• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Kendala Aliran Investasi Ke RI: Kinerja SDM, Prosedur & Korupsi

Pada Rapat Terbatas (Ratas) Insentif Investasi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa siang (20/2/2018), Presiden RI Joko Widodo merilis arah kebijakan insentif investasi dengan perbandingan insentif investasi di India, Pakistan, Bangladesh, dan Sri Lanka. “Sangat progresif, sangat atraktif, terutama dalam mempromosikan berbagai kemudahan-kemudahan berinvestasi di negara mereka. Menawarkan skema-skema insentif yang sangat menggiurkan yang diberikan kepada investor,” papar Presiden RI Joko Widodo (Setkab RI, 20/2/2018).

Ratas Insentif Pajak hari Selasa (20/2/2018) di Kantor Presiden (Jakarta) dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan,  Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perhubungan Budi K Sumadi, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menristekdikti M. Nasir, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, dan Kepala BKPM Thomas Lembong (Setkab RI, 20/2/2018).

Menurut  Dr. Willem A. Makaliwe, Director of Consulting & Research lembaga Management, FEB (Fakultas Ekonomi & Bisnis), Universitas Indonesia (UI), saat ini, ada tiga kendala aliran investasi di zona pasar Negara RI yakni masih rendahnya produktivitas Sumber Daya Manusia (SDM), korupsi, dan prosedur investasi. Akibatnya, di bidang kelayakan investasi, Negara RI sering kalah dari Tiongkok, Vietnam, Thailand, Malaysia dan bahkan Filipina. Begitu data pendapat dan komentar investor tahun 2016 yang diolah oleh Lembaga Manajemen UI dan IMD (The Institute Management for International Development) untuk mengukur indeks daya-saing global (Global Competitiveness Index) kelayakan investasi sekitar 70-an negara.

“Dari pendapat dan komentar para investor selama ini, terungkap, kendala dan tantangan aliran investasi di Negara RI yaitu prosedur investasi berbelit-belit, rendahnya pendidikan dan skill SDM dan korupsi. Masalah prosedur investasi membuat ranking kelayakan investasi RI selalu melorot pada kisaran skor 30-40 atau 42 di antara 70-an negara,” papar Dr. Willem A. Makaliwe kepada Staging-Point.Com, Sabtu (3/3/2018), di lantai 2, Lembaga Manajemen FEB-UI, Salemba Raya No. 4, Jakarta Pusat.

Pada Ratas, Selasa (20/2/2018) di Kantor Presiden (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo merilis arah kebijakan perbaikan dan inovasi pelayanan perizinan, pemangkasan regulasi-regulasi penghambat investasi, evaluasi tax holiday dan tax allowance untuk menarik investor dari dalam dan luar negeri, serta penerapan single submission (satu-kesatuan perizinan) sejak Maret 2018. “Saya kira ini akan mempercepat proses-proses perizinan berusaha yang ada di negara kita, Indonesia,” papar  Presiden RI Joko Widodo (Setkab RI, 20/2/2018).

Untuk meningkatkan daya-tarik investasi ke zona Negara RI, Dr. Willem A. Makaliwe mengusulkan, perlunya pembuatan peta potensi komoditi per daerah dan pelatihan-konseling SDM-nya berbasis karakter historis dan potensi per daerah dan didukung oleh pelatihan bidang hub-hub IT (information Technology) agar mampu bersaing melalui digital-economy.

“Kalau pembangunan infrastruktur sudah berjalan 1-2 tahun, kan perlu ada produk unggulannya per daerah. Maka Pemerintah perlu membuat peta sektor riil komoditi-komoditi unggulan per daerah, seperti kopi, vanili, rumput laut, cengkeh, lada, pala, kayu, kopra, jeruk, gula, kelapa, karet, dan lain-lain. Selama ini, kita tidak punya big-data, peta sektor riil Negara RI, seperti potensi per daerah, komoditas unggulan, harga dasar atau harga pokok, jumlah produksi, pasar atau target pasarnya,” ungkap Dr. Willem A. Makaliwe.

Sedangkan good governance dan zona pasar minim korupsi, menurut Dr. Willem A. Makaliwe, dapat diraih melalui penguatan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berikutnya, pengembangan potensi komoditas per daerah disertai oleh pelatihan dan konseling SDM-nya.  “Pengembangan potensi komoditi per daerah yang sesuai dengan sejarah dan karakter per daerah dan SDM-nya per daerah perlu didukung pula oleh hub-hub IT. Maka terbuka banyak pintu baru bagi para investor dari dalam dan luar negeri di RI,” papar Dr. W. A. Makaliwe. 

Oleh Eko Budi Raharta

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita