• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Penanggulangan 3 Jenis Bencana di Negara RI

Hari Selasa (6/2/2018) di Istana Negara (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo merilis kebijakan antisipasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana asap, kebakaran lahan dan hutan saat ajang olahraga negara-negara Asia, Asian Games, Agustus tahun 2018 di Jakarta dan Palembang. “Ini perlu saya ingatkan lagi, jangan sampai saat perhelatan itu (Asiang Games, red), ada asap, ada kebakaran lahan dan hutan, sehingga mengganggu image, juga mungkin bisa mengganggu penerbangan,” papar Presiden RI Joko Widodo pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2018 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/2/2018) (Setkab RI, 6/2/2018).

Rabu (21/2/2018), Badan Nasional Penanggulangan Nencana (BNPB) Negara RI merilis informasi penetapan siaga darurat kebakaran hutan dan lahan awal tahun 2018 pada 4 (empat) provinsi yaitu Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Penetapan status 4 provinsi ini berdasarkan pertimbangan beberapa kabupaten/kota di masing-masing provinsi, seperti peningkatan jumlah titik panas (hotspot), masukan dari BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), dan pengalaman penanganan kebakaran hutan dan lahan sebelumnya (Setkab RI, 21/2/2018).

Menurut Dr. Sutopo Purwo Nugroho, MSi, APU, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB, hingga Februari 2018, secara umum ada 3 (tiga) jenis bencana sering terjadi di Negara RI yakni bencana geologi seperti gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api;  bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, kekeringan, puting beliung, cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan; bencana sosial seperti kecelakaan kereta api, kapal laut atau pesawat terbang, kebakaran industri, musibah akibat melanggar Standard Operational Procedure (SOP) teknologi; bencana biologi seperti wabah, epidemi, dan Sars.

“Di Negara RI, bencana paling dominan adalah bencana hidrometeorologi, yakni jumlahnya setahun, Januari sampai Desember, rata-rata mencapai hampir 2.300 kejadian atau sekurang-kurangnya di atas 2.000 kejadian. Jadi, hampir 95 % adalah hidrometeorologi; dominan bencana banjir, longsor, dan puting beliung. Jumlah bencana geologi seperti gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, memang sedikit, tetapi seringkali dampak sosial, ekonomi, kehidupan, dan lingkungannya sangat besar,” papar Dr. Sutopo Purwo Nugroho, alumnus Geografi Universitas Gadjah Mada (Yogya) dan S3 dari Institut Pertanian Bogor (Bogor) kepada Staging-Point.Com, Rabu (28/2/2018) di Lantai 12 Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta Timur.

Karena spektrum risiko bencana selalu luas yang mencakup kehidupan masyarakat, Bangsa, dan bahkan Negara, menurut Dr. Sutopo Purwo Nugroho, penanggulangan bencana merupakan tanggungjawab Pemerintah Negara Indonesia sesuai amanat UUD 1945 untuk melindungi segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, urusan semua pihak dalam pemerintahan Negara, sektor-sektor swasta, dan masyarakat umumnya.

“Penanggulangan bencana adalah urusan semua pihak; Pemerintah, sektor swasta, masyarakat dengan fungsi komando pada BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah). Setiap terjadi bencana, BNPB mendampingi BPBD.  Terlibat di dalamnya, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan SAR Nasional; SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah), kementerian dan lembaga terkait; Palang Merah Indonesia, Tagana (Taruna Siaga Bencana), relawan, NGO (Non-Governmental Organization), dan masyarakat,” papar Dr. Sutopo Purwo Nugroho.

Penanggulangan bencana, menurut Dr. Sutopo Purwo Nugroho, mencakup persiapan masyarakat pra-bencana seperti antisipasi dan mitigasi bencana, tanggap darurat bencana, proses pemulihan atau rehabilitasi pasca bencana. “Semua pihak umumnya terlibat proses tanggap darurat. Ada koordinasi, sehingga proses penanggulangannya cepat. Meskipun anggaran penanggulangan bencana, terbatas di Pusat. BNPB butuh Rp 15 triliun per tahun untuk pra-bencana, tanggap darurat, pasca bencana. Namun, tahun ini, realisasi anggarannya hanya Rp 746 miliar dan cadangan penanggulangan bencana, tanggap darurat dan pasca bencana, sekitar Rp 4 triliun. Di daerah-daerah juga dananya terbatas dengan ratio sekitar 0,02% dari APBD,” ungkap Dr. Sutopo Purwo Nugroho.

Di Negara RI, penanggulangan bencana berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akhir-akhir ini, penanggulangan bencana di Negara RI, menurut Dr. Sutopo Purwo Nugroho, umumnya semakin terencana, terkoordinasi, dan terpadu karena ada UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, BNPB dan sektar 540 BPBD sejak tahun 2008, dan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana.

“Negara RI saat ini menjadi rujukan negara-negara lain dalam penanggulangan bencana. Kita memiliki sistem penanggulangan bencana yang lengkap seperti UU, Peraturan Pemerintah (PP),  Perda, Pergub, dan kelembagaan. BNPB dan BPBD memiliki 3 fungsi yakni koordinasi, komando dan pelaksana. Tidak banyak negara yang memiliki UU Penanggulangan Bencana. Kita juga sudah teruji dalam penanganan bencana,” papar Dr. Sutopo Purwo Nugroho.

Untuk antisipasi risiko asap, kebakaran hutan dan lahan saat Asian Games Agustus 2018 di Jakarta dan Palembang, Presiden RI Joko Widodo merilis arah kebijakan seperti deteksi dini bencana, fungsi prakiraan Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kesiapan SDM, ketersediaan peralatan, pengaktifan satgas dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa di berbagai daerah Negara RI.

“Kesiapan, ketersediaan SDM dan peralatan harus terus dicek, diperhatikan, termasuk dalam pengaktifan satgas di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan desa. Ini dicek lapangan, libatkan masyarakat dalam tindakan-tindakan pencegahan. Persiapan harus segera dimulai. Jangan menunggu saat kejadian, baru kita bergerak,” papar Presiden RI Joko Widodo pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2018 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/2/2018) (Setkab RI, 6/2/2018).

Belakangan ini, Pemerintah melaksanakan berbagai program antisipasi dan mitigasi bencana di Negara RI. Misalnya, 2 tahun terakhir ini, Pemerintah membangun bendungan, waduk, dan embung-embung di desa-desa untuk mengantisipasi bencana kekeringan (Setkab RI, 13/9/2017); prioritas penanggulangan bencana pada perbaikan infrastruktur, pelayanan kesehatan dan pendidikan Rakyat (Setkab, 23/10/2015); penerapan kebijakan One Map Policy dan tidak ada izin baru pada lahan gambut, restorasi lahan gambut dan kaji-ulang izin pada lahan gambut (Setkab RI, 23/10/2015).

“Kita mau lihat lapangan, terutama korban, infrastruktur dan fasilitas pendidikan yang rusak-rusak. Sebagai contoh, ini adalah jembatan kecil, tapi karena darurat dan kabupaten tidak punya dana untuk ini. Jadi, akan dikerjakan oleh BNPB atau Kementerian PU. Yang kehilangan tempat tinggal, saya juga perintahkan kepada Kepala BNPB harus segera dikerjakan. Sekolah yang rusak juga, saya perintahkan Januari sudah harus mulai dikerjakan,” papar Presiden RI Joko Widodo saat meninjau bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (9/2/2018) (Setkab RI, 9/12/2018). 

 

Oleh Eko Budi Raharta

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita