• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Sistem Publikasi Negatif Sertifikasi-Tanah Lebih Adil

Hari Selasa (13/2/2018), Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 2018 memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) mendaftar tanah secara sistematis lengkap dengan keluaran (output) 3 (tiga) kriteria yaitu (a) Kluster 1 (satu) yaitu bidang tanah yang memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat; (b) Kluster 2 (dua) yaitu bidang tanah yang hanya dicatat di dalam buku tanah karena belum memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat yang disebabkan karena bidang tanah tersebut dalam keadaan sengketa atau beperkara di pengadilan; (c) Kluster 3 (tiga) yaitu bidang tanah yang hanya didaftarkan dalam daftar tanah karena belum memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat yang disebabkan subyek atau obyeknya tidak memenuhi syarat untuk diberikan hak atas tanah pada kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau tidak diketahui keberadaannya.

Menurut Dr. Endang Pandamdari, SH, CN, MH, dosen Fakultas Hukum, Universitas Trisakti (Jakarta), Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di seluruh wilayah Republik Indonesia, melaksanakan perintah Pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria (UPPA) No.5/1960, yang  menjamin kepastian hukum  tentang status hukum kepemilikan tanah di wilayah Negara RI dan menganut sistem publikasi negatif yang lebih adil karena menghargai kepemilikan tanah adat,  dan Negara atau orang yang kehilangan hak tanahnya karena dicaplok, bisa mendapatkan kembali haknya.

“Program sertifikasi tanah dari Pemerintah saat ini memberikan kepastian hukum tentang status dan bukti hukum kepemilikan tanah di wilayah Negara RI sesuai ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No 5 Tahun 1960. Negara RI menganut sistem publikasi negatif. Artinya, data-data  di sertifikat bisa dipercaya, sampai belum ada pembuktian sebaliknya.  Sistem publikasi negatif lebih adil karena menghargai kepemilikan tanah secara adat,  dan pihak yang kehilangan hak tanahnya karena dicaplok, bisa mendapatkan kembali haknya,” papar Dr. Endang Pandamdari, SH, CN, MH, alumnus Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH-UI), kepada Staging-Point.Com, Rabu (21/3/2018) di Lantai 1 Ruang Magister Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta Barat.

Inpres No. 2 Tahun 2018 melaksanakan perintah Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pasal 19 ayat (1) UUPA No. 5/1960 berbunyi: “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.” Sedangkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah  menyatakan :  “Jika seorang pemilik tanah tidak memiliki bukti-bukti tertulis, yang bersangkutan bisa mendaftarkan tanahnya asalkan sesuai dengan ketentuan yaitu (1) Harus menguasai tanah (yang akan disertifikasi) itu berturut-turut selama lebih dari 20 tahun; (2) Beritikad baik; (3) Orang-orang di sekitar itu tidak keberatan; dan (4) Tanah tersebut tidak dalam sengketa.”

Dari ketentuan hukum menurut UU dan Peraturan Pemerintah tersebut di atas, menurut Dr. Endang Pandamdari, SH, CN, MH, Negara RI menggunakan dua model pendaftaran tanah yakni pendaftaran tanah atas inisiatif Pemerintah RI dan pendaftaran tanah atas inisiatif pemilik tanah.

“Ada dua model pendaftaran tanah menurut UU dan Peraturan Pemerintah di Negara RI selama ini. Yakni pertama, pendaftaran tanah (sertifikasi atas inisiatif Pemerintah yang menanggung biaya pendaftaran tanah dan memilih daerah-daerah untuk sertifikasi tanah). BPN membentuk panitia untuk datang ke desa, mengumpulkan dan memberitahukan warga desa tentang rencana sertifikasi tanah di daerah tersebut. Selanjutnya mereka menyepakati hari dan tanggal pendaftaran.  Tanah-tanah yang sudah didaftar, diberikan sertifikat. Kedua, pendaftaran tanah atas inisiatif pemilik tanah. Biaya ditanggung oleh pemilih tanah. Mekanismenya, pemilik tanah datang ke kantor BPN setempat. Selanjutnya Juru Ukur datang ke lokasi untuk mengukur tanahnya. Saat mengukur tanahnya, pihak-pihak yang tanahnya berbatasan langsung dengan tanah yang hendak disertifikasi, diundang untuk memastikan batas-batas kepemilikan tanah,” papar Dr. Endang Pandamdari, SH, CN, MH.

Dalam sistem publikasi negatif sertifikasi tanah, menurut Dr. Endang Pandamdari, SH, CN, MH, Negara tidak menjamin kebenaran data sehingga para petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus datang ke lokasi, melihat obyek tanah, meneliti dan aktif mencari kebenaran materil obyek tanah tersebut.

“Negara RI menganut sistem publikasi negatif, tetapi bertendensi positif. Sertifikat itu bukan kebenaran mutlak, yang tidak bisa diganggu gugat lagi (indivisible title). Sepanjang belum ada pihak lain yang bisa menunjukkan pembuktian sebaliknya, tanah tersebut tetap dimiliki oleh si pemegang sertifikat. Dalam sistem publikasi negatif, Negara tidak menjamin kebenaran data, namun saat menjalankan tugas pendaftaran tanah, para petugas BPN harus datang ke lokasi, melihat obyek tanah, meneliti dan aktif mencari kebenaran materil obyek tanah tersebut,” ujar Dr. Endang Pandamdari, SH, CN, MH.

Prinsip hukum yang menjadi landasan sistem publikasi negatif sertifikasi tanah, menurut Dr. Endang Pandamdari, SH, CN, MH, ialah prinsip nemo plus iuris atau seseorang tidak boleh melakukan perbuatan hukum yang melampaui kewenangannya. “Negara RI menganut sistem publikasi negatif, tetapi bertendensi positif.  Artinya, Negara tidak menjamin kebenaran data, tapi diinstruksikan kepada para petugasnya agar teliti. Indonesia menganut sistem publikasi negatif karena nemo plus iuris atau seseorang tidak boleh melakukan perbuatan hukum yang melampaui kewenangannya,” ungkap Dr. Endang Pandamdari, SH, CN, MH.

Contoh penerapan sistem publikasi negatif, misalnya, seseorang memiliki sebidang tanah di desa Negara RI. Karena alasan ekonomi, ia pergi merantau. Ia menitipkan  tanah miliknya tersebut ketetangganya.  Ketika dilakukan sertifikasi tanah di desa itu, tetangga yang dititipi untuk menjaga lahan itu, diam-diam mengurus tanah sertifikasi tanah itu atas namanya sendiri. “Ketika di kemudian hari pemilik asli-awal lahan itu mengetahui kejadian tersebut, ia dapat menempuh proses hukum. Karena sertifikat itu sendiri bukan kebenaran mutlak, yang tidak bisa diganggu gugat lagi (indivisible title),” papar Dr. Endang Pandamdari, SH, CN, MH.

Sistem publikasi negatif berbeda dengan sistem publikasi positif sertifikasi tanah.  Dalam sistem publikasi positif, Negara menjamin kebenaran data tanah dan yang berhak atas tanah tersebut adalah pemegang sertifikat. “Sistem publikasi positif sangat mengutamakan kepastian hukum. Pemilik tanah adalah siapa yang memiliki sertifikat,” ujar Dr. Endang Pandamdari, SH, CN, MH.

Oleh : Fens Alwino

Penerbit


Dollar AS vs Xi-Diplomacy

Perang dollar AS vs Xi-Diplomacy belum memicu ke arah resesi global (lihat grafik). Bagi Rakyat dan Pemerintah Negara RI, pilihannya ialah kemitraan atau kerjasama melahirkan tata tertib dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan serta ramah lingkungan. Ini amanat Pembukaan UUD 1945. Ini pula peluang dan tantangan bagi Negara RI yang kini menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB hingga tahun 2021. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita