• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Enam Faktor Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH)

Senin siang (5/3/2018) pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo merilis rencana kebijakan untuk menambah nilai nominal rupiah kepada Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2019. Tahun 2018, PKH diberikan kepada 10 juta penerima dengan nilai rupiah kira-kira 10% pengeluaran rumah-tangga PKH (PresidenRI.go.id, 5/3/2018; Setkab RI, 5/3/2018).

“Tahun depan, saya minta agar Rupiah yang diberikan kepada peserta PKH bisa paling tidak dua kali. Tolong itu dihitung sekali lagi agar betul-betul yang berkaitan dengan Keluarga Prasejahtera ini bisa kita tangani secepat-cepatnya,” papar Presiden RI Joko Widodo pada pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (5/3/2018). (Setkab RI, 5/3/2018).

Menurut Agustina Situmorang, Ph.D, peneliti pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta, program kebijakan PKH melaksanakan amanat Pasal 34 ayat (1) UUD 1945. Bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Namun, implementasinya bergantung pada 6 (enam) faktor pokok yakni politik anggaran, pendataan warga negara atau keluarga PKH, edukasi dan sosialisasi program PKH, mekanisme penyaluran bantuan kepada keluarga PKH, partisipasi masyarakat, dan pengawasannya agar alokasi anggaran sesuai peruntukannya.

“Program PKH melaksanakan amanat Pasal 34 ayat (1) UUD 1945, bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. Ini tentunya berkaitan dengan politik anggaran melalui APBN. Namun, implementasi program PKH, membutuhkan pendataan yang harus selalu akurat dan di-update; rujukan datanya dari Badan Pusat Statistik (BPS) sesuai UU. Mekanisme penyalurannya harus benar-benar tepat sasar melalui mekanisme transfer tanpa memicu kecemburuan sosial. Bantuan atau uang untuk warga miskin tersebut harus benar-benar sampai ke keluarga yang berhak menerima, sampai ke fakir miskin dan sesuai peruntukkannya. Karena hal ini selalu merupakan handicap di lapangan, kendala berbagai program Pemerintah selama ini,” papar Agustina Situmorang, Ph.D, kepada Staging-Point.Com, Rabu (28/3/2018) di lantai 7, Gedung Widya Graha LIPI, Jakarta.

Agustina Situmorang, Ph.D., menambahkan bahwa program PKH perlu pula disertai oleh sosialisasi dan edukasi masyarakat. “Penyaluran dana PKH harus transparan dan akuntabel, sampai ke kelompok sasaran masyarakatnya, tidak dibelokkan untuk membeli rokok dan lain-lain yang bukan sesuai peruntukannya atau disalahgunakan. Kelompok warga miskin juga perlu dididik untuk bertanggungjawab menggunakan dana. Itu adalah dana Rakyat melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Pajak dari Rakyat. Meskipun dana PKH adalah hak fakir miskin dan tanggungjawab negara, namun perlu ada edukasi mental, yakni pendidikan tanggung jawab, kejujuran, dan disiplin bagi masyarakat. Karena dana-dana semacam ini sangat rentan disalahgunakan,” ujar Agustina Situmorang, Ph.D.

Menurut perhitungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), kenaikan besar bantuan untuk PKH dapat mencapai 16% dari total pengeluaran rumah-tangga PKH tahun 2019. Anggaran PKH tahun 2018 mencapai Rp 50 triliun sebagai instrumen yang bermanfat mengurai kemiskinan dan ketimpangan di Negara RI. “Kalau 2019, kalau kita lakukan baik menambah jumlah, maupun menambah rupiahnya, kemiskinan itu bisa turun di bawah 9%,” papar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Istana Negara (Jakarta), Senin (5/3/2018). (Setkab RI, 5/3/2018).

Implementasi Program PKH, menurut Agustina Situmorang, Ph.D, perlu pula disertai oleh proses edukasi mental masyarakat. Agustina Situmorang, Ph.D menyebutkan pengalaman Singapura membangun negara maju dan sejahtera. “Singapura menerapkan disiplin dengan peraturan sangat ketat, sebelum menjadi negara maju dan sejahtera. Ada mekanisme reward and punishment sangat ketat; ganjaran terhadap warga penjahat, kriminal. Ini efektif mendidik masyarakat Singapura. Jika ada tindakan kriminal, maka ada ganjaran, denda, dan hukumannya. Proses edukasi mental masyarakat semacam ini perlu diterapkan dalam mekanisme dan program PKH agar program PKH sesuai tujuannya meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat fakir miskin di Negara RI. Outcome dan output-nya terukur dan terarah,” ungkap Agustina Situmorang, Ph.D.

 

Oleh Eko Budi Raharta

Penerbit


Dollar AS vs Xi-Diplomacy

Perang dollar AS vs Xi-Diplomacy belum memicu ke arah resesi global (lihat grafik). Bagi Rakyat dan Pemerintah Negara RI, pilihannya ialah kemitraan atau kerjasama melahirkan tata tertib dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan serta ramah lingkungan. Ini amanat Pembukaan UUD 1945. Ini pula peluang dan tantangan bagi Negara RI yang kini menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB hingga tahun 2021. ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita