• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Solusi Atas Kendala Penegakan Hukum & Keadilan di Negara RI

Kamis siang (1/3/2018) pada Sidang Pleno Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung tahun 2017, di Jakarta Convention Center (JCC) (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo merilis dukungan terhadap upaya Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) mewujudkan peradilan yang bersih, adil dan bermartabat serta menegakkan disiplin para pihak yang terlibat  dalam seluruh proses peradilan di Negara RI. Antara lain karena Peradilan adalah pilar utama menuju Negara maju yang berkeadilan bagi seluruh Rakyat Indonesia (Setkab RI, 1/3/2018).

"Peradilan adalah pilar utama agar Negara kita bergerak cepat menuju negara maju yang berkeadilan bagi seluruh Rakyat Indonesia..." papar Presiden RI Joko Widodo pada sidang Pleno Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung, Tahun 2017 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (1/3/2018) (Setkab RI, 1/3/2018).

Menurut Dr. Yanti Fristikawati, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya (Jakarta), pernyataan Presiden RI tersebut tepat, karena keteraturan hukum dan ketertiban dalam bentuk keadilan disyaratkan oleh pengakuan dan perlindungan hak-hak dasar dan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan budaya Rakyat.

“Setiap aktivitas dan perlindungan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya Rakyat disyaratkan oleh adanya hukum yang baik, keteraturan dan ketertiban dalam bentuk keadilan. Hukum yang semakin baik dapat menciptakan hubungan sosial yang baik, dan kegiatan ekonomi pun dapat berkembang. Meskipun hukum kita tidak bisa tegak 100 persen, namun dapat menuju ke arah yang lebih baik dan adil. Sehingga tercapai tata-sosial, ekonomi, masyarakat dan lingkungannya yang teratur dan tertib dalam bentuk keadilan,” papar Dr. Yanti Fristikawati, alumnus S2 Hukum Lingkungan Universitas Padjajaran (Bandung), kepada Staging-Point.Com, Senin (12/3/2018) di lantai 12 Gedung Yustinus, Universitas Atma Jaya, Jakarta.

Hingga September 2017, data Mahkamah Agung (MA) menunjukkan bahwa jumlah Hakim Agung hanya 44 orang harus memutus perkara sebanyak 13.203 perkara periode Januari-Agustus 2017. Pada periode yang sama tahun 2016, MA menerima 9.888 perkara. Akibatnya, rata-rata Hakim Agung MA harus kerja-keras untuk memutus sekitar 1200-an hingga 1300-an perkara per bulan.

Menurut Ketua Mahkamah Agung  Prof. Dr. Hatta Ali, S.H.,MH, sejak tahun 2011 Mahkamah Agung tidak mendapat tambahan calon hakim dan  tahun 2017 Pemerintah menambah 1.684 calon hakim. “Hal ini adalah bentuk perhatian Pemerintah kepada beban kerja yang diemban oleh MA terutama dalam penyelenggaraan pelayanan penyelesaian sengketa secara tepat waktu,”  Ketua Mahkamah Agung  Prof. Dr. Hatta Ali, S.H.,MH pada Pembekalan CPNS Calon Hakim di Megamendung, Bogor (Jawa Barat), Rabu pagi (21/2/2018) (Setkab RI, 21/2/2018).

Posisi Mahkamah Agung (MA), menurut Dr. Yanti Fristikawati, memang menentukan dalam proses peradilan di Negara RI. Dari 29 kali kata “adil” tercantum dalam UUD 1945, sebanyak 12 kali kata “adil” tercantum dalam hubungannya dengan Kekuasaan Kehakiman. “MA adalah lembaga tinggi negara yang memegang kekuasaan tertinggi atas semua perkara. Semua perkara kasasi diselesaikan di tingkat MA yang membawahi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga banyak orang berharap pada MA,” papar Dr. Yanti Fristikawati, alumnus S3 Hukum Lingkungan Internasional dari Universitas Parahyangan (Bandung).

Pada Pembekalan CPNS 1.684 calon hakim Calon Hakim di Megamendung, Bogor (Jawa Barat), Rabu pagi (21/2/2018), Presiden RI Joko Widodo merilis harapan Rakyat Indonesia agar tercapai keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. “Rakyat Indonesia mengharapkan calon hakim menjadi hakim-hakim yang adil, hakim-hakim yang profesional dan berintegritas, hakim-hakim yang bermartabat, hakim yang memberikan rasa keadilan,” papar Presiden RI Joko Widodo pada Pembekalan CPNS-Calon Hakim di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun 2018 di Gedung Auditorium, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum Peradilan Mahkamah Agung, Megamendung, Bogor, Jawa Barat, Rabu pagi (21/2/2018) (Setkab RI, 21/2/2018).

Dr. Yanti Fristikawati melihat, ada tantangan dan hambatan bagi tercapainya harapan Rakyat dan Presiden RI Joko Widodo tersebut di atas. Yakni praktek korupsi dan sistem hukum Negara RI yang masih menerapkan Civil Law dari warisan hukum kolonialis Belanda. “Tantangan kita adalah sistem hukum Indonesia menganut Civil Law, warisan kolonial Belanda. Akibatnya, putusan hakim tidak selalu mengacu kepada putusan hakim lain sebelumnya dalam perkara serupa,” papar Dr. Yanti Fristikawati, alumnus S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Semarang).

Dr. Yanti Fristikawati menyebut contoh. Misalnya, ada tiga orang melakukan tindak pidana yang sama di daerah-daerah berbeda. Meskipun ketiganya melakukan tindak pidana yang sama dan  semuanya terjadi di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), namun hakim bisa saja memutuskan secara berbebeda-beda. “Hakimnya tidak salah, karena tidak ada ketentuan hukum yang mewajibkan hakim melihat putusan-putusan hakim sebelumnya untuk perkara-perkara serupa. Berbeda dengan sistem Common Law, hakim wajib melihat yurisprudensi atau putusan hakim sebelumnya,” ujar Dr. Yanti Fristikawati.

Tantangan dan hambatan lain, menurut Dr. Yanti Fristikawati, yakni praktek korupsi. “Presiden Joko Widodo meminta MA menegakkan hukum yang adil, pasti, dan bermartabat. Itu sangat tepat. MA tidak boleh menjadi sarang mafia. Korupsi atau praktek suap-menyuap belum bisa dihapus 100% dari proses peradilan kita. Integritas aparat penegak hukum kita belum semuanya baik,” papar Dr. Yanti Fristikawati.

Untuk mengatasi tantangan dan hambatan tersebut di atas, Dr. Yanti Fristikawati menyarankan agar setiap putusan hakim sebaiknya melihat juga putusan-putusan hakim sebelumnya atas perkara-perkara serupa di wilayah hukum Negara RI dan perlunya pendidikan etika dan moralitas bagi calon hakim sejak di bangku pendidikan.

Pertama, setiap putusan hakim sebaiknya melihat putusan-putusan hakim sebelumnya dalam perkara yang serupa. Kedua, etika dan moralitas harus ditanamkan sejak di bangku pendidikan, khususnya pembentukan pola pikir, sikap dan kebiasaan hidup jujur. Korupsi itu bukan masalah kesejahteraan. Dari sisi kesejahteraan, hakim kita sudah sejahtera. Yang perlu adalah pembiasaan yang terus-menerus untuk bersikap dan hidup jujur,” ujar Dr. Yanti Fristikawati. 

Oleh: Fens Alwino

Penerbit


Dollar AS vs Xi-Diplomacy

Perang dollar AS vs Xi-Diplomacy belum memicu ke arah resesi global (lihat grafik). Bagi Rakyat dan Pemerintah Negara RI, pilihannya ialah kemitraan atau kerjasama melahirkan tata tertib dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan serta ramah lingkungan. Ini amanat Pembukaan UUD 1945. Ini pula peluang dan tantangan bagi Negara RI yang kini menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB hingga tahun 2021. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita