• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Korupsi Informasi vs Kecerdasan Bangsa

Frasa “pengetahuan merupakan kekuatan” (“knowledge itself is power” / scientia est potentia), lazim merujuk kepada filsuf asal Inggris Francis Bacon (1561-1626) (Meditationes Sacrae, 1597), sejak asisten dan sekretarisnya, Thomas Hobbes, menulisnya dalam Leviathan (1668). Bacon tercatat sebagai penasihat Ratu Elizabeth di Inggris akhir abad 16 M.

Jauh sebelum Bacon, Imam Ali (599- 661 M) telah menyampaikan : “Knowledge is power and it can command obedience.... Remember that knowledge is a ruler and wealth is its subject”, seperti tertulis dalam Nahj Al-Balagha (The Peak of Eloquence), hasil kompilasi Sharif Razi asal Baghdad (Irak) abad 10 M (Alulbayt, 2015).

Para pendiri Negara-Bangsa Republik Indonesia, seperti Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta, juga meyakini bahwa pengetahuan adalah kekuatan Negara dan Bangsa. Sebanyak 27 pendiri Negara-Bangsa RI yang tergabung dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Junbi Iinka) merumuskan tujuan dan tugas Pemerintah Negara Indonesia antara lain  “mencerdaskan kehidupan Bangsa” (Alinea 4 Pembukaan UUD 1945). Ruang kehidupan Bangsa Indonesia mesti menjadi ruang kecerdasan dan basis kekuatan Negara-Bangsa.

Praktek negara lain menjadikan informasi dan pengetahuan sebagai sistem senjata. Misalnya, pada Perang Dunia I, Presiden Amerika Serikat, Woodrow Wilson (1856-1924) menjadikan sensor dan kontrol informasi serta propaganda sebagai instrumen strategis dalam perang melawan Jerman. Arsiteknya antara lain George Creel dan Edward Louis Bernays.  

Informasi juga dijadikan pilar penting demokrasi. Edward Louis Bernays (Propaganda, 1928) menulis bahwa manipulasi sadar dan intelijen terhadap opini dan tata-kebiasaan masyarakat merupakan elemen sangat penting dari demokrasi. Siapa saja yang mampu memanipulasi unsur-unsur tak tampak masyarakat ini, merupakan ‘the true ruling power of our country.’ Maka korupsi dan manipulasi informasi ekuivalen dengan manipulasi demokrasi.

Jelang akhir abad 20, di tengah revolusi media komunikasi dan informasi, Jhon Naisbitt (Megatrends, 1982:7) merilis hasil observasinya : “The new source of power is not money in the hands of few, but information in the hands of many!” Sumber baru kekuasaan atau kekuatan, bukan uang di tangan segelintir orang, tetapi informasi di tangan banyak orang.

Hasil riset Katie Ellis, Mike Kent dalam Disability and Social Media (2016:177) meyakini bahwa awal abad 21, revolusi media sosial dan proliferasinya skala global memperkuat perkiraan Naisbitt. Tidak ada lagi media komunikasi dan informasi seperkasa media sosial yang menghasilkan dan mendiseminasi gagasan, pikiran, kajian, narasi, informasi, dan imej setiap orang secara nyaris instan dan simultan ke skala audiens luas dan beragam di seluruh dunia yang menjadikan informasi milik banyak orang.

Pada Rapat Terbatas di Kantor Presiden (Jakarta), Kamis siang (29/12/2016), Presiden RI Joko Widodo merilis data bahwa ada 132  juta pengguna Internet di Negara RI, yang aktif atau sekitar 52% dari jumlah penduduk RI. Dari jumlah tersebut, sekitar 129 juta memiliki  akun media sosial yang aktif, yang rata-rata menghabiskan waktu 3,5 jam per hari untuk konsumsi Internet melalui handphone (Setkab RI, 29/12/2016).

Pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara (Jakarta), Rabu siang (1/2/2017), Presiden RI Joko Widodo merilis pengarahan tentang pentingnya jajaran pemerintahan meningkatkan kemampuan komunikasi publik. Informasi berseliweran dari berbagai sumber; setiap orang dapat menjadi sumber berita dan membuat berita sendiri; risikonya, banyak kabar yang tidak betul atau bohong. Hal ini perlu direspon cepat oleh Pemerintah (Setkab RI, 1/2/2017). Karena, risikonya ialah korupsi informasi yang merusak ruang kecerdasan Bangsa.

Dari hasil risetnya, ekonom penerima Nobel bidang ekonomi, Gary Becker (1968:169-217) menyimpulkan:  setiap ada negara, ada korupsi. Maka bubarkan negara adalah cara ekstrim bebaskan sejarah dunia dari korupsi. Robert E. Klitgaard (1991:7) juga menulis : seperti sakit, korupsi selalu bersama kita (“Like illness, corruption is always be with us!”).

Kita lupakan gerutu Becker. Karena kemajuan manusia dan peradabannya, dapat dibangun jika ada negara yang juga menghapus kecemasan Thomas Hobbes (1668) tentang kondisi hipotetis manusia tanpa negara : “Manusia berisiko menjadi serigala bagi sesamanya.” 

Dalam On the Generation and Corruption (2007), Aristoteles, filsuf Yunani dari pra-Masehi, menulis bahwa kurang pengalaman dan pengetahuan selalu merapuhkan kemampuan memahami fakta-fakta alam dan fenomena penting di sekitar kita. Ada yang hanya mengandalkan abstraksi dan dialektika tanpa observasi fakta-fakta. Akibatnya, sejak awal satu penyimpangan kecil saja dari suatu kebenaran, maka selanjutnya akan terjadi beribu-kali penyimpangan dari kebenaran. Itulah korupsi, tulis Aristoteles.

Pesan penting dari pendiri Negara-Bangsa RI, Aristoteles, Bacon, Imam Ali, sangat jelas. Jika kehidupan suatu Bangsa hanya berbasis koleksi data, maka daya-saing SDM Bangsa berada pada level paling rendah. Level ini sangat rawan dengan korupsi dan manipulasi. Jika media sosial atau komunikasi publik berbasis data yang diolah menjadi informasi dengan pola hubungan dan pemaknaan: siapa, kapan, apa, mengapa, dimana, dan bagaimana, maka kecerdasan Bangsa naik kelas II.

Berikutnya, jika informasi (kelas II) diolah dan dianalisis dengan metode ilmiah, maka daya-saing SDM Bangsa naik kelas III atau kecerdasan kehidupan Bangsa dapat tercapai karena memenuhi kriteria : ‘knowledge is power’. Praktek korupsi dan manipulasi informasi sulit terjadi pada level kelas III. Kehidupan Bangsa mulai berjalan dalam terang atau cerdas, jika pengetahuan diolah lagi, misalnya melalui analisa statistik, prediksi, dan optimasi guna memandu pembuatan keputusan (intelijen) atau naik kelas IV daya-saing SDM Bangsa. 

Oleh Komarudin Watubun

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita