• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Peluang & Tantangan Penerapan Standar Kerja KPK Ke BNN

Rabu (28/2/2018), Presiden RI Joko Widodo membuat Keputusan Presiden Nomor 14/M/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Kamis pagi (1/3/2018) di Istana Negara (Jakarta), Presiden Joko Widodo menanda-tangan keputusan Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi Heru Winarko sebagai Kepala BNN dan merilis tata-cara pelaksanaan tugas BNN seperti standar governance, tata-kelola organisasi, dan integritas SDM (sumber daya manusia) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Setkab RI, 1/3/2018).

“Kita ingin agar BNN ini nantinya memiliki standar-standar yang baik seperti yang Pak Heru sudah terapkan di KPK. Standar-standar yang dibawa dari KPK ke BNN. Baik standar governance, standar tata-kelola organisasi, dan yang paling penting sisi integritas. Karena di peredaran narkoba uangnya besar sekali, omzetnya besar. Mudah menggoda orang untuk berbuat tidak baik... Artinya, dari sisi rehabilitasi baik, dan dari sisi pencegahan agar barang tidak masuk juga semakin baik,” papar Presiden Joko Widodo usai melantik Irjen Pol. Heru Winarko sebagai Kepala BNN di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/3/2018) (PresidenRI.go.id, 1/3/2018).

Awal Mei 2015 pers dunia merilis kebijakan Pemerintah RI tentang hukuman mati bagi 8 pelaku kejahatan narkoba. Pers dunia mengutip dasar dan arah kebijakan Presiden RI Joko Widodo bahwa hukuman mati termasuk hukum positif di Negara RI. Pertimbangan lain ialah tiap hari rata-rata 50 orang Indonesia meninggal karena penyalahgunaan narkotika; sekitar 18.000 orang meninggal akibat penyalahgunaan narkotika setiap tahun di Negara RI. Maka permohonan grasi pelaku kejahatan narkoba ditolak oleh Presiden RI (AFP, 9/5/2015; The Telegraph, 19/1/2015; Bridie Jabour /The Guardian, 10/5/2015).

Hingga Maret 2017, data BNN (2017) menunjukkan bahwa sekitar 800 jenis baru narkotika beredar di dunia; dari 60 jenis narkotika yang beredar di Negara RI, baru 43 jenis yang telah diatur oleh Undang-undang; lebih dari 5 juta warga negara RI telah menjadi pengguna narkotika; sekitar 15.000 warga RI dari kalangan generasi muda, meninggal akibat narkotika.

Menurut Dr. Antonius PS Wibowo, SH, MH, Kepala Program Studi S2 Fakultas Hukum Universitas Katolik Atma Jaya (Jakarta), ada 3 (tiga) tantangan dan 2 (dua) kendala penerapan standar-standar kerja KPK ke BNN.

“Rilis arah kebijakan Presiden Joko Widodo menunjukan kuatnya komitmen Pemerintah di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Negara RI. Namun, tantangannya ialah menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) BNN memiliki sikap disiplin dan bertanggung jawab, trampil, dan pengetahuan memadai; tata-kelola organisasi secara tansparan dan akuntabel,” papar Dr. Antonius PS Wibowo, alumnus S3 der Justus-Liebig Universitat Gieben  dan S1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, kepada Staging-Point.Com, Rabu (14/3/2018) melalui email.

Dr. Antonius PS Wibowo menambahkan bahwa hambatan penerapan standar kerja KPK di BNN antara lain kemungkinan ada resistensi atau penolakan internal terhadap “kultur” baru yang mungkin  dibawa oleh Kepala BNN yang baru dan kendala anggaran dan peralatan atau infrastruktur khusus terkait program rehabilitasi pecandu, penyalahguna dan korban.

Jalan-keluar dari hambatan dan kendala tersebut di atas, menurut Dr. Antonius PS Wibowo, yakni melatih SDM BNN, memperbaiki tata-kelola organisasi BNN Daerah, dan penambahan anggaran dan infrastruktur pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Di sisi lain, Dr. Antonius PS Wibowo menambahkan bahwa efektivitas penegakan hukum, temasuk upaya penegakan hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika di Negara RI, mensyaratkan adanya kualitas hukum, kinerja aparat penegak hukum, dukungan sarana atau infrastruktur, dan peran-serta masyarakat.

“Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Negara RI menghadapi tantangan karena belum optimal keterlibatan Pemerintah Daerah; adanya kendala kondisi wilayah RI yang terbuka, khususnya melalui sungai atau laut, rendahnya partisipasi masyarakat, dan hukuman masih kurang berat. Maka solusinya ialah BNN memperkuat jaringan-kerja dan sinergi dengan civil-society, aparat penegak hukum, dan keterlibatan Pemerintah Daerah di bidang pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika,” papar Dr. Antonius PS Wibowo.

Pembentukan dan tugas BNN mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasar Pasal 64 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. BNN merupakan lembaga Pemerintah non-kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden RI (Pasal 64 ayat 2 UU No. 35/2009).

Tugas BNN, menurut Pasal 70 UU No. 35/2009 tentang Narkotika, antara lain mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; berkoordinasi dengan Polri dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; memperkuat lembaga rehabilitasi (dari pemerintah dan masyarakat) medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika; memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; administrasi penyelidikan dan penyidikan perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BNN berwenang menyelidik dan menyidik peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Pasal 71 UU No. 35/2009). BNN juga berwenang melakukan penyadapan, penangkapan dan penahanan pelaku penyalahgunaan narkotika (Pasal 75 UU No. 35/2009) seperti halnya KPK dalam kasus atau perkara tindak pidana korupsi di wilayah hukum Negara RI.

“Jika tata-kelola organisasi, integritas, dan governance BNN seperti KPK, diharapkan respek dan kepercayaan masyarakat meningkat terhadap BNN, menekan risiko korupsi, dan daya-saing SDM kuat antara lain karena bebas dari risiko penyalahgunaan narkotika,” ungkap Dr. Antonius PS Wibowo. 

Oleh Fens Alwino

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita