• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Pertumbuhan Ekonomi Jangka Pendek: Pilihan Ekspor dan Investasi Manusiawi

Jelang akhir 2017, pertumbuhan ekonomi Negara RI memperlihatkan tren meningkat, dari 5,06% pada triwulan ke-3 tahun 2017, naik ke level 5,19% pada triwulan ke-4 tahun 2017. Pada tahun 2018, ekspor dan investasi hendak dipacu oleh Pemerintah RI guna mendorong penguatan pertumbuhan ekonomi. Maka pilihannya, menurut Presiden RI Joko Widodo,  antara lain memperbaiki iklim investasi dari Pusat hingga Provinsi, Kabupaten, dan kota.

“Apalagi saya melihat langkah ekspor kita, terutama di sektor komoditas dan batubara menunjukkan kinerjanya yang semakin meningkat. Begitu pula dengan konsumsi rumah tangga yang kita harapkan semakin membaik sejalan dengan berjalannya program Padat Karya Tunai di beberapa daerah,” papar Presiden RI Joko Widodo pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin siang (12/2/2018) (Setkab RI, 12/2/2018).

Dua pekan sebelumnya, pada Rapat Terbatas di Kantor Presiden (Jakarta), Rabu siang (31/1/2018), Presiden RI Joko Widodo memerintahkan seluruh menteri Kabinet Kerja 2014-2019 untuk menyederhanakan semua peraturan investasi dan ekspor. Presiden RI memerintahkan Menteri Perdagangan dan Menteri Koordinator Perekonomian RI segera menyelesaikan FTA (Free Trade Agreement), terutama dengan Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Australia, dan PTA (Preferential Trade Agreement) (Setkab RI, 31/1/2018).

Menurut Dr. Maddaremmeng A Panennungi S.E, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Universitas Indonesia (UI), pertumbuhan ekonomi jangka pendek dipicu oleh konsumsi, pengeluaran pemerintah, ekspor dan investasi. “Dalam jangka pendek, perekonomian digerakkan oleh konsumsi masyarakat, pengeluaran Pemerintah, ekspor, dan investasi.  Khusus permintaan investasi, yang berdampak jangka pendek juga jangka panjang, berguna meningkatkan kapasitas produksi atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Konsumsi masyarakat agak susah menarik pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi, jika pendapatan masyarakat hanya tumbuh moderat. Pengeluaran Pemerintah juga hanya bisa melakukan ekspansi yang terbatas, karena dibatasi kemampuan penerimaan pajak serta ada aturan UU yang membatasi defisit APBN. Jadi pilihan lain yang tersisa adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong investasi dan ekspor,” ungkap Dr. Maddaremmeng A Panennungi S.E. yang menjadi peneliti Visi Indonesia 2030 dan Visi Perdagangan Internasional Indonesia 2030 (Indoforum, 2007), kepada Staging-Point.Com, Selasa (20/2/2018) di Pesona Kahyangan, Depok, Jawa Barat.

Namun, ada aspek investasi dan ekspor yang sulit dijangkau dan dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah RI seperti stagnasi dan krisis ekonomi dunia tahun 2008. “Ekspor dan permintaan dunia menurun dan stagnan sejak krisis 2008. Apalagi kita lebih bergantung pada komoditas yang harganya turun; harga mineral cenderung turun. Namun, sampai saat ini, kita unggul komoditas primer, padat sumber daya alam seperti kayu olahan atau manufaktur padat sumber daya alam, dan manufaktur yang banyak menyerap tenaga kerja murah. Tapi ada kompetitor Vietnam untuk TPT (Tekstil dan Produk Tekstil),” papar Dr. Maddaremmeng A. Panennungi S.E., peneliti Indonesia Rural Investment Climate Survey (World Bank, 2006).

Selain itu,  bidang ekspor yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan negara-negara lain, juga sulit dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah RI. Dr. Maddaremmeng A. Panennungi menyebut contoh kebijakan non-tarif, eco-labelling, SPS (Sanitary Phyto Sanitary)—misalnya syarat ekspor produk makanan yang tidak boleh mengandung hal yang bisa mengganggu kesehatan merupakan contoh kebijakan non tarif seperti paket kesehatan, barang pertanian, makanan, dan lain-lain.

“ Pemerintah RI bisa saja mengadukan kebijakan non-tarif  yang bisa menghambat ke WTO (World Trade Organization), tapi biasanya prosesnya panjang dan jarang berhasil. Sehingga eksportir tentunya berusaha memenuhi kualitas sesuai standar SPS atau TBT (Technical Barrier to Trade), dan sebagainya yang dapat menghambat ekspor Negara RI Pasar Tradisional, seperti Uni Eropa, Jepang, dan AS, serta pasar tradisional lainnya, jika tidak dapat dipenuhi. Pasar ekspor tradisional kita menyumbang share sekitar 80% dari ekspor. Meskipun pertumbuhannya relatif kecil dibanding pasar ekspor non-tradisional. Yang non-tradisional biasanya pertumbuhannya tinggi, tapi secara absolut kecil porsinya. Sehingga kita harus memperkuat dan memperdalam di pasar tradisional, sekaligus melakukan perluasan ke pasar ekspor non tradisional dalam jangka panjang,” ungkap Dr. Maddaremmeng A. Panennungi.

Di sisi lain, ada aspek investasi dan ekspor yang dapat dikendalikan atau dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah RI di dalam negeri seperti efisiensi investasi produksi, pemberantasan dan pencegahan korupsi, marketing intelligence, impor bahan baku ekspor dikurangi, jasa transportasi, infrastruktur, upah tenaga kerja, informasi investasi, informasi pasar, perizinan, penyederhanaan peraturan investasi dan ekspor, kebijakan Bank Indonesia (penurunan suku bunga), dan pajak yang mendorong investasi, seharusnya meningkatkan investasi di Negara RI.  

“Beberapa paket kebijakan Pemerintah sebetulnya bagian dari upaya peningkatan investasi dan ekspor yang membuat ekonomi kita menjadi efisien. Hasilnya mulai kelihatan, seperti penilaian internasional rating utang naik lebih baik, rating risiko turun; easy doing business naik; global competitiveness index dari Economic Forum juga naik. Investasi juga naik, yang terlihat antara lain dari investasi bangunan dan perlunya memperkuat investasi pada mesin produksi,” papar Dr. Maddaremmeng A. Panennungi S.E.

Untuk bersaing dengan negara lain seperti Vietnam dan Tiongkok di bidang investasi, Dr. Maddaremmeng A. Panennungi, melihat perlunya koordinasi dan penyederhanaan perizinan. “Apakah kebijakan kita sama atau lebih unggul dari Tiongkok dan Vietnam. Saya lihat sistem on line BKPM (Badan Koordinasi Penanam Modal) lebih cepat dan terkoordinir perizinannya. Kemungkinan persoalan relatif ada di provinsi, kabupaten, sampai kelurahan, yang masih banyak perizinan. Maka perlu ada koordinasi dan penyederhanaan perizinan,” papar Dr. Maddaremmeng A. Panennungi.

Di bidang investasi, kebijakan RI tidak perlu otoriter seperti di Tiongkok dan Vietnam. “Kita berbeda dengan Tiongkok dan Vietnam yang pemerintahannya cenderung otoriter, dari atas ke bawah tak ada hambatan (perizinan, red). Pilihan kita berbasis demokrasi, bergerak pelan-pelan, konsisten, semakin lama semakin baik. Contohnya, lahan harus dinegosiasi dulu dengan pemiliknya. Menurut saya, kita harus pilih jalan yang lebih manusiawi. Karena banyak hal dan proses saling berpengaruh dan berkesinambungan dalam hal ini,” papar Dr. Maddaremmeng A. Panennungi. 

Oleh Eko Budi Raharta

Penerbit


Dollar AS vs Xi-Diplomacy

Perang dollar AS vs Xi-Diplomacy belum memicu ke arah resesi global (lihat grafik). Bagi Rakyat dan Pemerintah Negara RI, pilihannya ialah kemitraan atau kerjasama melahirkan tata tertib dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan serta ramah lingkungan. Ini amanat Pembukaan UUD 1945. Ini pula peluang dan tantangan bagi Negara RI yang kini menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB hingga tahun 2021. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita