• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Padat Karya Tunai: Perlu Buka Keran Sektor Ekonomi Rakyat

Presiden RI Joko Widodo berharap Program Padat Karya Tunai diharapkan dapat mendongkrak peredaran uang di desa dan daerah dan meningkatkan daya beli masyarakat di sejumlah daerah di Negara RI.  “Pola Padat Karya Tunai ini betul-betul diharapkan bisa mendongkrak peredaran uang di desa dan di daerah untuk meningkatkan daya-beli dan meningkatkan konsumsi masyarakat,” papar Presiden RI Joko Widodo usai meninjau pelaksanaan proyek Padat Karya Tunai irigasi kecil dan jalan produksi di Desa Kukuh, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, Jumat (23/2/2018) (Setkab RI, 23/2/2018).

Menurut Dr Ahmad Helmy Fuady, peneliti bidang Development Studies Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) (Jakarta), program Padat Karya Tunai dapat memberi manfaat lingkungan, selain jaring pengaman sosial-ekonomi yang hanya bersifat sementara, sehingga Pemerintah perlu menyediakan infrastruktur lebih permanen, membuka keran bagi sektor-sektor ekonomi Rakyat, dan akuntabilitas pelaksanaannya, yang dapat menjamin sustainability peningkatan daya-beli dan pendapatan Rakyat di berbagai daerah Negara RI.

“Dari sisi lingkungan hidup, proyek padat karya lebih banyak positifnya. Proyek tidak merusak lingkungan hidup, karena skalanya kecil-kecil. Misalnya, membuat infrastruktur, selokan atau saluran pembuangan yang meminimalisir polusi dan mengurangi resiko banjir,” papar  Dr Ahmad Helmy Fuady, alumnus S3 Universiteit van Amsterdam (UvA), Amsterdam (Belanda) dengan tesis (Ph.D) Elites and Economic Policies in Indonesia and Nigeria, 1966–1998, kepada Staging-Point.Com, Senin (26/2/2018), di lantai 8 Gedung Widya Graha, LIPI, Jakarta.

Pada Jumat (23/2/2018), Presiden RI Joko Widodo meninjau Proyek Padat Karya Tunai di Desa Kukuh, Kecamatan Marga, Provinsi Bali. Sebanyak 25 orang mengerjakan pembangunan jalan produksi sepanjang 592 meter, dengan nilai proyek sebesar Rp 600 juta, dan alokasi waktu pengerjaan selama tiga bulan; sebanyak 150 orang  mengerjakan pembangunan irigasi di sawah dengan luas 47,6 hektare dengan nilai proyek Rp 675 juta selama 50 hari (Setkab RI, 23/2/2018).

Secara statistik sejak tahun 2016, menurut Dr Ahmad Helmy Fuady, memang belum terlihat benar program Padat Karya Tunai meningkatkan pendapatan masyarakat di berbagai daerah Negara RI. “Teorinya, padat karya meningkatkan daya beli masyarakat yang disyaratkan oleh meningkatnya pendapatan. Tapi sejauh ini, secara statistik, belum terlihat benar meningkatnya pendapatan masyarakat,” ungkap Dr Ahmad Helmy Fuady.

Ada dua kendala implementasi program Padat Karya Tunai sejak tahun 2016 yakni akuntabilitas dalam pelaksanaan program Padat Karya Tunai dan pelaporannya, serta belum matching–nya antara program desa dan kabupaten. “Program ini dimulai sejak tahun 2016. Tahun 2016, belum ada akuntabilitas pelaksanaan dan pelaporan. Itu menyulitkan pemerintah menggelontorkan kembali dana serupa tahun 2017. Masalah demikian muncul, karena tidak semua jajaran pemerintah tingkat desa memahami mekanisme pelaporan. Tahun 2017, Pemerintah banyak belajar. Format dan mekanisme pelaporan dibuat sesederhana mungkin, sehingga tidak menyulitkan masyarakat dan aparat desa,” ujar Dr Ahmad Helmy Fuady.

Masalah lain pelaksanaan Padat Karya Tunai yakni belum matching-nya antara program dana desa dengan kabupaten. Dr Ahmad Helmy Fuady  menyebut satu contoh, ada sebuah jembatan rusak di jalan kabupaten, tetapi lokasinya terletak di desa. Dengan adanya dana desa, jalan-jalan dan infrastruktur di desa tersebut sebetulnya dapat diperbaiki. Namun, karena ada jembatan rusak yang belum diperbaiki akibat kabupaten kekurangan dana, maka desa tersebut tetap terisolasi. “Program Padat Karya Tunai itu belum terintegrasi dengan program peningkatan infrastruktur kabupaten. Masing-masing masih jalan sendiri-sendiri,”ungkap Dr Ahmad Helmy Fuady.

Solusi terhadap tantangan dan kendala pelaksanaan Padat Karya Tunai tersebut di atas, menurut Dr Ahmad Helmy Fuady, program Padat Karya Tunai membutuhkan penerapan akuntabilitas pelaksanaannya, membuka keran bagi sektor-sektor ekonomi masyarakat, dan matching antara program dana desa atau dana Padat Karya Tunai dengan program infrastruktur kabupaten. “Padat karya harus membuka keran bagi sektor-sektor ekonomi masyarakat dan membangun infrastruktur seperti jalan dan lain-lain, yang sangat bagus menjamin sustainability. Selain itu, program dana desa harus sejalan dengan program pembangunan infrastruktur kabupaten,” ujar Dr Ahmad Helmy Fuady.

Sejak akhir 2017 dan awal 2018, banyak proyek Padat Karya Tunai bidang infrastruktur yang sedang dikerjakan di berbagai daerah. Misalnya, Senin (15/1/2018), Presiden RI Joko Widodo meninjau pelaksanaan Program Padat Karya Tunai berupa pembangunan saluran irigasi tersier 130 ha di Dukuh Lo, Lebak Siu, Kabupaten Tegal (Setkab RI, 15/1/2018).  Pada Selasa (23/1/2018), Presiden RI Joko Widodo mengecek pelaksanaan program Padat Karya Tunai di Desa Banyuurip, Kecamatan Tanjung Lago, Banyuasin, Sumatera Selatan (Setkab RI, 23/1/2018).

Untuk menjamin program Padat Karya Tunai meraih targetnya, Dr Ahmad Helmy Fuady, Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola juga perlu dilatih. “Sumber Daya Manusia (SDM) para pengelola harus ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan,” papar Dr Ahmad Helmy Fuady yang menyarankan agar Pemerintah melibatkan pula peran swasta guna meningkatkan kesejahteraan Rakyat secara permanen. “Untuk meningkatkan kesejahteraan yang bertahan lama dan stabil, Pemerintah harus memberdayakan swasta. Dengan demikian, nantinya bukan hanya Pemerintah yang ikut memberdayakan masyarakat, tapi juga sektor swasta,” ujar Dr Ahmad Helmy Fuad.

Oleh Fens Alwino

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita