• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Insentif Fiskal Untuk Investasi: Perlu Pahami Perilaku Investor

Selasa siang (20/2/2018) di Kantor Presiden (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo merilis arah kebijakan insentif fiskal untuk menarik investasi seperti tax holliday dan tax allowance pada Rapat Terbatas tentang Insentif Investasi di Negara RI dengan membandingkan  program kebijakan insentif bagi investasi negara India, Pakistan, Bangladesh, dan Sri Lanka (Setkab RI, 20/2/2018).

“Saya minta segera ini (tax holliday, tax allowance) dilakukan, dikalkulasi bersama-sama oleh Menteri Keuangan dan seluruh kementerian yang terkait, oleh Menko. Karena laporan yang saya terima, sebetulnya skema insentif untuk tax holiday, tax allowance ini sudah ada, tapi pemanfaatannya masih sangat rendah. Oleh sebab itu, perlu dievaluasi,” papar Presiden RI Joko Widodo pada Rapat Terbatas (Ratas) tentang Insentif Investasi di Kantor Presiden (Jakarta), Selasa siang (20/2018) (Setkab RI, 20/2/2018).

Rapat Terbatas Insentif Investasi, Selasa (20/2/2018) di Kantor Presiden (Jakarta), dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan,  Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perhubungan Budi K Sumadi, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menristekdikti M Nasir, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, dan Kepala BKPM Thomas Lembong (Setkab RI, 20/2/2018).

Menurut Vid Adrison, PhD, Deputy Director, Graduate Program in Economics, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (FEB-UI), sejak dulu Pemerintah membuat peraturan di sektor investasi tanpa memahami betul perilaku dan keputusan investor bahwa pajak bukan satu-satunya pertimbangan dalam membuat keputusan investasi.

“Pajak bukan satu-satunya pertimbangan investasi. Misalnya, untuk tax holiday industri pionir dan IT dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.130 tahun 2011 / PMK No. 159 Tahun 2015, yang apply 12-13, yang diterima cuma 4-5. Artinya, bisa saja pajak bukan komponen terpenting dalam keputusan investasi,” papar Vid Adrison, PhD, alumnus  S2 dan S3 (tahun 2008) dari Andrew Young School of Policy Studies, GSU, Atlanta, Amerika Serikat, kepada Staging-Point.Com, Rabu (14/3/2018) di lantai 2, Gedung Pasca Sarjana FEB-UI, Depok, Jawa Barat.

Vid Adrison, PhD, menambahkan bahwa pengurangan pajak hanya satu bagian dari keputusan melakukan investasi di berbagai zona pasar.Tax reduction is just a part of investment decision, bukan single factor. Secara ekonomi, investor memiliki banyak pertimbangan investasi seperti ukuran market, kedekatan jarak dan akses input yang memengaruhi perhitungan biaya, risiko, profit, dan lain-lain, dan ambang-batas nilai investasi (threshold) untuk mendapat tax allowance dan tax holliday. Jadi, kita harus memahami betul prilaku dan dasar pertimbangan investasi dari kalangan investor seperti Transnational Corporations (TNCs),” ujar Vid Adrison, PhD.

Di bidang ekonomi, menurut data Kemenko Perekonomian RI (2017), sejak 2014 Pemerintah RI merilis sejumlah kebijakan investasi di Negara RI. Misalnya, 12 April 2017, Pemerintah meresmikan 34 Pusat Logistik Berikat (PLB) otomotif, pertambangan, minyak, gas, dan lain-lain; memangkas izin, prosedur, waktu, dan biaya 10 indikator kemudahan berusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM); hingga Februari 2017, waktu izin investasi singkat (3 jam) untuk 284 perusahan dengan nilai investasi Rp 219 triliun dan menyerap 170.657 tenaga-kerja; insentif fiskal melalui tax allowance untuk 25 perusahan dengan lama pengurusan 13,4 hari; 527 perusahan dengan rencana investasi 12,926 juta dollar AS menggunakan Daftar Negatif Investasi (DNI); hingga Februari 2017, pembiayaan ekspor berupa National Interest Account (NIC) hingga 93,9 juta dollar AS dan Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor (KURBE) mencapai Rp 10,5 triliun.

Menurut  Vid Adrison, PhD, tarif pajak sulit diubah dalam waktu singkat. Maka cara meningkatkan investasi tidak hanya dari pengurangan  pajak, tetapi melalui program-program lain seperti program infrastruktur agar biaya transportasi turun dan minat investasi tinggi di Negara RI. “Ada perang tarif antar negara di sektor investasi. Perubahan tarif biasanya terjadi jangka panjang dan pertimbangan investasi juga selalu jangka panjang,” ungkap Vid Adrison, PhD.

Rapat Terbatas Insentif Investasi, Selasa (20/2/2018) di Kantor Presiden (Jakarta) membahas 4 (empat) insentif fiskal untuk mendorong investasi yakni tax allowance, tax holliday, pajak bagi usaha kecil menengah, dan insentif bagi kelompok usaha sektor digital dan e-commerce.

Tax allowance (insentif keringanan pajak) menurut PMK Nomor 89/PMK.010/2015 yakni  (1) pengurangan penghasilan neto 30% dari jumlah Penanaman Modal selama 6 (enam) tahun atau masing-masing 5% per tahun; (2) penyusutan yang dipercepat atas aktiva berwujud dan aktiva tak berwujud; (3) pengenaan PPh atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10% atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku; (4) kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Syarat mendapat tax allowance yakni nilai investasi besar, tingkat serapan tenaga kerja tinggi, dan tingkat kandungan lokal lebih dari 20%.

Sedangkan tax holliday menurut PMK Nomor 103/PMK.010/2016 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan berlaku untuk industri logam dasar, pengilangan minyak, kimia dasar organik dari minyak bumi dan gas, mesin, peralatan telekomunikasi, pengolahan hasil pertanian, maritim, manufaktur Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), proyek infrastruktur ekonomi selain Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS). Namun, syarat modalnya minimal Rp 1 (satu) triliun.

Respons investor terhadap kebijakan tax allowance dan tax holliday, masih rendah. Solusinya, menurut Vid Adrison, PhD, Pemerintah harus memahami perilaku investasi untuk mengoreksi kegagalan pasar. Pemerintah harus memahami perilaku pengusaha, sehingga dapat menciptakan kebijakan investasi yang tepat. Kebijakan pemerintah bertujuan mengkoreksi market failure. Agar market failure terkoreksi, Pemerintah harus memahami perilaku pengusaha. Jika gagal memahami perilaku agen, maka bisa saja kebijakan yang dihasilkan tidak tepat,” papar Vid Adrison, PhD. 

Oleh Eko Budi Raharta

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita