• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Tiga Nilai Strategis Kemitraan Lingkar Indo-Pasifik Bagi RI

Pada Pertemuan Retreat KTT Istimewa ASEAN-Australia di Admiralty House, Kirribilli, Sydney (Australia), Minggu (18/3/2018), Presiden RI Joko Widodo merilis pidato tentang pilihan arah kerjasama antar-negara melalui arsitektur kawasan Indo-Pasifik yang terbuka, inklusif, transparan, serta menjunjung tinggi hukum internasional dengan titik sentralnya 10 negara ASEAN (Association of South East Asian Nations) sejak awal abad 21 (Setkab RI, 18/3/2018; PresidenRI.go.id, 18/3/2018).

“ASEAN-Australia harus berkontribusi dalam menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Samudra Hindia. ASEAN-Australia perlu membangun mekanisme yang efektif termasuk dengan negara-negara di Samudera Hindia seperti di bidang keamanan dan keselamatan maritim, Search and Rescue (SAR), dan perlindungan sumber daya laut. Sentralitas ASEAN tidak pernah memunculkan ancaman bagi siapapun, sentralitas ASEAN justru akan menyuburkan habit of dialogue dan kerjasama,” papar Presiden RI Joko Widodo pada Pertemuan Retreat KTT Istimewa ASEAN-Australia di Admiralty House, Kirribilli (Australia), Minggu, 18 Maret 2018 (PresidenRI.go.id, 18/3/2018; Setkab RI, 18/3/2018).

Menurut Prof. Aleksius Jemadu, Ph.D, Guru Besar Politik Internasional Universitas Pelita Harapan (UPH) dan Ketua Program Magister Hubungan Internasional, arsitektur kawasan Indo-Pafisik yang dapat diwujudkan melalui forum IORA (Indian Ocean Rim Association), kerjasama 21 negara di pesisir Lautan India, memiliki nilai strategis bagi Negara RI sesuai dengan amanat alinea 4 Pembukaan UUD 1945, khususnya terciptanya tata-dunia yang stabil, sejahtera, dan damai berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

“Pidato Presiden Joko Widodo tentang arsitektur lingkar Indo-Pasifik itu merupakan penegasan dan proyeksi Negara RI sebagai negara maritim dan poros maritim dunia yang dapat diwujudkan antara lain melalui poros Indian Ocean Rim Association (IORA), kerjasama 21 negara di pesisir Lautan India. Tiga nilai strategisnya ialah kerjasama eksploitasi kekayaan kelautan secara sustainabel di wilayah Indo-Pasifik, menjaga kelestarian lingkungan hidup dan keamanan kawasan untuk kemajuan ekonomi bersama di Indo-Pasifik. Selama ini, Tiongkok, India, dan Amerika Serikat berlomba memanfaatkan sumber daya kelautan Samudera Hindia,” papar Prof. Aleksius Jemadu, Ph.D, kepada Staging-Point.Com, Rabu (21/3/2018) melalui e-mail.

Indian Ocean Rim Association (IORA) didirikan di Mauritius pada Maret 1997, dan kini beranggotakan 21 negara yaitu Australia, Afrika Selatan, Bangladesh, Komoros, India, Republik Indonesia, Iran, Kenya, Madagaskar, Malaysia, Mauritius, Mozambik, Oman, Seychelles, Singapura, Somalia, Sri Lanka, Tanzania, Thailand, Uni Emirat Arab, dan Yaman; 7 negara mitra-dialog yaitu Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Jerman, Mesir, Tiongkok, dan Prancis; total jumlah penduduk negara-negara IORA berkisar 2,7 miliar jiwa, 12% pangsa pasar dunia, 10% PDB dunia, dan 13% zona tujuan penanaman modal asing (PMA) (IORA, 2014). Tahun 2015, nilai perdagangan antar-negara IORA mencapai 777 miliar dollar AS.

IORA Summit (Konferensi Tingkat Tinggi / KTT) berlangsung 5-7 Maret 2017 di Jakarta Convention Center, Jakarta. Negara RI menjadi Ketua IORA 2015-2017 dengan isu utama Strengthening Maritime Cooperation in a Peaceful and Stable Indian Ocean. Rakyat melalui sektor akademis dan bisnis, dan Pemerintah RI, menurut Prof. Aleksius Jemadu, Ph.D, dapat memanfaatkan nilai strategis dari kemitraan Indo-Pasifik seperti forum regional-tripartite IORA melalui kerjasama riset dan teknologi blue-economy atau ekonomi berbasis kekayaan sumber daya kelautan, pendidikan capacity-building, konservasi ekosistem kelautan, kerjasama media, keamanan maritim dan civil-society melalui forum regional ASEAN-Australia.

“Pertama, dari sisi teknologi dan ekonomi, Rakyat dan Pemerintah RI dapat memprioritaskan kerjasama capacity-building dan teknologi eksplorasi kekayaaan kelautan. Kedua, dari sisi keamanan kawasan, keamanan maritim dan jalur perdagangan perlu mengacu pada ketentuan hukum internasional dan bukan klaim sepihak oleh siapapun atau penggunaan politik kekuatan (power-politics). RI dapat mempromosi pentingnya keharmonisan antara negara-negara besar yang memiliki blue-water-navy di wilayah kelautan lingkar Indo-Pasifik yang luas dan strategis. Ketiga, dari sisi negara-maritim, RI berkepentingan agar semua negara patuh pada hukum internasional kelautan untuk menunjang stabilitas kawasan bagi momentum pertumbuhan ekonomi kawasan ini,” papar Prof. Aleksius Jemadu, Ph.D, alumnus S3 Sociale Watenschapen di Katholieke Universiteit, Leuven (Belgia) tahun 1996.

Di sela-sela acara KTT ASEAN-India di New Delhi (India) akhir Januari 2018, Presiden RI Joko Widodo mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri India Narendra Modi di Hotel Taj Diplomatic Enclave, New Delhi, India, Kamis 25 Januari 2018. Presiden RI Joko Widodo antara lain menyampaikan arah arsitektur kawasan Indo-Pasifik untuk menjadi Lingkar Samudera Hindia yang stabil dan sejahtera. “Agar Lingkar Samudera Hindia dapat menjadi kawasan yang stabil dan sejahtera,” papar Presiden RI Joko Widodo pada pertemuan bilatera kedua negara (PresidenRI.go.id, 26/1/2018).

Prof. Aleksius Jemadu, Ph.D., berpandangan bahwa ASEAN dapat menjadi simpul dasar arsitektur kawasan Indo-Pasifik. Alasannya, ASEAN telah memiliki pengalaman, instrumen dan banyak kerangka kerjasama level Asia hingga Asia Pasifik untuk persatuan, kesejahteraan, pembangunan, dan sustainabilitas kawasan, selain resolusi sangketa kawasan. “Arsitektur kawasan Lingkar Indo-Pasifik perlu melibatkan semua stakeholders bukan untuk hegemoni oleh satu pihak, seperti Tiongkok atau Amerika Serikat, tetapi menciptakan keharmonisan karena inklusivitas kemitraan Lingkar Samudera Indo-Pasifik. Prakarsa arsitektur keamanan seperti ini bisa datang dari negara-negara seperti ASEAN dan Australia,” ungkap Prof. Aleksius Jemadu, Ph.D, penulis "The Strategic Importance of South-Korea-ASEAN Relationship in a Changing Political Architechture of the Asia Pacific" Proceeding, International Review of Korean Studies,  Korea Research Institute, Vol. 9, No. 1, 2012.

Selama 44 tahun terakhir, ASEAN memiliki reputasi dalam rangka promosi perdamaian dan diplomasi dengan prinsip saling-menghargai dan tanpa intervensi masalah dalam negeri negara lain. ASEAN dibentuk tanggal 8 Agustus 1967 oleh Negara RI, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Awal abad 21, anggota ASEAN terdiri dari 10 negara, termasuk Brunei, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam. Sasaran utama ASEAN ialah kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya negara anggota, keamanan kawasan Asia Tenggara, dan mekanisme resolusi sangketa atau perbedaan secara damai (The Bangkok Declaration, 1967).

Total penduduk ASEAN awal abad 21 mencapai 640 juta jiwa atau sekitar 8,8% penduduk dunia. Tahun 2015, PDB ASEAN mencapai 2,8 triliun dollar AS. Luas lahan negara-negara ASEAN mencapai 4,4 juta km2 atau sekitar 3% total lahan planet bumi. ASEAN berbatasan daratan dengan India, Tiongkok, Bangladesh, Timor Leste, dan Papua New Guinea dengan batas maritimnya dengan India, Tiongkok, Palau dan Australia.

Oleh Fens Alwino

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita