• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Inklusi Keuangan: Perlu Literasi & Monitoring Efektivitas Program

Hari Selasa  (13/2/2018) di Istana Merdeka (Jakarta), usai berbincang dengan Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bidang Inklusi Keuangan (United Nations Secretary General’s Special Advocate for Financial Inclusion), Ratu Maxima asal Belanda, di teras belakang Istana Merdeka (veranda talk), Presiden RI Joko Widodo merilis arah kebijakan inklusi keuangan guna melayani hak-hak Rakyat mengakses cepat dan sederhana ke sektor keuangan dan mempercepat inklusi keuangan melalui penyederhanaan sistem dan izin-izin sektor keuangan di Negara RI (Setkab RI, 13/2/2018).

“Kalau dua hal itu (penyederhanaan sistem dan izin-izin, red.) belum bisa kita selesaikan, ya majunya akan tidak bisa secara sepesat yang kita inginkan...Semuanya, semua masyarakat harus bisa masuk ke banking system, bisa masuk ke sistem keuangan kita, sehingga akses untuk permodalan, akses untuk mendapatkan keuangan dari sana, bisa didapatkan, terutama yang mikro, yang kecil-kecil itu,” papar Presiden RI Joko Widodo kepada wartawan di Istana Merdeka (Jakarta), Selasa (13/2/2018) (Setkab RI, 13/2/2018).

Menurut Teguh Dartanto, S.E., M.Ec., Ph.D, Kepala Kajian Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Lembaga Penyelidikan Ekonomi & Masyarakat (LPEM), Universitas Indonesia (UI), konsep dasar inklusi perbankan analog dengan inklusi pendidikan yakni setiap orang terlayani haknya dan tidak ada yang tertinggal menurut prinsip-prinsip keadilan sosial sesuai amanat Pembukaan UUD 1945.

“Konsep dasar inklusi keuangan adalah tidak seorang pun tertinggal, no one left behind yang analog dengan iklusi pendidikan, bahwa semua orang memiliki hak dan dapat mengakses sistem pendidikan. Begitu pula jasa-jasa perbankan, yang selama ini cenderung melayani orang dari kelas menengah-atas, harus membuka akses ke sistem dan izin-izin bagi semua orang agar menikmati jasa-jasa perbankan,” papar Teguh Dartanto, Ph.D, ketua program S1 Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (FEB-UI) di Depok, Jawa Barat, kepada Staging-Point.Com, Senin (26/2/2018) di lantai 1, Gedung FEB-UI, Depok, Jawa Barat.

Program inklusi perbankan hendak melayani setiap lapisan masyarakat agar memanfaatkan jasa-jasa perbankan melalui rekening bank, mengajukan pinjaman kredit bagi usaha-usaha mikro, pelayanan jasa-jasa perbankan untuk petani, nelayan, e-kios, tabungan pelajar, Kredit Usaha Rakyat (KUR), e-warung, atau warga pelaku usaha bisnis di seluruh Negara RI. “Program inklusi perbankan hendak mendorong semua lapisan masyarakat untuk terkoneksi dan memanfaatkan jasa perbankan atau lembaga keuangan lainnya di Negara RI,” ujar Teguh Dartanto, Ph.D.

Teguh Dartanto, Ph.D menyebut contoh program inklusi perbankan dari Pemerintah saat ini antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Non-Tunai dan Kartu Indonesia Pintar. “Ini (program inklusi perbankan, red.) adalah solusi instan dari Pemerintah agar semua orang dapat memanfaatkan jasa-jasa perbankan melalui PKH, transaksi bantuan non-tunai, Kartu Pintar Indonesia, dan lain-lain,” ungkap Teguh Dartanto, Ph.D.

Selama 1 (satu) jam, pada Kamis (1/9/2016) di Istana Merdeka (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo dan Utusan Khusus PBB bidang Inklusi Keuangan, Ratu Maxima, membahas inklusi keuangan. Utusan Khusus PBB bidang Inklusi Keuangan, Ratu Maxima, dapat mengkoordinir inklusi keuangan pada PBB, Bank Dunia, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Presiden RI Joko Widodo meminta bantuan teknis (technical assiatance) khususnya piranti lunak financial technology dari PBB bidang inklusi keuangan melalui Ratu Maxima (Setkab RI, 1/9/2016).

Pada Jumat pagi (18/11/2016) di Istana Merdeka (Jakarta), Presiden RI merilis dasar dan arah kebijakan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Sasarannya ialah mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial serta meningkatkan kesejahteraan Rakyat. Indeks Keuangan Inklusif (IKI) RI tahun 2014 hanya 36%. Target SNKI tahun 2019 ialah 75% melalui edukasi keuangan, fasilitas keuangan publik, pemetaan informasi keuangan, peraturan pendukung, fasilitas intermediasi, saluran distribusi, serta perlindungan konsumen. Koordinasi SNKI melibatkan Bank Indonesia, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan Kementerian Keuangan  (Setkab RI, 18/11/2016).

Selama 18 bulan terakhir, Pemerintah mengembangkan sejumlah program inklusi keuangan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 6 juta keluarga, 1,2 juta peserta Bantuan Non-Tunai; 4 juta peserta Kredit Usaha Rakyat (KUR); pengguna BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial); bantuan beasiswa, dan lain-lain.

Menurut Teguh Dartanto, Ph.D., program inklusi keuangan baiknya meraih jumlah dulu baru kualitasnya dan tidak selalu melalui perbankan. “Kuantitas dulu baru kualitas programnya. Sekitar 40% bantuan non-tunai menyasar ke kelas sosial menengah bawah; sekitar 60% lebih orang kaya atau kelas sosial atas sudah masuk ke sektor perbankan. Kini banyak inovasi teknologi keuangan atau e-finance. Bank BUMN dengan civic mission membuka tabungan tanpa biaya; PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) membuat inovasi layanan rekening bank digital, dan masih banyak lagi,” ungkap Dartanto, Ph.D.

Kendala program inklusi keuangan di Negara RI, menurut Dartanto, Ph.D., antara lain, persepsi masyarakat bahwa bank adalah tempat berutang. “Kendala program inklusi keuangan ialah persepsi masyarakat, bank adalah tempat berutang. Maka perlu ada literasi perbankan. Dengan adanya rekening bank, mereka dapat terekspos atau memanfaatkan jasa-jasa perbankan. Kalau mempunyai usaha, mereka dapat mengajukan kredit. Kalau mempunyai rekening koran bank, dari situ dapat terlihat kemampuan keuangannya seperti apa untuk mengajukan pinjaman krebit bank,” ujar Dartanto, Ph.D, periset dan penulis The Application of an Endogenous Poverty Line and Its Relationship with the Poverty Impact of Economic Shocks: An Empirical Investigation (The Singapore Economic Review, Vol.58, No.1, 1350005, 2013).

Tantangan lain program inklusi keuangan yakni belum terlihat efektivitasnya. “Program inklusi keuangan sudah banyak selama ini, namun kurang ditingkatkan dan dievalusi secara riil. Maka Pemerintah harus memonitor dan mengevaluasi efektivitas program ini,” papar Dartanto, Ph.D, penulis Intra-generation Poverty Dynamics in Indonesia: Lessons on Household’s Mobility into (out) of Poverty During 1993-2007 (JICA-Research Institute Working Paper No.117, 2016). 

Oleh Eko Budi Raharta

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita