• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Nilai Vital Sertifikasi & Redistribusi Lahan di Negara RI

Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 2018 tertanggal 13 Februari 2018 memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) mendaftar tanah secara sistematis lengkap dengan keluaran (output) 3 (tiga) kriteria yaitu (a) Kluster 1 (satu) yaitu bidang tanah yang memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat; (b) Kluster 2 (dua) yaitu bidang tanah yang hanya dicatat di dalam buku tanah karena belum memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat yang disebabkan karena bidang tanah tersebut dalam keadaan sengketa atau berperkara di pengadilan; (c) Kluster 3 (tiga) yaitu bidang tanah yang hanya didaftarkan dalam daftar tanah karena belum memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat yang disebabkan subyek atau obyeknya tidak memenuhi syarat untuk diberikan hak atas tanah pada kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau tidak diketahui keberadaannya.

Menurut Dr. Suparjo, SH, MH, dosen Hukum Agraria pada Fakultas Hukum, Universitas Indonesia (FH-UI), Inpres No. 2 Tahun 2018 dan program kebijakan pemberian sertifikat tanah untuk Rakyat sejak tahun 2016 memiliki sejumlah nilai positif dan vital dalam rangka mengawal  seluruh wilayah Negara Indonesia sebagai kesatuan Tanah-Air dari seluruh Rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai Bangsa Indonesia dan kekayaan nasional, yang pada tingkat tertinggi dikuasai oleh Negara RI sebagai Negara berdaulat (UUPA No.5/1960).

“Program pemberian sertifikat tanah kepada Rakyat adalah terobosan kebijakan (policy), short-cuts. Presiden Joko Widodo melaksanakan land-reform melalui redistribusi tanah kehutanan (kehutanan sosial) untuk perkebunan produktif Rakyat sekitar hutan-hutan. Sebelum tahun 2016, ada kendala “warisan sejarah” seperti kurangnya SDM, sarana-prasarana pendukung, pengarsipan dan administrasi desa, jarak, dan lain-lain dari tingkat kepala desa hingga akhirnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam rangka pendaftaran tanah di wilayah RI; kesadaran masyarakat tentang hak-hak dasarnya dan tanggungjawab atau kewajiban, termasuk hak-hak atas lahan, juga masih rendah di berbagai daerah,” papar Dr. Suparjo, SH, MH, penulis disertasi tentang Hukum Administrasi Negara-Hukum Agraria kepada Staging-Point.Com, Rabu (21/3/2018) di lantai 2 Gedung FH-UI, Jurusan Hukum Administrasi Negara, Depok, Jawa Barat.

Dr. Suparjo, SH, MH menyebut bahwa spirit UUPA No. 5/1960 adalah land-reform. Maka pilihan kebijakan dan programnya antara lain sertifikat tanah dan redistribusi lahan guna melaksanakan land-reform dan mencegah sengketa akibat ketimpangan kepemilikan lahan di masyarakat. “Sertifikat tanah dapat mencegah sengketa tanah di berbagai daerah melalui pengakuan dan jaminan kepastian hukum atas tanah; sertifikat dari Pemerintah adalah bukti kepemilikan dan hak atas tanah yang vital sebagai tanda bukti aset dan harta atau kekayaan yang dapat dijaminkan ke bank. Maka selain sertifikat, perlu pula ada redistribusi lahan guna mewujudkan keadilan sosial melalui pemerataan akses kekayaan atau aset tanah,” papar Dr. Suparjo, SH, MH.

Di sisi lain, Dr. Suparjo, SH, MH, menambahkan bahwa sistem pendaftaran tanah di Negara RI menurut UUPA No. 5 Tahun 1960 memiliki sisi positif dan negatif, khususnya jaminan kepastian hukum dalam rangka mencegah konflik-konflik atau sengketa hak dan kewajiban di kalangan masyarakat Bangsa Indonesia. “Sistem pendaftaran tanah di wilayah RI berbasis sertifikat tanah sebagai tanda-bukti hak dan kepemilikan yang diterbitkan oleh Pemerintah. Sertifikat tanah itu dapat dibatalkan karena sistem negatif dengan tendensi positif melalui saksi-saksi, administrasi, pengukuran, yang diberi berita acara pemeriksaan tanah perbatasan. Masing-masing pemilik tanah yang berbatasan, menanda-tangan. Ini positif,” ungkap Dr. Suparjo, SH, MH.

Namun, ada pula sisi negatif sistem pendaftaran tanah selama ini di Negara RI. “BPN tidak menjamin kebenaran data-data yang diajukan, tanggung-jawab berada pada pemohon sertifikat. Jika suatu hari ada bukti lain, sertifikat itu bisa dibatalkan sertifikatnya. Selama belum ada bukti lain, aman. Kalau ada bukti lain, sertifikat dapat dibatalkan. Seringkali ini dijadikan celah oleh para pemain di lapangan atau kepentingan besar. Misalnya, di zona segitiga emas Jakarta, bisa saja ada 10 sertifikat. Jika gelar perkara, dan terbukti, BPN dapat dilapor dan dipidana. Ini risiko dan negatifnya. Tapi, bagaimanapun tetap lebih baik harus ada sertifikat,” ujar Dr. Suparjo, SH, MH.

Sertifikat dan redistribusi lahan di Negara RI, menurut Dr. Suparjo, SH, MH., dapat menjabarkan dasar dan arah norma UUPA No. 5/1960 yakni land-reform dalam pembangunan hukum tanah Bangsa Indonesia. Dasar historis landasan hukum bagi land-reform antara lain terlihat pada data-statistik tentang ketimpangan kepemilikan lahan di sejumlah wilayah Negara RI tahun 1950-an.

“UUPA No.5/1960 memposisikan land-reform dalam rangka pembangunan hukum tanah nasional. Ini normatif UU-nya. Data statistik tahun 1957 Departemen Penerangan menunjukkan, adanya ketimpangan kepemilikan tanah di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Kepemilikan tanah di bawah 1 hektar jumlahnya lebih banyak, 80 koma sekian persen. Kalau lebih dari 5 hektar cuma ada 6 persen. Jadi ada konsentrasi kepemilikan tanah.  Ini berisiko memicu kesenjangan dan sengketa di masyarakat. Kita juga perlu belajar dari keberhasilan Jepang dan Amerika Serikat melakukan land-reform sebagai basis penataan dan penguatan sektor pertanian Rakyat, hubungan hukum antara Rakyat, bumi, dan air serta industrinya,” ungkap Dr. Suparjo, SH, MH.

Inpres No. 2/2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia melaksanakan perintah Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pasal 19 ayat (1) UU No. 5/1960 berbunyi: “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.” Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 juga menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat.”

Sebelum tahun 2016, setiap tahun hanya sekitar 500 ribu sertifikat tanah diterbitkan oleh Pemerintah RI di seluruh wilayah Negara RI. Akibatnya, hanya 51 juta sertifikat dari total 126 juta sertifikat, yang telah diberikan kepada Rakyat dan dibutuhkan waktu sekitar 140 tahun untuk menyelesaikan pemberian 70 juta sertifikat. Karena itu, tahun 2016 Pemerintah memberikan 5 juta sertifikat tanah (surat tanda bukti hak atas tanah) kepada Rakyat di berbagai wilayah Negara RI. Target tahun 2017 ialah 7 juta sertifikat, dan tahun 2019 sebanyak 9 juta sertifikat. Target Pemerintah melalui Inpres No. 2/2018 yakni pada tahun 2025, sebanyak 126 juta sertifikat telah diberikan kepada Rakyat di seluruh wilayah Negara RI. 

Oleh Eko Budi Raharta

Penerbit


Dollar AS vs Xi-Diplomacy

Perang dollar AS vs Xi-Diplomacy belum memicu ke arah resesi global (lihat grafik). Bagi Rakyat dan Pemerintah Negara RI, pilihannya ialah kemitraan atau kerjasama melahirkan tata tertib dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan serta ramah lingkungan. Ini amanat Pembukaan UUD 1945. Ini pula peluang dan tantangan bagi Negara RI yang kini menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB hingga tahun 2021. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita