• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Manfaat & Tantangan Kerja Sama Kontra-Teror ASEAN-Australia

Pada Sabtu (17/3/2018) di Sydney (Australia), Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop dan Sekretaris Jenderal 10 negara anggota ASEAN (Association of South East Asian Nations) Lim Jock Hoi menandatangani ASEAN-Australia Memorandum of Understanding (MoU) on Cooperation to Counter International Terrrorism bidang tukar-menukar intelijen, kerjasama penegakan hukum dan kontra-esktrimisme melalui media sosial. Penandatanganan MoU disaksikan antara lain oleh Presiden RI, Joko Widodo; Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull; Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak; Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong; Perdana Menteri Thailand, Prayut Chan-O-Cha (Alison Bevege/Reuters, 17/3/2018)

Melalui MoU kerjasama kontra-terorisme ASEAN-Australia, Presiden RI Joko Widodo melihat perlunya pengembangan kapasitas pencegahan dan pemberantasan radikalisme dan terorisme melalui pendekatan keras dan pendekatan lunak. “MoU ini menekankan keseimbangan antara pendekatan keras dan pendekatan lunak. Saya berharap kerja-sama untuk pemberantasan radikalisme dan terorisme akan dapat terus ditingkatkan, baik melalui pendekatan keras maupun pendekatan lunak. Indonesia siap berkontribusi,” papar Presiden RI Joko Widodo pada Outstanding Youth for The World (OYTW) di Exhibition Hall, International Convention Centre, Sydney, Sabtu 17 Maret 2018 (Setkab RI, 17/3/2018).

Menurut Dr. Adriana Elisabeth, peneliti pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta, ada tiga tantangan peningkatan kerjasama kontra-terorisme antara ASEAN-Australia. “Pertama, jika kecurigaan antar-negara relatif tinggi, akan berdampak pada pertukaran intelijen yang credible untuk mencegah aksi teror lebih lanjut. Kedua, keterbatasan teknologi Information Technology (IT) di kawasan. Ketiga, ketidakpahaman masyarakat dalam bertindak menghadapi teror,” papar Dr Adriana Elisabeth, alumnus S2 (Master) Department of Social Science, University of Tasmania (Australia) tahun 1995 kepada Staging-Point.Com, Senin (19/3/2018) dan Rabu (21/3/2018) melalui email.

Untuk mengatasi ketiga tantangan tersebut, menurut Dr. Adriana Elisabeth, peningkatan kerjasama kontra-teror antara ASEAN-Australia dapat mengadopsi model kerjasama kontra-teror antara RI-Australia. “Selama ini kerja-sama Kepolisian kedua negara cukup berhasil mengatasi gerakan atau aksi teror. Manfaat pengembangan kerjasama semacam ini bagi ASEAN-Australia antara lain meningkatkan pemahaman pola aksi teror dan motif pelaku teror, tukar-menukar intelijen yang terpercaya, mengurangi dampak buruk aksi teror level kawasan dan masing-masing negara, menjaga stabilitas kawasan, terutama daerah perbatasan, menghentikan rencana atau mencegah aksi teror,” ungkap Dr. Adriana Elisabeth, alumnus S3 (PhD) pada Department of History and Politics, University of Wollongong tahun 2008.

Presiden RI Joko Widodo mengakui upaya Australia meningkatkan kerja-sama kontra-teror Australia-ASEAN. “Saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Australia atas upaya memajukan kerja sama counter-terrorism dengan ASEAN. Kerja sama di bidang counter-terrorism menjadi perhatian semua negara. Hal ini sangat dapat dipahami, mengingat sampai saat ini ancaman terorisme tidak berkurang, termasuk di kawasan kita,” papar Presiden RI Joko Widodo pada Outstanding Youth for The World (OYTW) di Exhibition Hall, International Convention Centre, Sydney, Sabtu 17 Maret 2018 (Setkab RI, 17/3/2018).

Di sisi lain, menurut Dr. Adriana Elisabeth, negara-negara ASEAN dan Australia perlu memahami perkembangan pola teror dan teknologinya akhir-akhir ini. “Kerja-sama counter-terrorism perlu memahami pola teror dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasinya secara fisik ataupun teknologi digital. Propaganda politik dengan janji imbalan materi secara langsung, menduduki posisi struktural berbagai kementrian dan lembaga pemerintahan /negara, merekrut perempuan sebagai pelaku bom bunuh diri, merekrut publik figur seperti selebriti muda sebagai anggota maupun juru bicara kelompok, adalah beberapa pola yang harus diantisipasi. Maka kerja-sama cyber security antar-negara menjadi penting untuk sama-sama mengatasi cyber crime dan cyber attack terkait aksi teror,” papar Dr. Adriana Elisabeth.

Alinea 4 Pembukaan UUD 1945 menyatakan tugas konstitusional Pemerintah Negara RI ialah melindungi segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Terkait dengan cita-cita ini, menurut Dr. Adriana Elisabeth, terorisme dan aksi ekstrimisme kekerasan dapat dipicu oleh kegagalan praktik demokrasi dan kegagalan elit politik mengelola kekuasaan untuk meraih cita-cita Negara dan Bangsa agar Rakyat sejahtera, stabilitas, dan tercapainya keadilan sosial.

“Terorisme dan violent extremism adalah bentuk sinisme praktik demokrasi yang tidak demokratis, bahkan telah menimbulkan kekacauan dan kebingungan serta diwarnai oleh pertarungan elit politik yang merebut kekuasaan jangka pendek, tanpa mengelola kekuasaan untuk meraih tujuan nasional, yakni membangun dan menjaga stabilitas, dan meningkatan kesejahteran umum atau Rakyat,” ungkap Dr. Adriana Elisabeth.

Pemerintah RI, menurut Dr. Adriana Elisabeth, dapat mencegah bentuk terorisme dan kekerasan ekstrimisme serta merawat Bhinneka Tunggal Ika dengan memajukan kedaulatan Rakyat (demokrasi) yang substantif, bukan hanya demokrasi formal, seremonial, dan prosedural melalui Pemilu dan Pilkada. Praktek demokrasi harus disertai oleh penegakan hukum yang adil tanpa tebang-pilih dan pelayanan hak-hak dasar Rakyat melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Sejauh ini, Pemerintah RI mencatat kemajuan dalam demokratisasi substantif dan merawat persatuan-kemajemukan.

“Demokrasi Bangsa Indonesia tidak hanya formal, prosedural, dan seremonial melalui Pemilu dan Pilkada, tetapi juga sistem keterwakilan, musyawarah dan mufakat serta secara substantif. Misalnya, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla membangun infrastruktur untuk kesejahteraan Rakyat, termasuk wilayah-wilayah pinggiran dan perbatasan yang selama ini tidak menjadi prioritas pembangunan nasional. Pembangunan infrastruktur mempercepat kegiatan ekonomi dan sosial antar daerah. Pemerintah membangun Sumber Daya Manusia RI yang berkualitas, melalui program pendidikan dan kesehatan,” papar  Dr. Adriana Elisabeth.

Indikator lain demokrasi substantif guna mencegah terorisme dan kekerasan ekstrimisme, menurut Dr. Adriana Elisabeth, ialah pelayanan hak-hak dasar Rakyat, penegakan hukum yang adil dan tidak tebang-pilih terhadap korupsi dan pelanggaran lain dan gangguan yang dilakukan oleh perseorangan ataupun kelompok yang berpotensi atau mengarah pada disharmoni atau perpecahan Bangsa, serta netralitas aparat negara/pemerintahan dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pemilihan anggota DPR dan DPRD (Pileg), Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) ataupun Pasca-Pilpres di Negara RI. 

 

Oleh Fens Alwino

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita