• LATEST
    • A PHP Error was encountered

      Severity: Notice

      Message: Undefined variable: latest

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48

      A PHP Error was encountered

      Severity: Warning

      Message: Invalid argument supplied for foreach()

      Filename: views/_header.php

      Line Number: 48


Bidan Desa Perlu Dilatih Layanan Emergensi & Pencegahan Penyakit

Hingga Maret 2018, sekitar 4.153 bidan desa berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT) belum diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan harus diperpanjang kontraknya setiap tahun. Karena alasan administrasi khususnya usianya lebih dari 35 tahun. Hal ini disampaikan oleh 30 wakil Federasi Organisasi Bidan Desa (Forbides) Indonesia kepada Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (5/3/2018) (Setkab RI, 12/3/2018). Menurut Pasal 6 Peraturan Pemerintah 98/2000 tentang pengadaan PNS juncto PP 78/2013 dijelaskan, bahwa syarat PNS maksimal berumur 35 tahun.

Draf Keputusan Presiden RI (Keppres) tentang pengangkatan bidan desa berstatus PTT tersebut untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), menurut Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, sudah difinalisasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan hingga Maret 2018, rancangannya memasuki tahap sinkronisasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI. Pemerintah RI telah mengangkat 37 ribu bidan desa sebagai CPNS. (Setkab RI, 12/3/2018).

Menurut dokter Agustin Kusumayati, MSc, PhD, Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia (FKM-UI), memang masih banyak tenaga kerja seperti guru dan bidan yang mengabdi masyarakat, Bangsa atau Negara hingga level grass-root, seperti zona terpencil, terluar, dan terpinggir Negara RI, belum diangkat sebagai (calon) pegawai sipil Negara.

“Saya tidak memiliki data akuratnya, saya kira, selama ini banyak sekali tenaga kerja seperti guru dan bidan di tingkat grass-root Negara, seperti daerah terpencil, terluar dan terpinggir, yang sudah lama mengabdi dan belum diangkat sebagai pegawai. Tentu kita melihat juga kemampuan Pemerintah (Negara) mengangkat dan menggaji PNS. Keppres pengangkatan mereka sebagai CPNS tentu bagus sekali. Apalagi Pemerintah sekarang berusaha keras memperhatikan hal itu,” papar dokter Agustin Kusumayati, MSc, PhD kepada Staging-Point.Com, Senin (16/4/2018) di lantai 3, Gedung B, FKM-UI, Depok, Jawa Barat.

Sejak tahun 2000-Maret 2018, sekitar 47 ribu bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan dasar di desa khususnya upaya kesehatan ibu dan anak. Menurut Pasal 7 Keppres No. 77/2000 (2 Juni 2000) tentang perubahan atas Keppres Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Bidan Sebagai PTT, pelaksanaan tugas sebagai PTT adalah tiga tahun sebagai pelaksanaan masa bakti dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dengan setiap kali perpanjangan adalah 3 (tiga) tahun. Akibatnya, banyak bidan PTT harus menunggu selama 9 tahun untuk dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri  Sipil.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 27 ayat (2) menegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan pasal 2 8D ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak. Pilihannya antara lain Keppres pengangkatan Bidan PTT sebagai pegawai tetap Negara atau PNS, yang mengatur proses seleksi, pengangkatan, dan penempatan Bidan PTT menjadi (Calon) PNS sesuai UU No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara khususnya perihal PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menurut dokter Agustin Kusumayati, MSc, PhD, pengangkatan bidan PTT sebagai CPNS adalah juga momentum pembangunan kesehatan Bangsa dan Negara RI antara lain melalui jaminan adanya fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan tenaga kerja pelayan kesehatan masyarakat tetap dapat bekerja dengan gaji, jaminan atau tunjangan kesejahteraan memadai dan up-grade pengetahuan dan ketrampilannya.

“Negara kita perlu membangun kesehatan berbasis puskesmas di kecamatan atau desa-desa dengan standar layanan kesehatan seperti puskesmas obstetri, ginekologi, neo-natal, dan emergensi. Dokter, perawat dan bidan puskesmas dilatih agar memiliki kemampuan memberi bantuan dan layanan kesehatan emergensi. Ini sisi fasilitas kesehatan dan SDM-nya dengan jaminan tenaga pemberi layanan kesehatan di desa-desa atau kecamatan tetap dapat bekerja. Maka gaji, jaminan dan tunjangan kesejahteraannya betul-betul memadai, khususnya di daerah terpencil, terluar dan terpinggir Negara RI,” papar dokter Agustin Kusumayati, MSc, PhD.

Dokter Agustin Kusumayati, MSc, PhD, menyebut contoh wilayah seperti Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua jauh lebih berat karena cuaca, medan, dan transportasi sulit, jika dibandingkan dengan Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan. “Maluku, Nusa Tenggara lebih berat sebagai daerah kepulauan. Kalau sudah cuaca berat, maka transportasi jadi susah. Tidak mudah jika ada pasien mau dirujuk ke Rumah Sakit. Di sebelah Utara Sulawesi, pernah ada pasien mau ke Sangihe. Rutenya salah, malah menjauh. Jadi memang situasi di desa terluar dan terpencil memang berat. Ini mesti menjadi concern kita. Meski Pemerintah menyediakan dana misalnya iuran program Jaminan Kesehatan Nasional, namun belum tentu ada tenaga kesehatan yang suka-rela bekerja di wilayah terpencil,” ujar Agustin Kusumayati, MSc, PhD.

Hal lainnya, menurut Agustin Kusumayati, MSc, PhD, tenaga kerja kesehatan seperti dokter, bidan atau bidan PTT, dan perawat, termasuk pekerjaan profesi, maka ada registrasi, kode etik, wadah organisasi, dan pelatihan-pelatihannya untuk mendapat satuan kredit profesi.

“Semua tenaga kesehatan, seperti dokter, bidan, termasuk bidan PTT, dan perawat, memang hanya boleh bekerja jika sudah mendapat registrasi. Jika  sudah mendapat tanda kompetensi, maka dia mendapatkan STR (Surat Tanda Registrasi). Tenaga kesehatan juga mesti meng-upgrade pengetahuannya, mengikuti training-training ilmiah dan mendapat satuan kredit profesi. Semua profesi membutuhkan hal itu. Maka Pemerintah perlu mengupayakan jenjang karir, kompetensi, pelatihan layanan kesehatan standar emergensi, selain sarana-prasarana, fasilitas dan kompensasi, bagi tenaga-tenaga medis seperti bidan-bidan PTT dan bidan-bidan (calon) PNS di daerah terluar dan terpencil Negara RI,” ujar Agustin Kusumayati, MSc, PhD.

Secara umum, menurut Agustin Kusumayati, MSc, PhD, masalah kesehatan yang dihadapi oleh bidan-bidan desa-desa merupakan masalah sosial-lingkungan. “Banyak bidan direkrut, namun angka kematian tidak turun-turun. Maka kita membutuhkan program health promotion dan program preventif seperti program Keluarga Berencana (KB) masa lalu. Bidan-bidan desa perlu dilatih tentang pencegahan penyakit-penyakit dan pelayanan kesehatan emergensi guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kita, ” ungkap Agustin Kusumayati, MSc, PhD.

Pada Rapat Kerja Kesehatan Nasional 2017 di Bidakara, Jakarta, Selasa (28/2/2017), Presiden RI Joko Widodo mengarahkan Puskesmas dan kepala dinas kesehatan Negara RI kepada gerakan pencegahan penyakit-penyakit. “Artinya apa? Mengajak masyarakat untuk hidup sehat,” papar Presiden RI Joko Widodo pada Rapat Kerja Kesehatan Nasional 2017 yang diikuti oleh 1.787 peserta lintas-sektor Pusat dan Daerah Negara RI (Setkab RI, 28/2/2017).

Oleh Eko Budi Raharta

Penerbit


Anticipatory Democracy & Pemilu Tahun 2019

Risiko bencana skala nasional dan global kini seakan tidak peduli dengan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) vs Tiongkok (Chris. Rugabuer/AP, 29/10/2018) dan pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, saat penjualan senjata AS ke Arab Saudi senilai 110 miliar dollar AS yang mencipta 500.000 ribu lapangan kerja di AS (Reuters, 30/1/2018). Tragedi dan ancaman bencana alam seakan tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi RI kuartal ke-2 tahun 2018 mencapai 5,27% per tahun (Reuters, 6/8/2018) atau lonjakan ekspor minyak sawit dari Negara RI sebesar 4,25 juta ton pada September dari 4,01 juta ton pada Agustus 2018 (Bernadette Christina Munthe/Reuters 19/10.2018). Begitu pula inflasi Negara RI sekitar 2,88% pada Juni 2018 dan 3,23% pada Mei 2018 (Reuters, 29/6/2018) dan defisit perdagangan RI menurun karena ekspor bat ubara September 2018 (Reuters, 12/10/2018). ... Baca selanjutnya

img

Jurnal

Berita