• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Tiga Nilai Strategis Sertifikasi Tanah Di Wilayah Negara RI

Hari Selasa (13/2/2018) di Jakarta, Presiden RI Joko Widodo merilis Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Inpres No. 2 Tahun 2018 melaksanakan perintah Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pasal 19 ayat (1) UU No. 5/1960 berbunyi: “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Dalam Inpres No. 2 Tahun 2018, Presiden RI menginstruksikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah secara sistematis lengkap dengan keluaran (output) 3 (tiga) kriteria yaitu (a) Kluster 1 (satu) yaitu bidang tanah yang memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat; (b) Kluster 2 (dua) yaitu bidang tanah yang hanya dicatat di dalam buku tanah karena belum memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat yang disebabkan karena bidang tanah tersebut dalam keadaan sengketa atau beperkara di pengadilan; (c) Kluster 3 (tiga) yaitu bidang tanah yang hanya didaftarkan dalam daftar tanah karena belum memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat yang disebabkan subyek atau obyeknya tidak memenuhi syarat untuk diberikan hak atas tanah pada kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau tidak diketahui keberadaannya.

Menurut Dr. Junior B Gregorius, SH., MH, alumnus S3 Universitas Indonesia (UI), pendaftaran tanah yang dilaksanakan oleh Pemerintah di seluruh wilayah Negara RI, menjamin kepastian hukum tentang hak atas tanah dan fungsinya, yang bernilai bagi masyarakat, melayani keperluan lalu-lintas sosial-ekonomi Rakyat, dan lingkungan sesuai dengan keadaan Negara dan masyarakat RI. Dr. Junior B Gregorius, SH., MH adalah penulis disertasi studi antropologi hukum tentang konflik masyarakat akibat belum terlaksananya Pasal 19 UU No. 5/1960 sebelum tahun 1980-an di Kabupaten Manggarai, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Berdasarkan tiga kluster tanah menurut Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional, tanah kluster 1 tentu melayani lalu-lintas keperluan sosial-ekonomis Rakyat, harganya bisa lebih tinggi dari klasifikasi tanah kluster 2 dan 3; secara sosial, pendaftaran tanah Rakyat juga menjamin kepastian status hak atas tanah dan fungsinya, seperti tanah hak pribadi, tanah milik negara, hak ulayat, tanah milik masyarakat umum untuk kepentingan umum, yang dapat mencegah dan mengurangi konflik-konflik hak atas tanah di seluruh wilayah Negara RI; nilai dan manfaat lingkungannya, misalnya, ada pengakuan, jaminan dan perlindungan lahan-lahan hutan lindung, hutan pemelihara air, zona industri, lahan-lahan yang tidak boleh dirikan pabrik-pabrik yang berdampak ekologis atau merusak lingkungan, dan lahan-lahan tambang, dan sebagainya,” papar Dr. Junior B Gregorius, SH., MH, kepada Staging-Point.Com, Selasa (6/3/2018), melalui email.

Sebelum tahun 2016, setiap tahun hanya sekitar 500 ribu sertifikat tanah diterbitkan oleh Pemerintah di seluruh wilayah Negara RI. Akibatnya, hanya 51 juta sertifikat dari total 126 juta sertifikat, yang telah dibagikan kepada Rakyat dan dibutuhkan waktu sekitar 140 tahun untuk menyelesaikan pembagian 70 juta sertifikat. Karena itu, tahun 2016 Pemerintah memberikan 5 juta sertifikat kepada Rakyat di berbagai wilayah Negara RI. Target tahun 2017 ialah 7 juta sertifikat, dan tahun 2019 sebanyak 9 juta sertifikat. Target Pemerintah melalui Inpres No. 2/2018 yakni tahun 2025, sebanyak 126 juta sertifikat telah dibagikan kepada Rakyat di seluruh wilayah Negara RI.

Nilai strategis sertifikasi tanah di seluruh wilayah Negara RI, menurut Presiden RI Joko Widodo, antara lain, mencegah berbagai konflik selama ini. “Rakyat enggak pegang ini (sertifikat tanah, red), sengketa antara Rakyat dengan Rakyat, Rakyat dengan Pemerintahan di pembebasan tanah, Rakyat dengan perusahan. Ada anak dengan bapak, ada istri dengan suami, gara-gara ini. Banyak seperti itu. Ini adalah bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki. Sertifikat adalah tanda bukti hak atas tanah yang kita miliki, sehingga Ibu/Bapak sekalian yang sudah pegang ini sudah tenang,” papar Presiden RI Joko Widodo saat menyerahkan sertifikat hak Rakyat atas tanah di Alun-alun Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Kamis sore (8/3/2018) (Setkab RI, 8/3/2018).

Menurut Dr. Junior B Gregorius, SH., MH, efektivitas pelaksanaan Inpres No. 2 tahun 2018 sangat bergantung pada peraturan pendukung pelaksanaannya, kinerja kementerian dan lembaga pelaksana terkait, sanksi dan sosialisasinya. “Pelaksanaan Inpres No. 2/2018 bergantung pada efektivitas peraturan-peraturan pendukung pelaksanaannya, koordinasi dan kemampuan kementerian dan lembaga pelaksana terkait, atau budaya-kerjanya, sanksi hukum berupa denda atau lainnya, serta sosialisasi menyeluruh dari Merauke (Papua) hingga Sabang (Aceh) tentang pendaftaran tanah di seluruh wilayah Negara RI,” ungkap Dr. Junior B Gregorius, SH., MH.

Presiden RI Joko Widodo juga merilis koordinasi, target dan sanksi dalam rangka pendaftaran tanah Rakyat di seluruh wilayah Negara RI. “Saya enggak mau, enggak mau, enggak mau. Saya sudah perintahkan kepada Menteri BPN (Badan Pertanahan Nasional, red), tahun 2025 seluruh Indonesia harus rampung (pembagian sertifikat tanah kepada Rakyat, red)...Kerja dengan saya seperti itu. Saya nyopot menteri, menteri nyopot kanwil, ya kan, kanwil nyopot kepala kantor yang di bawahnya. Memang harus seperti itu,” papar Presiden RI Joko Widodo saat menyerahkan sertifikat hak Rakyat atas tanah di Alun-alun Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Kamis sore (8/3/2018) (Setkab RI, 8/3/2018). 

Oleh Fens Alwino

Penerbit


Dollar AS vs Xi-Diplomacy

Perang dollar AS vs Xi-Diplomacy belum memicu ke arah resesi global (lihat grafik). Bagi Rakyat dan Pemerintah Negara RI, pilihannya ialah kemitraan atau kerjasama melahirkan tata tertib dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan serta ramah lingkungan. Ini amanat Pembukaan UUD 1945. Ini pula peluang dan tantangan bagi Negara RI yang kini menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB hingga tahun 2021. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita