• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Tingkatkan Kinerja PNS: Profesional, Netral & Sejahtera

Efektivitas pemerintahan Negara dan efisiensi tata-kelola Negara sangat bergantung pada kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Hingga Februari 2018, 24% dari total sekitar 4.374.349 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Negara RI, berijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) (Bappenas, 14/2/2018).

Hingga Juni 2016, belanja pegawai dan pensiun (BPP) pada APBN dan APBD tahun 2015 mencapai Rp 707 triliun dari total Belanja sebesar Rp 2.093 triliun atau 33,8 %. Ada sekitar 244 kabupaten/kota yang belanja pegawainya di atas 50%. Belanja pegawai dan pensiun (BPP) cenderung meningkat, namun kinerja PNS / ASN cenderung lamban, disiplin rendah, dan kurang kompetitif. Dari tahun 2009 hingga 2017, belanja pegawai meningkat sebesar 13,7%; manfaat pensiun juga meningkat sebesar 10% (Kementerian PAN-RB, 2016).

Sepanjang tahun 2017, dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Badan Kepegawaian Negara (BKN) Negara RI memberhentikan dengan tidak hormat 96 PNS dan menjatuhkan hukuman disiplin terhadap 1.759 PNS. Pasal (1) Peraturan Pemerintah (PP) No. 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja (Setkab RI, 8/2/2018).

Menurut Profesor Dr. Prijono Tjiptoherijanto, SE, MA, Ph.D, peneliti dan penulis Civil Service Reform in Selected ASEAN Countries (2017), peraturan disiplin dan hukumannya tersebut di atas belum signifikan karena kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan isu sistemik yang sangat bergantung pada kepemimpinan nasional atau political will Pemerintah.

“Masalah kinerja PNS itu sistemik. Kalau ada political will, pasti dijalankan dengan cepat. Contoh Keluarga Berencana (KB) bagus sekali, karena ada political will Presiden RI Soeharto. Presiden Joko Widodo mesti langsung mengambil-alih dan mencari menteri yang profesional, akademis, dan non-partisan untuk posisi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI seperti halnya Menteri Keuangan, Menteri Bappenas, dan Menteri Luar Negeri,” papar Profesor Dr. Prijono Tjiptoherijanto, SE, MA, Ph.D, alumnus S3 bidang ekonomi dari University of Hawaii  (1981) kepada Staging-Point.Com, Selasa  (20/2/2018) di ruang kerjanya lantai 2 Lembaga Demografi Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.

Selasa sore (20/6/2017) di Kantor Presiden (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo memimpin Rapat Terbatas ke-2 tahun 2017 tentang Reformasi Aparatur Sipil Negara (ASN). “Dalam Ratas mengenai ASN sebelumnya yakni 18 Januari 2017, telah saya sampaikan bahwa diperlukan sebaran Aparatur Sipil Negara yang lebih merata, yang bisa memberikan pelayanan sampai ke pelosok-pelosok. Saya terus memantau perkembangan penyelesaian penataan manajemen ASN ini, dan termasuk percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi...Saya ingin menekankan pada pemanfaatan teknologi informasi melalui penerapan e-government... Jangan sampai kita jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain dalam pelayanan publik, pelayanan administrasi kepada warga, dan sebenarnya dengan adanya teknologi informasi ini kita seharusnya bisa bekerja cepat,” papar Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas tentang Reformasi Aparatur Sipil Negara, Selasa sore (20/6/2017) di Istana Presiden (Jakarta) (Setkab RI, 20/6/2017).

Sebelumnya, usai Rapat Kerja di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/6/2016), Presiden RI Joko Widodo merilis rencana rasionalisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) secara alamiah hingga pengurangan 1 (satu) juta ASN di seluruh Negara RU. Mekanisme dan teknis pelaksanaannya diserahkan oleh Presiden Joko Widodo kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) RI.

Sasaran rasionalisasi ASN antara lain efisiensi belanja pegawai ASN yang sebanding dengan produtivitas dan kesejahteraan pegawai. “Artinya, setahun misalnya pensiun 120.000, nanti pada tahun ke-5, kita hanya menerima 60.000. Nanti akan berkurang, akan banyak sekali,” papar Presiden RI Joko Widodo usai memberi pengarahan kepada para pejabat eselon II Kementerian / Lembaga di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa pagi (7/6/2016) (Setkab RI, 7/6/2016). Hingga akhir 2017, 120 ribu PNS purna-tugas (Bappenas, 14/2/2018). Sekitar 752.271 PNS memasuki usia pensiun tahun 2016-2020 (Kemen PAN-RB, 2016).

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja PNS, menurut Profesor Dr. Prijono Tjiptoherijanto, ialah profesionalitas, kesejahteraan dan sikap non-partisan PNS. “Untuk meningkatkan kinerja PNS, maka PNS menurut saya, merupakan singkatan dari Profesional, Netral, Sejahtera. Nah, sekarang Netral saja yang terus ditekankan, sejahteranya tidak. Kebanyakan pegawai tidak profesional,” papar ungkap Profesor Dr. Prijono Tjiptoherijanto.

Profesor Dr. Prijono Tjiptoherijanto menyarankan bahwa peraturan penggajian perlu segera diterbitkan oleh Pemerintah RI. “Peraturan penggajian harus segera dikeluarkan oleh Pemerintah RI. Sistem gaji PNS harus diubah. Karena standar gaji PNS kita salah, gaji pokok cuma 30% dan tunjangan 70%. Di negara lain, gaji pokoknya lebih tinggi dari tunjangannya. Di Jepang, 7% gaji PNS lebih tinggi dari swasta. Di Singapura 5% gaji PNS lebih tinggi dari swasta. Itu sebabnya, orang Indonesia umumnya ingin menjadi pejabat, karena mencari tunjangan. Perlu pula ada P3K (Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja) agar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mendapat Jaminan Hari Tua (JHT),” papar Profesor Dr. Prijono Tjiptoherijanto.

Pada September 2017, Presiden Joko Widodo merilis program kerja membuka lowongan sekitar 17 ribu lowongan kerja PNS, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di seluruh Negara RI (Setkab RI, 16/9/2017). Pada 17 Juni 2016, Presiden RI Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2016 tentang gaji ke-13 dan tunjangan pensiun ke-13 untuk PNS, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara, dan PP Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) THR PNS, Prajurit TNI, anggota Polri, dan Pejabat Negara.

Total PNS (Pegawai Negeri Sipil) Negara RI tahun 2009 mencapai 4.524.205 orang. Jumlah itu sedikit turun pada tahun 2014, mencapai 4.455.303 (BPS, November 2017). Realisasi belanja APBN tahun 2014 untuk belanja pegawai pusat mencapai 20,4%, 24% pada tahun 2015, dan 31,3% pada tahun 2016 dari total Belanja. Sedangkan belanja barang dan modal tahun 2014, sekitar 26,3% dari total Belanja, dan 26% dari total Belanja tahun 2016 (Kemen PAN-RB, 2016).

Oleh Eko Budi Raharta

Penerbit


Ekonomi RI & Potensi Resesi AS

Akhir 2018, Pemerintah RI siap menanda tangan kesepakatan investasi dan perdagangan bebas dengan Swiss, Liechtenstein, Norwegia dan Iceland (negara EFTA). Total nilai perdagangan RI-EFTA tahun 217 mencapai 2,4 miliar dollar AS dengan surplus sekitar 212 juta dollar AS. (Bernadette Christina Munthe/Reuters, 24/11/2018). Berikutnya, awal November 2018, Pemerintah RI berupaya menyepakati ekspor senilai 1,5 miliar dollar AS CPO per tahun ke Pakistan (Reuters, 8/11/2018). Total produksi minyak sawit RI tahun 2018 mencapai 42 juta ton (Fransiska Nango, 2/11/2018). Di Jakarta, perusahan Korea Selatan, seperti Parkland, LS Cable & System Asia Ltd, Sae-A Trading, Taekwang Industrial Co Ltd, World Power Tech and InterVet, Hyundai Engineering & Construction Co Ltd, Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd, Midland Power Co Ltd, POSCO Engineering & Construction Co Ltd and Hyundai Engineering Co Ltd, membuat 15 MoU dan 6 komitmen investasi di Negara RI (Reuters, 11/9/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita