• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Tata-Kelola Profesional ‘E-Government’: Tingkatkan Kepercayaan & Disiplin Birokrasi

Sabtu sore (24/2/2018) di Hotel Convention Center The Trans Luxury, Bandung (Jawa Barat), Rapat Kerja Sekretariat Kabinet Negara RI, meluncurkan Sistem Informasi Sidang Kabinet (SISKAB), Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP), Sistem Informasi Pengesahan Perjanjian Internasional (SIPPIL), Sistem Informasi Persuratan Terpadu (SIPT), dan surat elektronik Sekretariat Kabinet RI (e-mail) @setkab.go.id (Setkab RI, 24/2/2018). Ini merupakan awal penerapan e-government, pemerintahan berbasis elektronik, di lingkungan Istana Presiden RI.

Pada Acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2015 di Istana Negara, Jakarta, 15 Desember 2015, Presiden RI Joko Widodo merilis arah kebijakan e-government yakni respons terhadap era baru pola hubungan antara Rakyat dan Pemerintah serta upaya mewujudkan Pemerintah terbuka di Negara RI sejak awal abad 21.

“Rakyat menginginkan transparansi... Rakyat menginkan hubungan antara Pemerintah dan masyarakat yang interaktif, yang dialogis. Rakyat menginkan Pemerintah yang responsif, yang cepat merespon keluhan-keluhan yang disampaikan oleh Rakyat... Untuk itu, Pemerintah di semua tingkat mulai dari Pusat sampai dengan Daerah, BUMN, perguruan tinggi, dan institusi-intitusi yang lainnya, harus segera berubah. Berubah ke arah Pemerintah yang terbuka,” papar Presiden RI Joko Widodo (Setkab RI, 15/12/2018).

Untuk mewujudkan Pemerintah yang terbuka, menurut Presiden RI Joko Widodo, bukan hanya membutuhkan perubahan karakter, perubahan mentalitas, perubahan pola pikir, mindset, di kalangan birokrasi Pemerintah dan badan-badan publik. Namun juga membutuhkan reformasi sistem dan pola kerja terutama dengan menerapkan sistem pemerintahan elektronik atau e-goverment. Mulai dari e-budgeting, e-procurement, e-audit, e-catalogue, sampai cash flow management system dan banyak lagi yang lain-lainnya,” papar Presidek RI Joko Widodo (Setkab RI, 15/12/2015).

Menurut Prof. Dr. Zulhasril Nasir, dosen Ilmu Komunikasi, FISIP Universitas Indonesia (UI), pasca Reformasi di Negara RI, kini terjadi perubahan pola hubungan antara Rakyat dan Pemerintah yang berbasis media di Negara RI, bukan lagi pola hubungan asimetris, tetapi pola hubungan simetris antara Rakyat dan Pemerintah. Karena kontrol content media tidak lagi pada kuasa Pemerintah, tetapi pada self-censorship pemilik, awak, dan pengguna medianya.

“Cara kerja media mainstream, sebelum dan sesudah Reformasi tahun 1998 di Negara RI, sangat berbeda. Pasca Reformasi sampai hari ini, media bergantung wartawan masing-masing. Sekarang tidak ada kewenangan Pemerintah menyensor isi media sebelum penerbitannya. Tidak ada ancaman breidel atau sanksi berat dan peringatan. Mungkin hanya ada semacam self-censorship berdasarkan pertimbangan patut atau tidak patut, isu SARA, UU Rahasia Negara, rahasia Pertahanan Negara. Semua itu wajib,” papar Prof. Dr. Zulhasril Nasir kepada Staging-Point.Com, Rabu (28/2/2018) di FISIP, UI, Depok (Jawa Barat).

Ada tantangan mewujudkan Pemerintah yang terbuka melalui keterbukaan informasi, menurut Prof. Dr. Zulhasril Nasir, yakni kontrol media mainstream saat ini bukan pada kuasa Pemerintah, tetapi pemilik media massa, khususnya kepentingan ekonomi-politik dari para pemilik media massa mainstream dan masyarakat untuk media-sosial (medsos).

“Yang jadi soal sekarang bukan kuasa Pemerintah pada media, tapi justru kuasa swasta, ownership media massa. Jika Pemerintah mempunyai e-government, seharusnya tidak begitu mengharapkan partisipasi dan berita media massa. Pilihannya ialah Pemerintah melakukan pendekatan personal kepada media bahwa suatu program atau kebijakan Pemerintah sangat penting bagi keperluan Rakyat dan e-government harus didukung oleh penyediaan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keahlian khusus media, kemampuan intelektual, dan moral-judgment,” ujar Prof. Dr. Zulhasril Nasir, alumnus Universiti Sains Malaysia tahun 2005.

Kini interaksi antara masyarakat dan Rakyat-Pemerintah dapat berlangsung tanpa jeda karena jarak dan waktunya lebih cepat. “Rakyat bisa menyampaikan input, bisa menyampaikan kritik, bisa menyampaikan keluhan-keluhan terhadap pelayanan publik secara langsung dengan menggunakan teknologi informasi, bisa call center sms, bisa e-mail, bisa lewat Twitter, bisa Facebook. Informasi-informasi seperti itu yang juga saya gunakan untuk membuat kebijakan-kebijakan. Demikian pula untuk respon dari badan publik juga bisa dilakukan dengan cepat dan dimonitor secara terbuka lewat e-goverment,” papar Presiden RI Joko Widodo pada Pada Acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2015 di Istana Negara, Jakarta, 15 Desember 2015 (Setkab RI, 15/12/2018).

Menurut Prof. Dr. Zulhasril Nasir, tidak mudah mengkalkukasi respons masyarakat terhadap suatu kebijakan Pemerintah seperti isu korupsi, narkotika, dan birokrasi melalui media sosial (medsos). “Medsos sangat cair. Siapa saja boleh mengakses dan merilis content. Sehingga kita sukar membuat kalkulasi. Karena itu, e-government harus diubah dulu, jika hendak masuk ke medsos, misalnya, bukan rilis aturan-aturan saja, tetapi fakta manfaat nyata bagi masyarakat dari suatu program seperti fakta manfaat pendidikan UKM bagi kesejahteraan keluarga dan tambahan penghasilan masyarakat --di pedalaman Kalteng-- misalnya, risiko korupsi, risiko narkotika terhadap kesehatan dan keluarga, dan isu birokrasi,” ujar Prof. Dr. Zulhasril Nasir.

Selain itu, penerapan e-government perlu didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia (SDM) profesional di bidang teknologi komunikasi dan manajemen informasi. “Perlu ada lembaga pengelola e-government, regulasi ketat, SDM-nya harus profesional, dan riset tentang audiens atau para pemangku kepentingan e-government, yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta. Karena e-government lebih serius dibandingkan hanya urusan wartawan. Sasarannya ialah tercipta kepercayaan Rakyat dan pasar kepada Pemerintah, trust-building. Keterbukaan informasi dapat mendisiplinkan birokrasi agar tidak korup, sabar dan sopan melayani Rakyat. Fungsi-fungsi pemerintahan akhirnya dikelola melalui komunikasi. Itu yang terjadi di White House (Kantor Presiden), Amerika Serikat,” papar Prof. Dr. Zulhasril Nasir. 

Oleh Eko Budi Raharta

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita