaran. Sistem pendidikan harus diubah yakni kurikulum berbasis kompetensi, tingkatkan kualitas dan relevansi SMK, dan tingkatkan link and match dari SMK hingga universitas; harus dilaksanakan sistem monitoring,  evaluasi dan akuntabilitas keuangan yang tepat sehingga tercegah korupsi dana yang besar ini,” ujar Dr. Sirilus Belen.

Hingga Oktober 2016, sekolah-sekolah Negeri yang mendapat pasokan dana dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) di seluruh RI memiliki sekitar 1,8 juta ruang kelas. Dari jumlah ini, hanya 466.000 dalam kondisi baik; dan terdapat 212.000 sekolah, dan sebanyak 100.000 sekolah belum memiliki peralatan pendidikan (Setkab RI, 5/10/2016). Hingga Februari 2017, hanya 7,2% angkatan kerja Negara RI berkualifikasi pendidikan tinggi; sedangkan Malaysia memiliki 20,3% tenaga kerja kualifikasi pendidikan tinggi; organisasi ekonomi 35 negara OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) memiliki 40,3% tenaga kerja kualifikasi pendidikan tinggi (Setkab RI, 7/2/2017). 

(Staging-Point.com/2018/02/22)

Oleh Fens Alwino

Penerbit


Dollar AS vs Xi-Diplomacy

Perang dollar AS vs Xi-Diplomacy belum memicu ke arah resesi global (lihat grafik). Bagi Rakyat dan Pemerintah Negara RI, pilihannya ialah kemitraan atau kerjasama melahirkan tata tertib dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan serta ramah lingkungan. Ini amanat Pembukaan UUD 1945. Ini pula peluang dan tantangan bagi Negara RI yang kini menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB hingga tahun 2021. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita