• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Manfaat Perpres No.14/2018 Tentang Badan Standardisasi Nasional (BSN)

Hari Jumat (2/2/2018) di Jakarta, Presiden RI Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (BSN). BSN berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi (Pasal 1 Perpres No. 4/2018) dan  melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian (Psl 2 Perpres No. 4/2018).

Menurut Dr. Dra. Zakiyah, MM, Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standarisasi  BSN, ada tiga manfaat pokok dari Perpres No. 4 Tahun 2018 yakni upaya Pemerintah meningkatkan efisiensi produksi, perlindungan masyarakat dan kepentingan Negara RI, dan penetrasi pasar.

“Ada tiga manfaat Perpres No. 4 Tahun 2018 tentang BSN yakni pertama, meningkatkan efisiensi produksi perusahan skala kecil hingga perusahan besar; kedua, perusahaan, masyarakat, konsumen, keamanan, kesehatan, flora, fauna, fungsi lingkungan hidup Negara RI, dapat terlindungi; ketiga, standardisasi untuk penetrasi pasar dan persaingan usaha yang sehat serta memenuhi syarat-syarat regulasi negara lain,” papar Dr. Dra. Zakiyah, MM, Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standarisasi  BSN kepada Staging-Point.Com, Senin (9/4/2018) di lantai 11, Gedung I BPPT, Kantor Badan Standardisasi Nasional, Jl. MH Thamrin No. 8, Jakarta.

Dr. Dra. Zakiyah, MM menyebut contoh mesin cuci merk Kanaba, hasil karya Ashari asal Bantul (Yogyakarta), yang mendapatkan SNI ISO 9001:2015; SNI IEC 60335-11 dan SNI ISO 10472-6. “Dulu, Kanaba awalnya hanya memiliki omset sekitar Rp 300 juta per bulan, sekarang lebih dari Rp 3 miliar, dan menjual produknya ke luar negeri, seperti Timor Leste. Awalnya, Kanaba hanya Usaha Kecil Menengah (UKM) berkantor seluas garasi dan karyawan sekitar 7 (tujuh) orang. BSN memberikan sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI),” ungkap Dr. Dra. Zakiyah, MM.

Perpres No. 4 Tahun 2018 melaksanakan Pasal 8 ayat (4) UU No. 20/2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian tentang pembentukan organisasi, tugas dan fungsi BSN menurut Peraturan Presiden. Konsiderans yuridisnya yaitu Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945 bahwa Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

Sejak tahun 1949, Negara RI memiliki peraturan tentang alat ukur, takar, timbang, dan sejenisnya. Misalnya, pengaturan tentang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan menurut Ijkordonnantie 1949 Staatsblad Nomor 175. Awal 1980-an, peraturan ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi, kemajuan teknologi, dan standar internasional. Presiden menerbitkan UU Nomor 2/1981 tentang Metrologi Legal (UUML) tentang pembuatan, pengedaran, penjualan, pemakaian, dan pemeriksaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

Pemerintah RI menetapkan Keppres No. 79 tahun 2001 tentang Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU) untuk menjabarkan UUML. Hasilnya, pembentukan KSNSU yang dikoordinir oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengelola hal teknis ilmiah SNSU. Kemudian Perpres No.4/2018 mengatur BSN.

“Menurut Perpres No. 4/2018, Nasional Satuan Standar (NSS), LIPI, BATAN yang menentukan standardisasi teknis pengukuran atau metrologi teknis, akan berada di bawah koordinasi BSN. Tahun lalu, misalnya, BSN mengawasi (market surveillance) 528 produk yang beredar di pasar dan melakukan uji petik pada 20 lokasi. Di bawah Kementerian Perdagangan, sudah ada 206 produk seperti keramik, helm, baja, ban, otomotif, kaca pengaman ber-SNI,” ujar Dr. Dra. Zakiyah, MM.

Di tengah persaingan industri global belakangan ini, sejak 2016 Pemerintah RI mendorong agar produsen-produsen dan wirausaha asal Negara RI dapat menerapkan standardisasi. “Standarisasi seringkali membawa banyak efisiensi yang kemudian menghemat ongkos. Jadi, memang waralaba adalah bentuk wiraswasta yang amat modern. Boleh dibilang bentuk usaha sendiri di abad 21. Dan konsep waralaba juga baik untuk efisiensi ekonomi, standarisasi yang lazim diterapkan dalam konsep franchise, membawa skala ekonomi yang kemudian bisa menghemat banyak ongkos,” papar Presiden RI Joko Widodo pada pembukaan Pameran Waralaba dan UKM Indonesia 2016 (Indonesia Franchise & SME Expo atau IFSE), di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat (25/11/2016) (Setkab RI, 25/11/2016).

Menurut Dr. Dra. Zakiyah, MM, strandardisasi memang memberi banyak manfaat lain secara sosial, ekonomi dan lingkungan. “Standardisasi membantu efisiensi waktu, menekan biaya, mengurangi tingkat kesalahan, masyarakat juga tidak dirugikan melalui penerapan metrologi legal. Jadi, produsen, konsumen, dan negara sama-sama menikmati manfaat. Kita juga dapat menjaga kelestarian fungsi-fungsi lingkungan hidup Negara kita. Namun, ada pula tantangan implementasi Perpres No.4/2018 yakni teknologi kita masih terbatas, sulit menolak industri dari luar yang kurang ramah lingkungan, dan tidak mudah kolaborasi berbagai pihak seperti produsen, perguruan tinggi, profesional, sektor industri, pemerintah, dan masyarakat, seperti edukasi publik dan sosialisasi standardisasi nasional,” ungkap Dr. Dra. Zakiyah, MM. 

Oleh Eko Budi Raharta

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita