• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Perpres No. 13 Tahun 2018 : Politik Hukum Jerat Pelaku Tertentu

Hari Kamis 1 Maret 2018 di Jakarta, Presiden RI Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Perpres No. 13/2018 diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 5 Maret 2018 di Jakarta. Isi pokok Perpres Nomor 13 Tahun 2018 yakni penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari suatu korporasi (Pasal 2 ayat 1 Perpres No.13/2018).  Pasal 1 ayat (1) Perpres No. 13/2018 menyatakan bahwa Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang  terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, seperti perseroan terbatas; yayasan; perkumpulan; koperasi; persekutuan komanditer; persekutuan firma; dan bentuk korporasi lainnya (Psl 2 ayat 2 Perpres No. 13/2018). Konsiderans yuridis Perpres No. 13/2018 ialah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.”

“Pemilik Manfaat”, menurut Pasal 1 ayat (2) Perpres No. 13/2018, meliputi orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini.

Menurut Dr. Eva Achjani Zulfa, SH, MH, dosen Hukum Pidana pada Fakultas Hukum, Universitas Indonesia (FH-UI), dari sisi ketentuan pidana di Negara RI, Perpres No. 13/2018 merupakan penegasan politik hukum terhadap tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana terorisme antara lain untuk menjerat pihak-pihak tertentu yang tidak termasuk kualifikasi, misalnya bukan pejabat negara dalam tindak pidana korupsi.

“Dari sisi ketentuan pidana, Perpres No. 13/2018 hanya semacam penegasan bahwa Negara kita perlu politik hukum untuk percaya diri menjerat pelaku yang tidak termasuk kualifikasi. Karena sebetulnya dengan pasal lain KUHP atau UU Tindak Pidana Korupsi, sudah cukup. Bahkan UU Pencucian Uang membantu kita untuk mengecek aliran dananya, sampai di mana, siapa yang menikmati?,” papar Dr. Eva Achjani Zulfa, SH, MH, kepada Staging-Point.Com, Kamis (5/4/2018), di lantai 2, Jurusan Hukum Pidana, Gedung FHUI, Depok, Jawa Barat.

Dr. Eva Achjani Zulfa, SH, MH menyebut perlunya politik hukum untuk menjerat pelaku yang tidak termasuk kualifikasi misalnya dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi. “Pertanyaan selama ini, dalam kasus korupsi, bagaimana menjerat pihak-pihak tertentu di luar pejabat Negara? Korupsi merupakan kejahatan di dalam jabatan. Intinya ialah pejabat Negara dalam arti luas, yang meliputi semua pihak terkait, yang menggunakan uang negara dan/atau merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dapat dijerat. Pihak tertentu yang bukan pejabat negara, dianggap “orang yang turut melakukan” (medepleger menurut Pasal 55 KUHP), dapat dijerat oleh UU Tindak Pidana Korupsi,” ungkap Dr. Eva Achjani Zulfa, SH, MH.

Dalam prakteknya, ternyata tidak mudah menjerat pelaku yang tidak termasuk kualifikasi, misalnya, dalam korporasi Perseroan Terbatas (PT). “Namun, ternyata Pasal 55 KUHP tidak cukup. Sebab ada ketentuan-ketentuan hukum lain yang menghalangi penerapan Pasal 55 KUHP yakni UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa penanggung-jawab sebagai pengurus Perseroan Terbatas adalah direksi. Jadi, pembatasan pertanggung- jawaban, ada pada pengurusnya. Hanya pengurus saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana,” papar Dr. Eva Achjani Zulfa, SH, MH.

Pasal 1 ayat (5) UU No. 40/2007 tentang PT berbunyi : “Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.” 

Ketentuan hukum pada UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, antara lain, memicu risiko rapuhnya kepastian hukum penerapan Pasal 55 KUHP. “Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), posisi komisaris  menentukan, maka Pasal 55 KUHP dapat digunakan terhadap komisaris. Tapi, UU No. 40/2007 menyatakan, penanggung-jawab sebagai pengurus adalah direksi. Hanya pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Belum lagi, kalau kita pertanyakan tentang MNC (multinational company), apakah hanya orang yang di Indonesia saja, ataukah bisa juga menjerat pihak lain di luar negeri. Kaitannya dengan agreement-nya seperti itu. Itu salah satu contohnya saja,” ungkap Dr. Eva Achjani Zulfa, SH, MH.

Di sisi lain, Dr. Eva Achjani Zulfa, SH, MH, menambahkan bahwa ketentuan UNCAC (United Nations Convention  Against Corruption) tahun 2003, yang sudah disahkan oleh UU Negara RI Nomor 7 Tahun 2006, dapat dijadikan dasar hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi. “Menurut saya, Pasal 55 KUHP cukup untuk membuktikan, apakah seseorang atau pihak tertentu korporasi merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, atau tidak. Syaratnya sederhana. Menurut ketentuan UNCAC, siapapun orangnya,  apakah person through parties which influenced on the public official, orang-orang yang berpengaruh terhadap pidana korupsi, bisa dijerat. Tetapi bagi aparat penegak hukum, apa dasarnya untuk menjerat? Karena selalu saja UNCAC dianggap sebagai convention, dasar hukumnya apa?” papar Dr. Eva Achjani Zulfa, SH, MH.

Oleh karena itu, Dr. Eva Achjani Zulfa, SH, MH, melihat rilis Perpres No. 13/2018 sebagai upaya penegasan untuk meyakinkan para penegak hukum kita bahwa ketentuan hukum Negara tentang pidana korupsi atau pencucian uang sudah memadai. Sebetulnya Perpres No. 13/2018 tidak perlu, jika aparat penegak hukum konfiden bahwa aturan Negara kita sudah cukup. Di sisi lain, Perpres ini hanya merupakan politik hukum untuk percaya diri menjerat pelaku yang tidak termasuk kualifikasi,” ungkap Dr. Eva Achjani Zulfa, SH, MH.

Pada Rapat Terbatas tentang Pencegahan Pencucian Uang dan Penggelapan Pajak, di Kantor Presiden, Jakarta, 21 Maret 2016, Presiden RI Joko Widodo menyebut sektor rawan pencucian uang dan perlunya sinergi aparat penegak hukum. “Agar pelanggaran hukum terhadap tindak pidana pajak dan penggelapan uang dapat berjalan dengan baik, kunci utamanya adalah sinergi yang baik antar kita, antar penegak hukum kita. Meningkatkan koordinasi yang lebih solid antara PPATK Kepolisian, Kejaksaan dan juga Dirjen Pajak khususnya jika ada dugaan penggelapan pajak dan pencucian uang....Libatkan pula  BI dan OJK dalam pengawasan sektor–sektor yang rawan tindak pidana pencucian uang, baik yang berkaitan dengan narkoba, ilegal trading, transfer pricing dan yang lain-lainnya,” papar Presiden RI Joko Widodo (Setkab RI, 21/3/2016). 

Oleh Eko Budi Raharta

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita