• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Indonesia Raya, ASEAN & Amerika Serikat

Selasa (13/3/2018) di Istana Merdeka (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo menerima delegasi US-ASEAN Business Council.  US-ASEAN Business Council mewakili bisnis Amerika di Asia Tenggara dan memiliki kantor di Jakarta, Negara RI. Presiden US-ASEAN Business Council, Alexander C. Feldman, membawa 41 perusahan Amerika Serikat yang bergerak di berbagai sektor seperti minyak, gas,  teknologi, jasa kesehatan, pariwisata dan jasa travel serta perusahan Coca cola, Expedia, Signa, Apple, dan Amazon (Setkab RI, 13/3/2018).

Sejak awal abad 21, zona Asia Tenggara dengan motornya 10 negara ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) merupakan zona dengan arus barang, jasa, informasi, komoditi, uang, dan manusia senilai 2,5 triliun dollar US (GAO/US Congres, 2015) ASEAN juga sangat strategis bagi arsitektur keamanan Asia Pasifik (H.E. Ahmad Nazri Yusof, 2016). ASEAN adalah zona lintas lebih dari separuh perdagangan dunia dan 1/3 trafik maritim dunia setiap hari dari Teluk Persia-Lautan India-ASEAN-Asia Timur (Robert D. Kaplan, 2016). Maka zona ASEAN merupakan “common ground” Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang.

Total aliran investasi Amerika Serikat ke zona ASEAN sekitar 204 miliar dollar AS, jauh lebih besar dari total aliran investasi swasta Amerika Serikat (AS) ke Tiongkok, Jepang, dan India (East Asia Forum, 15/2/2016). Zona ini juga merupakan tujuan ekspor ke-4 terbesar Amerika Serikat, setelah Kanada, Meksiko dan Tiongkok (US-ASEAN Business Council, 2016). Sejak 1975, Amerika Serikat merajut perjanjian kerjasama dengan negara-negara zona ini, seperti Filipina dan Thailand. Karena itu, komunitas bisnis Amerika Serikat mulai aktif memasuki zona ini sejak 1980-an.

AS mengumpulkan data intelijen Asia Tenggara, khususnya Negara RI, Thailand, Tiongkok, Malaysia, Papua New Guinea, dan Timor-Timur, bidang terorisme, diplomasi, ekonomi dan politik. Fokus surveillance operation ialah Tiongkok melalui jaringan kedutaan, cyber security intelligence klandestin, komersial, spionase, dan konsulat di Asia (UPI, 1 November 2013; The New York Times, 1 November 2013; AFP, 1 November 2013; Reuters 1 November 2013).

Sejak 1977, Jepang merilis dan mengembangkan Doktrin Fukuda (Perdana Menteri Jepang Takeo Fukuda) di ASEAN yakni (a) Jepang tidak akan lagi menjadi ancaman militer terhadap ASEAN; (b) Jepang merajut kerjasama “dari hati ke hati” dengan ASEAN; dan (c) Jepang akan membangun mitra-setara dengan ASEAN (Tsutomu Kikuchi, 2007).

Sejak 1980-an, Jepang adalah model pembangunan bagi negara-negara ASEAN. Namun, sejak awal abad 21, Tiongkok bangkit. Kini total aliran investasi Jepang (FDI) ke ASEAN berkisar 200 miliar dollar AS dan nilai perdagangan ASEAN-Jepang sekitar 200 miliar dollar AS. Banyak energi dipasok dari zona ini ke Jepang (Yukiko Okano, 2016). Sejak Perdana Menteri Shinzo Abe, Jepang merajut kemitraan strategis dengan negara-negara ASEAN, khususnya Vietnam dan Filipina (Stephen R. Nagy/The Japan Times, 2017). Di sisi lain, karena konflik di Laut Cina Selatan, yang melibatkan sejumlah negara ASEAN, sejak 2010, ada kendala kemitraan strategis Tiongkok-ASEAN (Manuel Mogato/Reuters, 2017).

Melihat dinamika lingkungan strategis tersebut di atas, sejak awal abad 21 ini, Negara RI perlu merajut kemitraan strategis dengan Amerika Serikat, Jepang, dan Tiongkok berbasis isu global seperti energi, pangan, lingkungan hidup, keamanan global, dan ledakan penduduk guna mewujudkan Indonesia Raya yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sesuai amanat alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945.

Pemerintah RI dapat mengelola peluang jaringan ke India, Uni Eropa, dan Tiongkok dengan sasarannya ialah manfaat ekonomi untuk kepentingan Indonesia Raya sejak awal abad 21. Peluang ini dibangun tanpa mengganggu sistem dan jaringan Amerika Serikat dan sekutunya sejak era Perang Dingin tahun 1960-an di Asia Tenggara.

Pemerintah Negara-RI dapat juga mengembangkan kemitraan melalui jaringan internasional ke Asia Selatan (India), Uni Eropa, dan Asia Timur (Tiongkok dan Jepang) di bidang energi, perubahan iklim, keamanan pangan, investasi, dan pemanasan global. Khususnya dengan jaringan Uni Eropa dan Amerika Serikat, isu-isu ini merupakan isu strategis global abad 21 yang sangat berkaitan dengan upaya Rakyat dan Pemerintah RI mewujudkan cita-cita tata-dunia baru abad 21 yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sesuai amanat alinea IV Pembukaan UUD 1945.

Oleh Komarudin Watubun

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita